Mungkinkah Zaken Kabinet Diterapkan di Indonesia?

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengutarakan keinginannya untuk menerapkan zaken kabinet di Indonesia. Konsep ini, yang mengutamakan profesionalisme dan kompetensi dalam mengisi jabatan menteri, memunculkan pertanyaan besar, "seberapa realistisnya konsep ini diterapkan dalam sistem politik Indonesia?"

Apakah Prabowo mampu mewujudkannya di tengah dinamika politik yang sarat kepentingan partai? Mari kita kaji lebih dalam potensi, tantangan, serta peluang zaken kabinet di Indonesia.

Sumber gambar: Dokumentasi Merza Gamal

Apa Itu Zaken Kabinet?

Baca juga: Seberapa Pentingkah Keberadaan Oposisi dalam Negara Demokrasi?

Zaken Kabinet adalah kabinet yang diisi oleh para profesional atau teknokrat---orang-orang yang dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman teknis mereka, bukan karena afiliasi politik. Konsep ini sudah lama dipraktikkan di beberapa negara yang mengedepankan efisiensi pemerintahan dengan menteri yang benar-benar ahli di bidangnya.

Dalam konteks Indonesia, zaken kabinet menjadi wacana menarik karena selama ini kabinet kerap diisi oleh politisi yang ditunjuk oleh partai koalisi sebagai bagian dari perimbangan kekuasaan. Namun, jika kabinet lebih banyak diisi oleh profesional yang netral secara politik, ada harapan besar bahwa pemerintah bisa berjalan lebih efektif dan produktif.

Potensi Zaken Kabinet di Indonesia

Secara teori, zaken kabinet adalah pendekatan ideal untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan. Pemerintahan yang dipimpin oleh para ahli di bidangnya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data.

Baca juga: Sorotan Media Internasional terhadap Antrian Beras dan Penghargaan Jenderal

Langkah ini dapat memberikan kepercayaan publik yang lebih besar karena menteri yang diangkat dianggap lebih independen dan fokus pada kepentingan negara daripada kepentingan partai politik.

Namun, di Indonesia, di mana sistem politik multipartai sangat dominan, realisasi penuh zaken kabinet akan menghadapi tantangan besar. Partai-partai politik sering kali memegang kendali kuat dalam pengisian jabatan menteri sebagai bagian dari kesepakatan koalisi.

Hal tersebut membuat upaya sepenuhnya memisahkan kabinet dari pengaruh partai politik menjadi tugas yang sangat sulit.

Baca juga: Harapan Kesejahteraan dan Pendidikan yang Lebih Baik dalam Debat Pamungkas Capres

Tantangan Mewujudkan Zaken Kabinet

Meskipun konsep zaken kabinet terdengar ideal dan menawarkan prospek yang menarik untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan, mewujudkannya di Indonesia tidaklah mudah.