Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan: Pelajaran dari Grameen Bank dan PPKKP

Di dunia yang terus berubah, perempuan memainkan peran yang semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transisi energi baru terbarukan (EBT). 

Pengalaman dari Grameen Bank dan Program PPKKP (Pusat Pelayanan Kredit Koperasi Pedesaan) di Indonesia menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya dapat mengentaskan kemiskinan tetapi juga membawa dampak positif dalam upaya mewujudkan keberlanjutan energi.

Artikel sederhana ini akan membahas bagaimana inspirasi dari Grameen Bank dan Program PPKKP dapat diterapkan untuk memberdayakan perempuan dalam transisi EBT.

Inspirasi dari Grameen Bank dan Program PPKKP Memberdayakan Perempuan Melalui Kredit Mikro

Grameen Bank, didirikan oleh Muhammad Yunus, adalah contoh yang menakjubkan dari bagaimana pemberdayaan perempuan melalui kredit mikro dapat membawa perubahan signifikan. 

Berawal dari kegelisahan melihat perempuan miskin terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan sistem patriarki yang mengekang, Yunus mendirikan Grameen Bank dengan tujuan memberikan kredit mikro kepada perempuan miskin tanpa agunan.

Pendekatan ini berhasil luar biasa. Perempuan yang sebelumnya tidak memiliki akses ke kredit kini dapat memulai usaha kecil, mengelola keuangan, dan mengubah nasib keluarga mereka. Kesuksesan Grameen Bank tidak hanya diakui di tingkat nasional tetapi juga internasional, dengan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2006 sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam pemberantasan kemiskinan.

Sementara itu Program PPKKP (Pusat Pelayanan Kredit Koperasi Pedesaan) di Indonesia, yang dimulai dengan bantuan dari Rabobank Foundation, juga menunjukkan bagaimana pemberdayaan perempuan dapat mengubah komunitas. Dimulai pada tahun 1979, program ini fokus pada pemberian kredit kepada perempuan di pedesaan untuk mengembangkan usaha mikro dalam bidang pertanian, perdagangan kecil, kerajinan, dan industri kecil.

Program ini berjalan sukses dengan tingkat pengembalian kredit lebih dari 99%, berkat pola tanggung renteng yang diterapkan. Perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha mikro ini tidak hanya berhasil meningkatkan pendapatan keluarga tetapi juga memperoleh keterampilan mengelola usaha dan administrasi.

Sumber gambar: File Merza Gamal

Namun, seiring dengan perubahan status Badan Hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1993, program PPKKP ini tidak dilanjutkan lagi, tetapi hanya menunggu penyelesaian dari pembiayaan yang sudah berjalan. Hal ini dilakukan, karena dinilai biaya operasional yang dikeluarkan besar, sedangkan return on investment yang diperoleh Bank Bukopin sebagai sebuah persero tidak terlalu besar.

Dengan demikian, melihat keberhasilan yang dicapai oleh Grameen Bank hingga mendapatkan pengakuan dunia dan Program PPKKP yang pernah sukses di Indonesia selama tahun 1979-1993, membuktikan bahwa kaum perempuan jika diberi kepercayaan untuk mengelola usaha, maka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan dapat menjadi bagian pembangunan ekonomi inklusif.

Peran Perempuan dalam Transisi Energi Baru Terbarukan

Perempuan sering kali menjadi penggerak utama dalam rumah tangga dan komunitas. Mereka bertanggung jawab atas manajemen energi di rumah tangga, dari memasak hingga penerangan. Ketika krisis energi terjadi, beban psikologis ini semakin berat karena mayoritas kerja-kerja perawatan rumah tangga dilakukan oleh perempuan. Ketika bicara mengenai beban ini, banyak perempuan yang didiskreditkan karena dianggap terlalu banyak curhat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan energi.

Memberikan akses dan pendidikan kepada perempuan tentang teknologi EBT adalah kunci. Program pelatihan yang mengajarkan cara memasang dan merawat panel surya, penggunaan biogas, dan teknologi energi terbarukan lainnya dapat meningkatkan penggunaan energi bersih di rumah tangga dan komunitas. Pendidikan ini juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pengusaha di sektor energi terbarukan.

