Sistem politik Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak reformasi 1998. Salah satu perubahan terpenting adalah otonomi daerah yang diterapkan melalui desentralisasi.
Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki lebih banyak kontrol terhadap kebijakan lokal, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat.
Namun, otonomi daerah juga menimbulkan tantangan tersendiri. Meskipun secara umum sistem ini telah berhasil meningkatkan efisiensi pemerintahan lokal, ada kekhawatiran bahwa desentralisasi berpotensi memicu separatisme, terutama di daerah-daerah yang merasa memiliki identitas etnis dan budaya yang berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia.
Sebagai contoh, di Papua, tuntutan untuk merdeka masih ada meskipun pemerintah telah memberikan otonomi khusus. Tuntutan ini seringkali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat yang dianggap eksploitatif dan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Selain itu, stabilitas politik di tingkat nasional juga berperan penting dalam menjaga keutuhan Indonesia. Demokrasi yang masih muda dan berkembang sejak jatuhnya Orde Baru di bawah Suharto, telah melalui banyak ujian, seperti korupsi, politik identitas, serta polarisasi sosial yang meningkat selama pemilihan umum.
Konflik politik yang berkepanjangan, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan krisis yang mengguncang keutuhan negara.
Secara keseluruhan, stabilitas politik dan kemampuan pemerintah dalam mengelola otonomi daerah serta menangani tuntutan separatisme merupakan faktor penting dalam mempertahankan keutuhan Indonesia. Ketidakmampuan dalam menangani isu-isu ini dapat meningkatkan risiko disintegrasi.
3. Aspek Ekonomi: Kesenjangan dan Ketidakpuasan Daerah
Aspek ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi integritas nasional Indonesia. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia adalah ketimpangan ekonomi, baik antara individu maupun antarwilayah.
Pulau Jawa, sebagai pusat ekonomi dan politik, telah menikmati sebagian besar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sementara wilayah-wilayah lain, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian besar Sumatra dan Kalimantan, masih tertinggal.
Kesenjangan ekonomi ini tidak hanya memengaruhi kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini seringkali diekspresikan melalui tuntutan otonomi lebih lanjut atau bahkan separatisme.
