Di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam sering kali lolos dari tindakan hukum, meskipun kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan jauh lebih besar.
Pemerintah sering kali berdalih bahwa tindakan ini diambil demi menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan hukum. Namun, masyarakat mempertanyakan apakah hukum ini benar-benar ditegakkan dengan adil.
Ada kesan kuat bahwa hukum hanya tajam ke bawah, sementara para pelanggar yang memiliki koneksi dengan kekuasaan justru dibiarkan bebas. Kasus-kasus seperti ini memperkuat pandangan masyarakat bahwa pemerintah lebih berpihak kepada korporasi besar ketimbang rakyat kecil yang sebenarnya hanya berusaha untuk bertahan hidup.
Di sektor lain, para pekerja kayu belian juga mengalami nasib yang serupa. Banyak dari mereka yang ditangkap karena dianggap melakukan penebangan liar. Padahal, di banyak daerah, pekerjaan ini telah menjadi mata pencaharian turun-temurun dan merupakan satu-satunya sumber penghasilan bagi banyak keluarga.
Pemerintah memang beralasan bahwa penebangan liar dapat merusak lingkungan, tetapi lagi-lagi, pendekatan represif yang diambil sering kali tidak memerhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah seharusnya dapat menyediakan solusi alternatif yang lebih adil, seperti mengizinkan penebangan dengan syarat-syarat tertentu atau memberikan insentif bagi mereka yang mau beralih ke pekerjaan lain yang lebih ramah lingkungan.
Selain masalah penegakan hukum yang dirasa tidak adil, masyarakat juga merasakan ketidakadilan dalam aspek-aspek kehidupan lainnya. Premanisme, misalnya, masih menjadi masalah yang meresahkan di banyak daerah.
Para preman dibiarkan hidup subur, dan mereka sering kali bertindak semena-mena tanpa ada tindakan tegas dari aparat. Hal ini sangat kontras dengan tindakan keras yang diambil terhadap rakyat kecil yang hanya mencoba bertahan hidup dengan cara mereka sendiri.
Fenomena tukang parkir liar yang menetapkan tarif sesuka hati juga menjadi potret ketidakberdayaan masyarakat menghadapi ketidakadilan yang terjadi di lapangan. Alih-alih diberantas, praktik-praktik seperti ini justru dibiarkan berkembang, seolah-olah pemerintah menutup mata terhadap ketidaknyamanan yang dialami oleh masyarakat.
Isu lain yang tak kalah penting adalah praktik korupsi dan nepotisme yang masih marak di berbagai sektor pemerintahan. Untuk menjadi polisi atau dokter, misalnya, tidak jarang seseorang harus membayar mahal atau memiliki "bekingan" dari orang-orang yang berkuasa.
Hal yang sama juga berlaku untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Proses seleksi yang seharusnya berjalan secara transparan dan adil, sering kali dikotori oleh praktik-praktik suap dan kolusi.
Akibatnya, banyak orang yang layak dan kompeten justru tersingkir, sementara mereka yang memiliki akses ke "jalur belakang" dapat dengan mudah memperoleh posisi-posisi tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan yang mendalam di masyarakat, dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi pemerintah.
