Perkembangan media sosial dan platform digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses berita dan informasi. Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, audiens muda cenderung lebih suka mengonsumsi berita dari media sosial daripada mengunjungi situs berita secara langsung.
Namun, potensi penyebaran hoaks dan konten yang memecah belah persatuan juga semakin meningkat. Untuk meredam permasalahan ini, Dewan Pers mengusulkan Peraturan Presiden (Perpres) Jurnalisme Berkualitas, yang bertujuan untuk mendorong praktik jurnalisme beretika dan mengatur algoritma platform digital untuk mendukung distribusi berita kredibel.
Artikel ini akan membahas dampak Perpres Jurnalisme Berkualitas jika disahkan dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat, demokrasi, dan kebebasan akses berita.
Jika Perpres Jurnalisme Berkualitas disahkan, masyarakat akan mengalami perubahan dalam cara mereka mengakses dan berinteraksi dengan berita. Konten berita yang diusung oleh media sosial kemungkinan akan mengalami penurunan distribusi, sehingga para netizen yang berperan sebagai kreator di platform tersebut mungkin akan terpengaruh.
Namun, hal ini dapat menyiratkan bahwa peran media arus utama (mainstream media) akan semakin diperkuat, yang berarti sumber berita utama akan lebih terpusat. Dalam hal ini, masyarakat harus lebih waspada terhadap potensi bias media yang lebih besar dan kurangnya diversitas pandangan.
Selain itu, partisipasi warga dalam pemberitaan di level akar rumput juga mungkin terpengaruh. Jika distribusi konten jurnalisme warga di media sosial menurun, maka keberagaman sumber berita dan pandangan yang berbeda juga akan terpengaruh.
Kreativitas dalam menyajikan berita oleh warga di platform media sosial akan terbatas, dan hal ini dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting di sekitar mereka.
Demokrasi sangat bergantung pada kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan akses yang luas terhadap informasi. Dengan Perpres Jurnalisme Berkualitas, perlu dipertimbangkan bagaimana peraturan tersebut memengaruhi azas-azas demokrasi tersebut.
Upaya untuk mengurangi hoaks dan konten yang memecah belah persatuan adalah langkah yang baik, tetapi harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara menghormati kebebasan berekspresi dan upaya menjaga integritas informasi.
Dalam proses penyusunan dan penyesuaian peraturan, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, jurnalis, masyarakat sipil, dan akademisi.
Pengawasan independen juga harus dipastikan untuk mencegah potensi penyalahgunaan peraturan oleh pihak yang berkepentingan.
Dampak Bagi Kebebasan Akses Berita
Google Indonesia berpendapat bahwa Perpres Jurnalisme Berkualitas dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik.
Jika platform digital harus mengatur algoritma untuk mendukung peredaran informasi yang kredibel, maka berita dari sumber-sumber alternatif mungkin tidak lagi mendapatkan visibilitas yang cukup, dan hal ini bisa mengurangi kebebasan akses berita bagi masyarakat.
Sementara upaya untuk meningkatkan kualitas jurnalisme adalah hal yang baik, perlu dipastikan bahwa upaya ini tidak menyebabkan monopolisasi informasi oleh beberapa pihak dan mengurangi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan beragam sudut pandang.
Dalam era digital yang terus berkembang, kebebasan memperoleh berita dan informasi menjadi krusial dalam memelihara demokrasi yang sehat dan dinamis. Perpres Jurnalisme Berkualitas yang diusulkan oleh Dewan Pers adalah langkah untuk menghadapi tantangan penyebaran hoaks dan konten yang memecah belah persatuan di media sosial.
Namun, sebagai negara demokrasi, kita harus memastikan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas jurnalisme tidak menyebabkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, keberagaman sumber berita, dan partisipasi warga dalam pemberitaan.
Kebebasan akses berita adalah pilar utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kredibel dan beragam. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mendengar berbagai sudut pandang, menyaring informasi, dan membuat keputusan berdasarkan fakta yang tepat.
Dalam mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, media, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat.
Sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan informasi. Pendidikan tentang literasi media dan kemampuan kritis dalam mengkonsumsi berita harus ditingkatkan, sehingga setiap individu dapat menjadi konsumen berita yang cerdas dan bertanggung jawab.
Mari kita renungkan bahwa kebebasan berekspresi dan keberagaman informasi adalah hak setiap warga negara.
Dalam menghadapi tantangan zaman, marilah kita berkomitmen untuk mencari keseimbangan yang tepat antara meningkatkan kualitas jurnalisme, menjaga kebebasan berekspresi, dan memelihara keberagaman sumber berita.
Dengan langkah bijaksana dan kerja sama yang kokoh, kita dapat mencapai lingkungan informasi yang berkualitas, inklusif, dan mendukung peran masyarakat dalam membangun negara demokrasi yang kuat.
Bersama-sama, mari kita ciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang dengan kebebasan yang kokoh dalam mengakses berita dan informasi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
