Tidak langsung turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tanah air karena harga minyak dunia anjlok seiring Pandemi Corona rupanya masih menimbulkan 'kedunguan massal'.
Masih banyak yang tak juga tercerahkan, bahwa jatuhnya harga minyak dunia tidak lantas membuat Pertamina bisa dengan mudah menurunkan harga BBM domestik. Ada faktor lain yang membuat kondisi keuangan perusahaan energi milik negeri ini sedang susah.
Pembatasan Sosial di masa pandemi membuat konsumsi energi turun, Kurs Dolar AS jatuh, serta tetap harus dioperasikannya kilang-kilang minyak di tengah susutnya permintaan, adalah beberapa faktor pemberat itu.
Karena itu, langkah Marwan Batubara dan para aktivis sosial lain yang hendak menggugat pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk kepada PT Pertamina, sungguh amat sangat lucu. Kalau tak mau disebut 'dungu' seperti ungkapan di atas.
Harga eceran BBM di tanah air yang tak kunjung diturunkan pemerintah masih terus disorot. Karena, harga wajar untuk BBM di Indonesia seharusnya ada di bawah harga yang dipatok pemerintah saat ini.
Ada juga pernyataan ngawur dari Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman yang mengklaim bahwa berdasarkan rerata nilai MOPS Gasoline 92 35 dolar AS per barel dan rerata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 15.000, maka harga Pertamax Ron 92 yang wajar mulai 1 Juni 2020 di SPBU dibulatkan adalah Rp 5.700 perliter.
Tentu saja, langkah mereka menggugat pemerintah dan Pertamina serta hitung-hitungan sekenanya harus dihargai sebagai bagian dari hak masyarakat dalam menyalurkan aspirasi.
Tapi, tentu semua harus dilihat secara jernih. Beruntung masih ada tokoh seperti Laode Ida, pakar kebijakan publik yang kini menjabat anggota Ombudsman Republik Indonesia.
"Langkah seperti itu ya boleh-boleh saja. Tapi seharusnya perlu dipertimbangkan secara matang tentang manfaat dan mudaratnya. Kalau tidak, ya hanya buang-buang energi saja," kata Laode.
Alih-alih gugatan serupa class action, menurut Laode, akan lebih elok jika sebagai para aktivis itu berkoordinasi atau meminta penjelasan resmi dari PT Pertamina dan pejabat terkait di pemerintahan seperti Menteri ESDM, agar dapat memperoleh pemahaman secara jelas tentang alasan mengapa harga BBM saat ini tak mudah diturunkan.
"Pada kesempatan itulah kedua belah pihak bisa saling berdebat berdasarkan data dan argumen masing-masing," katanya.
Ladoe menerangkan, direksi Pertamina secara proaktif telah bersilaturahmi secara virtual dengan pimpinan dan anggota Ombudsman pada 19 Mei 2020 dan secara khusus menyampaikan sejumlah alasan mengapa harga BBM tidak diturunkan.
"Pertamina juga menerangkan beberapa opsi, termasuk rencana peniadaan penggunaan BBM premium di Pulau Jawa pada tahun 2020 ini," katanya.
Â
Secara sederhana, Laode menerangkan kembali penjelasan dari Pertamina. Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa harga BBM dalam negeri ini saat tidak mudah diturunkan.
Pertama, bahwa harga pokok BBM yang dijual di Indonesia sekarang ini adalah harga sebelum turunnya harga BBM dunia. Jadi kalau dijual dengan harga murah, sudah pasti Pertamina akan mengalami kerugian besar. Sebagai BUMN, niscaya hal itu tidak mungkin dilakukan.
Kedua, harga BBM dunia terus berfluktuasi. Pada hari tatkala Direksi Pertamina memberikan penjelasan secara virtual pada ombudsman harga BBM dunia menanjak naik di atas angka US $ 30 an per barel. Ketika aktivitas sosial ekonomi masyatakat dunia berangsur normal, niscaya harga BBM akan berangsur naik.
Ketiga, jika harga BBM diturunkan dan terjadi kerugian besar di pihak Pertamina, mau tidak mau akan terjadi pengurangan tenaga kerja atau PHK. Tentu hal ini tidak dikehendaki.
"Kami mengapresiasi Pertamina yang hingga sekarang tidak melakukan PHK. Karena jika Pertamina mengalami kerugian dengan menurunkan harga BBM, maka akan semakin menambah barisan warga bangsa ini yang terkena PHK akibat wabah Corona, Sekarang aja PHK akibat Pandemi sudah di atas angka 2 juta orang," kata Laode Ida.
Laode justru menyorot pentingnya rencana kebijakan PT Pertamina yang akan meniadakan penggunaan BBM jenis premium di Pulau Jawa di tahun 2020 ini.
"Asumsi yang dibangun pihak Pertamina yakni bahwa ketika seseorang sudah memiliki kendaraan roda empat berarti yang bersangkutan dianggap sudah mampu dan tidak butuh lagi disubsidi," kata Laode.
Sebaiknya, orang-orang macam Marwan dan Yusri belajar ekonomi dan sosial politik sekaligus sebelum melontarkan gugatan atau hitung-hitungan asal-asalan.
Sebuah kebijakan tak bisa diambil secara serampangan. Apalagi untuk BUMN yang mengedepankan prinsip 'pruden' atau kehati-hatian tinggi seperti Pertamina.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