Perspektif Feminis dalam Transisi Energi

Salah satu penyebab mengapa posisi perempuan tidak dipertimbangkan dalam upaya transisi energi adalah karena perempuan ditempatkan sebagai konsumen. Sementara untuk menguatkan peran di bidang energi terbarukan, perempuan perlu ditempatkan sebagai pengambil keputusan. Kebutuhan perempuan akan energi juga belum masuk dalam strategi tata kelola energi.

Proses transisi energi ini membawa peluang untuk mengembangkan cara hidup yang lebih berkeadilan sosial, setara, dan adil bagi kelompok rentan lainnya. Untuk mencapainya, pemerintah perlu menggandeng komunitas perempuan, kelompok adat, dan kelompok disabilitas sehingga pembangunan berorientasi pada prinsip inklusivitas.

Oxfam dan Keadilan Energi di Indonesia

Oxfam, sebuah konfederasi internasional yang bekerja di lebih dari 90 negara, telah bekerja di Indonesia sejak 1957 dengan fokus pada pemberdayaan perempuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan. Oxfam berupaya membangun ketahanan terhadap bencana, mempromosikan keadilan gender, dan mendukung petani kecil, terutama perempuan, untuk meningkatkan ketahanan pangan mereka dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Oxfam memberdayakan perempuan dan anak perempuan agar mereka dapat berpartisipasi dalam semua aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ini termasuk memastikan akses perempuan ke sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk mengambil peran kepemimpinan. Dalam aspek keadilan ekonomi, Oxfam mendukung petani kecil yang terpinggirkan, terutama perempuan, untuk meningkatkan ketahanan pangan mereka dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Oxfam juga memperkuat kapasitas masyarakat perkotaan di Indonesia untuk siap sedia merespon bencana alam dan mempromosikan pengarusutamaan gender di semua upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah.

Dalam upaya mencapai keadilan energi di Indonesia, Oxfam juga mendorong konsep transisi energi adil. Ini berarti memastikan bahwa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya. Transisi energi adil menekankan pentingnya inklusivitas dan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek energi terbarukan.

Transparansi dan Keadilan dalam Pengembangan Energi Terbarukan

Politik energi terbarukan yang tidak inklusif dan dikuasai oligarki hanya akan menghasilkan ketidakadilan dan masalah baru. Contohnya seperti kendaraan listrik yang justru lebih dipasarkan sebagai kendaraan privat. Alih-alih mendorong transportasi publik berbasis listrik yang murah dan terintegrasi dengan baik.

Teknologi tidak pernah netral secara politik. Masyarakat sipil perlu menggugat transparansi pengembangan energi terbarukan. Hal ini penting agar sumber daya terbarukan tidak dikuasai oleh pemodal besar yang tidak peduli pada Hak Asasi Manusia (HAM), tidak mempedulikan keadilan gender, dan memicu eksklusivitas pada kelompok-kelompok tertentu saja.

Kesimpulan

Pengalaman dari Grameen Bank dan Program PPKKP menunjukkan bahwa perempuan, ketika diberdayakan dan diberi akses ke sumber daya, mampu mengelola usaha kecil dengan sukses dan mengentaskan keluarga mereka dari kemiskinan.

Dalam konteks transisi energi baru terbarukan, perempuan dapat menjadi agen perubahan yang efektif, membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengadopsi solusi energi yang lebih berkelanjutan. Dengan dukungan dari organisasi seperti Oxfam, kita dapat memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pengguna energi terbarukan tetapi juga penggerak utama dalam mewujudkan keberlanjutan energi dan pembangunan yang inklusif.

Sumber gambar: Dokumentasi Merza Gamal

Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih adil dan bebas dari kemiskinan, dengan perempuan sebagai agen perubahan dalam transisi energi baru terbarukan.

Penulis: Merza Gamal (Pemerhati Sosial Ekonomi Syariah)