Mungkinkah Zaken Kabinet Diterapkan di Indonesia?

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengutarakan keinginannya untuk menerapkan zaken kabinet di Indonesia. Konsep ini, yang mengutamakan profesionalisme dan kompetensi dalam mengisi jabatan menteri, memunculkan pertanyaan besar, "seberapa realistisnya konsep ini diterapkan dalam sistem politik Indonesia?"

Apakah Prabowo mampu mewujudkannya di tengah dinamika politik yang sarat kepentingan partai? Mari kita kaji lebih dalam potensi, tantangan, serta peluang zaken kabinet di Indonesia.

Sumber gambar: Dokumentasi Merza Gamal

Apa Itu Zaken Kabinet?

Baca juga: Seberapa Pentingkah Keberadaan Oposisi dalam Negara Demokrasi?

Zaken Kabinet adalah kabinet yang diisi oleh para profesional atau teknokrat---orang-orang yang dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman teknis mereka, bukan karena afiliasi politik. Konsep ini sudah lama dipraktikkan di beberapa negara yang mengedepankan efisiensi pemerintahan dengan menteri yang benar-benar ahli di bidangnya.

Dalam konteks Indonesia, zaken kabinet menjadi wacana menarik karena selama ini kabinet kerap diisi oleh politisi yang ditunjuk oleh partai koalisi sebagai bagian dari perimbangan kekuasaan. Namun, jika kabinet lebih banyak diisi oleh profesional yang netral secara politik, ada harapan besar bahwa pemerintah bisa berjalan lebih efektif dan produktif.

Potensi Zaken Kabinet di Indonesia

Secara teori, zaken kabinet adalah pendekatan ideal untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan. Pemerintahan yang dipimpin oleh para ahli di bidangnya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data.

Baca juga: Sorotan Media Internasional terhadap Antrian Beras dan Penghargaan Jenderal

Langkah ini dapat memberikan kepercayaan publik yang lebih besar karena menteri yang diangkat dianggap lebih independen dan fokus pada kepentingan negara daripada kepentingan partai politik.

Namun, di Indonesia, di mana sistem politik multipartai sangat dominan, realisasi penuh zaken kabinet akan menghadapi tantangan besar. Partai-partai politik sering kali memegang kendali kuat dalam pengisian jabatan menteri sebagai bagian dari kesepakatan koalisi.

Hal tersebut membuat upaya sepenuhnya memisahkan kabinet dari pengaruh partai politik menjadi tugas yang sangat sulit.

Baca juga: Harapan Kesejahteraan dan Pendidikan yang Lebih Baik dalam Debat Pamungkas Capres

Tantangan Mewujudkan Zaken Kabinet

Meskipun konsep zaken kabinet terdengar ideal dan menawarkan prospek yang menarik untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan, mewujudkannya di Indonesia tidaklah mudah. 

Sistem politik Indonesia yang kompleks, dengan banyaknya partai politik dan budaya kompromi dalam koalisi pemerintahan, menciptakan tantangan tersendiri.

Peralihan dari model kabinet yang kental dengan kepentingan politik menuju kabinet teknokrat membutuhkan keberanian dan strategi jangka panjang yang matang. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang akan dihadapi dalam proses mewujudkan zaken kabinet di Indonesia:

1. Tekanan Partai Politik: Dalam sistem politik Indonesia, partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung presiden hampir selalu menuntut jatah kursi di kabinet. Apabila partai-partai ini tidak terakomodasi, presiden bisa kehilangan dukungan politik di parlemen, yang tentunya akan mempengaruhi kelancaran pemerintahan.
2. Budaya Politik Indonesia: Budaya politik yang berorientasi pada konsensus dan koalisi di Indonesia membuat pemisahan antara teknokrat dan politisi di dalam kabinet menjadi sangat menantang. Meskipun ada ruang bagi teknokrat di beberapa posisi kunci, budaya politik yang ada masih menuntut adanya keterlibatan partai politik.
3. Stabilitas Parlemen: Presiden membutuhkan dukungan yang solid di parlemen untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya. Jika seluruh posisi kunci di kabinet diisi oleh teknokrat, partai-partai politik yang merasa tersingkirkan mungkin akan menimbulkan gesekan politik yang berpotensi menghambat stabilitas pemerintahan.

Zaken Kabinet dan Peran Partai Politik

Meski zaken kabinet berfokus pada teknokrasi, partai politik masih akan tetap memainkan peran penting dalam pemerintahan Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia mengharuskan partai-partai politik terlibat dalam pengambilan keputusan dan perancangan kebijakan negara. Hal ini karena partai politik merupakan representasi dari berbagai aspirasi masyarakat yang memilih mereka.

Namun demikian, hal ini tidak berarti zaken kabinet tidak mungkin. Beberapa kementerian yang lebih teknis seperti Kementerian Keuangan atau Kementerian Pekerjaan Umum sering kali diisi oleh profesional yang ahli di bidangnya.

Jika Prabowo dapat menyeimbangkan antara keahlian teknokrat dan keterlibatan partai politik, zaken kabinet bisa saja menjadi kenyataan meskipun mungkin tidak sepenuhnya terbebas dari campur tangan politik.

Contoh Negara yang Berhasil Menerapkan Zaken Kabinet

Beberapa negara yang sukses menerapkan konsep zaken kabinet adalah Belanda dan Singapura. Di Belanda, kabinet sering kali terdiri dari kombinasi antara politisi dan teknokrat, di mana posisi strategis diisi oleh ahli yang fokus pada kompetensi teknis.

Di Singapura, teknokrat banyak mendominasi kabinet dengan latar belakang profesional yang kuat, dan hal ini membuat pemerintahan Singapura dikenal sangat efisien dan efektif dalam merumuskan kebijakan publik.

Pada kedua negara ini, zaken kabinet berhasil menciptakan pemerintahan yang lebih terfokus pada hasil nyata dan kinerja, serta cenderung lebih independen dari kepentingan politik.

Mungkinkah Zaken Kabinet Menjadi Model Pemerintahan Masa Depan di Indonesia?

Zaken Kabinet memiliki potensi untuk menjadi model pemerintahan yang efektif dan efisien di Indonesia, terutama jika fokus terhadap kompetensi dan kinerja semakin diutamakan.

Mengingat tantangan-tantangan besar yang dihadapi negara dalam era modern seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan, pemerintahan yang didukung oleh ahli-ahli yang mumpuni bisa menjadi solusi jangka panjang.

Akan tetapi, untuk mengadopsi model ini sepenuhnya, diperlukan perubahan signifikan dalam budaya politik Indonesia. Komitmen dari presiden dan partai politik untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan partai akan menjadi kunci keberhasilan.

Kesimpulan

Zaken Kabinet adalah sebuah gagasan yang menarik dan layak dipertimbangkan sebagai model pemerintahan di Indonesia. Meskipun tantangan politik dan tekanan partai masih akan menjadi faktor penghambat, ada peluang bagi Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional dengan memadukan teknokrat dan politisi dalam kabinetnya.

Dengan contoh sukses dari negara lain seperti Belanda dan Singapura, zaken kabinet dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif di Indonesia.

Apakah zaken kabinet bisa menjadi kenyataan? Tergantung pada bagaimana presiden terpilih, partai politik, dan masyarakat Indonesia merespons tantangan ini. Yang jelas, ini adalah langkah ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang kompeten, efisien, dan berfokus pada kepentingan publik.

Penulis: Merza Gamal (Pemerhati Sosial Ekonomi Syariah)