Pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih resmi dilantik di Gedung MPR RI, mengawali pemerintahan yang penuh dengan ekspektasi tinggi.
Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Kabinet Merah Putih, sebuah kabinet dengan komposisi yang cukup gemoy---dengan 7 Menteri Koordinator, 46 pejabat setingkat menteri, dan 56 Wakil Menteri. Kabinet ini dilantik hari ini, Senin-21 Oktober 2024.
Kabinet besar ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dengan lebih cepat, terutama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dijanjikan.
Namun, di balik janji ambisius tersebut, muncul pertanyaan besar: Mampukah Kabinet Merah Putih yang gemoy ini membawa Indonesia mencapai target pertumbuhan 8% per tahun?Â
Artikel sederhana berdasarkan kajian awam ini menelaah berbagai faktor kunci yang mungkin dapat menentukan keberhasilan kabinet dalam menggapai target tersebut.
1. Membangun Kepercayaan Investor
Pasar dan investor, baik domestik maupun asing, sangat menantikan langkah konkrit dari kabinet ini. Komposisi kabinet yang besar menimbulkan ekspektasi bahwa pemerintahan ini akan mampu menciptakan kebijakan yang terukur dan dapat memicu capital inflow yang signifikan. Keberadaan para profesional berpengalaman di posisi strategis seperti keuangan, pertambangan, dan BUMN akan memperkuat kepercayaan investor.
Jika kepercayaan ini dapat dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin target pertumbuhan 8% yang dijanjikan dapat dicapai melalui peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi. Namun, kabinet gemoy ini harus mampu menyelaraskan kebijakan agar investasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.
2. Efektivitas Kabinet yang Gemoy
Komposisi kabinet yang besar sering kali dianggap sebagai tantangan, terutama terkait efektivitas dan koordinasi antar kementerian. Menteri Koordinator harus memastikan bahwa setiap kementerian bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan yang sama. Jika tidak, ukuran kabinet yang gemoy justru dapat menjadi beban yang memperlambat eksekusi kebijakan.
Dengan begitu banyak Wakil Menteri yang dilibatkan, penting bagi kabinet ini untuk berfokus pada efisiensi dan kolaborasi. Setiap pejabat harus memahami perannya dengan jelas dan bergerak cepat untuk menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang.
3. Reformasi di Sektor Keuangan dan BUMN
Keberhasilan Kabinet Merah Putih dalam mencapai target pertumbuhan 8% juga akan sangat bergantung pada reformasi sektor keuangan dan BUMN. Reformasi ini harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan-perusahaan negara. Langkah-langkah yang tegas untuk mengelola BUMN secara profesional dapat membantu menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi.
Melalui kolaborasi sektor publik dan swasta, kabinet ini harus mendorong inovasi di sektor-sektor strategis. Selain itu, memperkuat kebijakan fiskal dan moneter juga akan menjadi kunci untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan.
4. Diversifikasi Ekonomi sebagai Fondasi Pertumbuhan
Untuk mencapai pertumbuhan sebesar 8%, Indonesia harus keluar dari ketergantungan pada sektor komoditas dan memfokuskan diri pada diversifikasi ekonomi. Ini mencakup pengembangan sektor teknologi, manufaktur, dan ekonomi digital, yang memiliki potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan.
Ekonomi hijau dan energi terbarukan juga dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk tumbuh secara berkelanjutan. Jika kabinet mampu mendorong diversifikasi ini, perekonomian Indonesia akan lebih tangguh terhadap perubahan global.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Peningkatan kualitas SDM juga menjadi pilar penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Program pelatihan vokasional dan keterampilan digital harus diperluas untuk mempersiapkan tenaga kerja yang lebih kompetitif dan produktif.
Selain itu, kabinet harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kewirausahaan, terutama di kalangan generasi muda.
6. Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Solid
Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara pengeluaran negara dengan pendapatan, sambil fokus pada belanja negara yang produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Di sisi lain, Bank Indonesia harus memastikan kebijakan moneter yang proaktif dalam menjaga stabilitas inflasi serta menetapkan suku bunga yang kondusif bagi dunia usaha. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan menarik, yang pada akhirnya berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi.
