Hampir 1 tahun ke belakang dunia internasional kembali digemparkan dengan adanya konflik yang kembali meletus di kawasan timur tengah yang melibatkan Israel dan Palestina, konflik yang pecah pertama kali pada tanggal 7 Oktober 2023 tersebut dapat terjadi diawali dengan adanya peluncuran puluhan roket ke wilayah Israel. Akan tetapi setelah itu Israel melancarkan serangan balas dendam yang membabi-buta baik lewat udara maupun darat sehingga akhirnya Palestina harus mengalami penderitaan hebat sampai saat ini.
Aksi kekejaman yang dilakukan oleh Israel tersebut tentunya kembali menjadi sorotan global dikarenakan apa yang dilakukan oleh mereka bisa dikatakan sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaan, akibatnya sebagai bentuk perlawanan masyarakat global banyak yang menyuarakan aksi BDS atau disebut Boycott, Divestment, Sanction terhadap merek yang diduga memiliki hubungan dengan Israel. Mengutip dari jurnal tulisan karya Gusnadi, Efendi & dkk aksi boikot ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2005, yang mana aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dengan adanya aksi boikot ini masyarakat dunia berharap dapat menimbulkan tekanan ekonomi kepada Israel yang berujung kepada kerugian.
Aksi boikot ini meluas hingga sampai ke Indonesia, yang mana seperti kita ketahui bahwa Indonesia selalu berdiri bersama Palestina untuk menciptakan kemerdekaan negara tersebut. Di Indonesia sendiri beberapa waktu ke belakang sempat heboh mengenai adanya daftar beberapa merk besar yang mayoritas memproduksi makanan dan minuman yang diboikot akibat diduga memiliki hubungan dengan Israel, sebut saja seperti Starbucks, McDonald, Nestle, dan lain-lain. Akan tetapi ditengah derasnya isu tersebut tentu ada hal yang harus diperhatikan dari niat baik tersebut, permasalahan yang harus diperhatikan adalah apakah kemudian aksi dapat efektif menimbulkan kerugian bari Israel yang kemudian membuat mereka berhenti melakukan serangan ke Palestina? selain itu pertanyaan berikutnya adalah apakah aksi  tersebut juga dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian Indonesia secara tidak langsung?
Jika kita analisis lebih lanjut pertanyaan pertama maka jawaban yang bisa diberikan bisa dibilang masih abu-abu, dengan kata lain bisa dikatakan iya atau tidak. Penyebab paling utamanya adalah sebab dari beberapa list merek yang beredar di masyarakat tersebut terdapat perusahaan-perusahaan yang masih belum bisa dibuktikan validitasnya kalau mereka memiliki hubungan dengan Israel, apabila perusahaan tersebut tidak berafiliasi dengan Israel maka yang dirugikan adalah merek tersebut bukan Israel begitu juga sebaliknya. Saat ini masyarakat banyak mengatakan bahwa daftar tersebut didapatkan langsung dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai bagian untuk melengkapi fatwa nomor 83 Tahun 2023, akan tetapi dalam fatwa yang banyak disebutkan MUI tidak ada sama sekali menyebutkan daftar tersebut melainkan  lebih menekankan kepada larangan bahkan mengharamkan untuk mendukung aksi Israel.
Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua mengenai potensi kerugian yang juga dialami oleh Indonesia kita dapat melihat dari dua sisi, yang pertama adalah status perusahaan tersebut yang memegang peranan penting bagi perekonomian dan dari sisi sosial ekonomi Indonesia. Dalam ekonomi internasional perusahaan multinasional seperti Starbucks dan merk yang diboikot lainnya adalah salah satu aktor yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi, yang mana mereka akan masuk ke Indonesia dengan memenuhi persyaratan salah satunya adalah wajib melakukan investasi berupa dana. Jika perusahaan tersebut pada praktiknya harus mengalami kerugian maka berpotensi negara juga akan menerima kerugian berupa penarikan aset investasi. Tidak sampai disitu kerugian akibat boikot juga bisa saja terjadi bagi Indonesia dikarenakan adanya boikot memutus rantai ekonomi yang sangat panjang mulai dari penyedia bahan baku produksi seperti petani hingga para pekerja yang merupakan orang asli Indonesia, jika perusahaan merugi maka masyarakat Indonesia yang menjadi pemasok dan pekerja akan mengalami sumber penghasilan mereka yang berujung pada PHK massal. Hal ini juga sudah sangat banyak disebutkan oleh para pakar ekonomi maupun akademisi, salah satunya adalah Piter Abdullah Redjalam mengutip dari Kompas.com mengatakan bahwa aksi boikot ini akan berpotensi merugikan ekonomi Indonesia, terlebih apa yang dilakukan oleh masyarakat adalah boikot jangka pendek yang memberikan dampak minim bagi kerugian ekonomi Israel.
Untuk menghadapi potensi tersebut maka dari itu selanjutnya pemerintah harus menyiapkan rencana untuk menghindar dengan pandai membaca situasi. Terdapat beberapa cara yang kemudian dapat dilakukan pemerintah untuk menghindarkan kerugian, cara pertama adalah dengan melakukan klarifikasi terhadap kabar yang simpang siur tersebut sebagai untuk memberi keamanan terutama bagi perusahaan yang terkena dampak boikot sekaligus mengamankan kepercayaan perusahaan terhadap Indonesia. Pemerintah harus sadar bahwa saat ini masyarakat menjadi terpecah akibat aksi ini sehingga pemerintah harus turun tangan untuk membantu meluruskan. Cara kedua adalah pemerintah memanfaatkan kesempatan boikot ini menjadi sesuatu yang menguntungkan masyarakat yaitu dengan memajukan UMKM, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang diboikot membuat UMKM memiliki peluang besar untuk menjadi substitusi. Untuk mendapat capaian tersebut pemerintah harus berusaha agar setidaknya meningkatkan kualitas UMKM demi menaikan kepercayaan masyarakat untuk beralih menjadi besar, dengan begitu keuntungan yang Indonesia dapatkan bisa berkali-kali lipat.
