Sudah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan terobosan. Romlah, sebuah perusahaan makanan ringan Betawi, meningkatkan pendapatan tahunannya dari $ 850 (+/-Rp 12.750.000,-) menjadi $ 105.000 (+/-Rp 1,575 milyar) setelah bekerja sama dengan spesialis e-commerce Tokopedia dan Bukalapak dan layanan pesan-antar makanan GoFood. Pemimpin lainnya, Om Botak, menjual buku, payung, dan jas hujan serta meningkatkan pendapatan tahunan menjadi $ 140.000 (+/-Rp 2,1 milyar) setelah membuka toko online pada tahun 2011. Rata-rata, ia menerima lebih dari 450 pesanan sehari.
Akan tetapi perusahaan semacam itu masih langka di Indonesia. Hanya sekitar 0,1 persen UMKM yang mulai mengadopsi alat digital, dibandingkan dengan standar global 1 hingga 2 persen.
Berbagai langkah dapat dilakukan untuk membantu UMKM Indonesia mendapatkan manfaat dari teknologi baru dengan lebih cepat. Pemerintah dan penyedia layanan e-commerce, misalnya, dapat bekerja sama untuk memberikan pelatihan dalam teknologi ini bagi pemilik bisnis dan anggota staf mereka.
Gagasan kedelapan adalah mempercepat adopsi ID digital untuk ekonomi inklusif.
Dalam menciptakan ekonomi yang modern dan inklusif, Indonesia kehilangan bagian penting dari ID digital untuk individu. Sekitar 20 juta orang Indonesia, kira-kira 8 persen dari populasi, tidak memiliki identifikasi yang dapat membuka akses ke rekening keuangan formal, tunjangan pemerintah, peluang pendidikan, dan layanan lain yang membutuhkan kredensial yang kredibel.
Meskipun prioritas tetap untuk menyediakan dokumen identifikasi tradisional kepada seluruh populasi, upaya ini harus dilengkapi dengan gerakan menuju pembuatan sistem ID digital universal. Tidak seperti ID kertas, ID digital dapat diautentikasi dari jarak jauh, memberikan kemudahan dan keamanan untuk transaksi keuangan dan layanan lainnya. Dengan pengamanan yang tepat, ID digital membantu mengurangi penipuan, melindungi hak-hak individu, dan meningkatkan transparansi, selain kenyamanan karena tidak perlu membawa banyak ID kertas.
Bank Dunia memperkirakan bahwa ID digital dapat membuka akses ke rekening bank formal untuk lebih dari 1,7 miliar orang di seluruh dunia, termasuk sekitar 115 juta orang Indonesia. Selain itu, di Indonesia, ID digital dapat membebaskan sekitar 110 miliar jam kerja setiap tahun melalui penggunaan layanan pemerintah online yang lebih mudah.Â
Institut Global McKinsey juga menemukan bahwa di pasar negara berkembang, ID digital dapat menciptakan nilai yang setara dengan sekitar 3 hingga 13 persen dari PDB pada tahun 2030, dengan sekitar setengah dari manfaat ini langsung diberikan kepada individu. Bagi Indonesia, ini sama dengan menambahkan antara $ 30 miliar dan $ 130 miliar untuk perekonomian.
Di Indonesia, pemimpin publik dan swasta dapat bekerja sama untuk mengeksplorasi pedoman kebijakan dan pengamanan untuk program ID digital. Komponen penting, berdasarkan pengalaman di tempat lain, adalah bahwa identitas harus dapat diverifikasi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, unik untuk setiap individu, bersifat sukarela, dan melindungi privasi.
India memberikan contoh manfaat potensial. Pada tahun 2009 pemerintah meluncurkan Aadhaar, nomor identitas 12 digit yang unik untuk setiap individu. Layanan gratis ini menggabungkan informasi demografis, seperti tanggal lahir dan alamat, dengan informasi biometrik, seperti sidik jari, foto, dan pemindaian iris mata.Â
Pada 2019, lebih dari 1,2 miliar identifikasi Aadhaar telah dihasilkan. Dan dengan diterima sebagai identifikasi yang valid untuk peraturan perbankan yang "mengenal-pelanggan-Anda", sistem tersebut telah membantu membawa puluhan juta orang ke dalam sistem keuangan formal. Namun, pelanggaran keamanan dalam sistem yang dilaporkan pada tahun 2018 hanya menggarisbawahi perlunya perlindungan yang ditingkatkan untuk membangun kepercayaan dalam program-program ini.
