Transformasi sumber daya manusia menjadi robot, dari sisi birokrasi dinilai akan lebih mudah, begitu juga dengan dari sisi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan ASN. Belum lagi pensiunan ASN yang juga harus ditanggung negara.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah mengkaji penerapan penggunaan robot dalam administrasi negara. Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan ASN untuk memanfaatkan teknologi.
Sejalan dengan rencana transformasi tersebut, jumlah ASN memang terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Data dari buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah ASN memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam. Jumlah ASN berstatus aktif per 30 Juni 2021 adalah 4.081.824 atau mengalami penurunan 3,33 % dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah ASN terus mengalami penurunan sejak Tahun 2016.
Pada tahun 2015 jumlah ASN tercatat sebanyak 4.593.604 orang, turun menjadi 4.374.341 pada tahun 2016 dan turun lagi menjadi 4.289.396 pada tahun 2017. Tahun 2018 jumlah ASN semakin turun menjadi 4.185.503 orang dan naik tipis pada tahun 2019 menjadi 4.189.121. Dan, kembali turun pada tahun 2020 menjadi 4.168.118 orang, setelah pidato Presiden Jokowi pada pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024, Desember 2019.
Data terakhir pada Juni 2021, jumlah PNS turun  lagi menjadi 4.081.824 orang yang terdiri dari ASN yang bekerja pada instansi pemerintah pusat sebanyak 949.050 (23%) dan ASN yang bekerja pada instansi pemerintah daerah berjumlah 3.132.774 (77%).
Sebagian pihak masih tenang-tenang saja dengan berita tersebut, karena sejak disampaikan oleh Presiden Jokowi di akhir 2019 tersebut, tidak ada tampat pergerakan bahwa hal itu akan menjadi kenyataan. Namun, beberapa hari inii berita-berita tentang pegawai negeri robot itu kembali mencuat ke permukaan. Rupanya, tidak terlihat pergerakan untuk transformasi ASN dari manusia ke robot tersebut karena terjadinya pandemic Covid-19 setelah berita tersebut disampaikan oleh Presiden pada pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024, Desember 2019.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni menyampaikan kepada media (sebagaimana yang dikutip oleh https://www.cnbcindonesia.com/news/20220707112645-4-353659/), ada tiga agenda transformasi birokrasi yang akan dijalankan.
Agenda Pertama adalah transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan oleh Presiden Jokowi, yakni layer-layer yang panjang pada birokrasi harus dipotong, dan hanya akan tinggal dua, yakni Eselon I dan Eselon II. Sementara itu, Eselon III dan IV ditransformasi menjadi pejabat fungsional.
Dalam transformasi tersebut, pada 5 tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40%. Kondisi tersebut berarti, ratusan ribu ASN yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak. Pada saat ini, hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana.
Sementara itu, sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen, tenaga teknis, kesehatan, dan lain-lain tercatat sekitar 14%. Sedangkan sisanya yakni 10-11% merupakan pejabat struktural.
