Sebagaimana yang Anda katakan, penting bagi pemerintah untuk terlibat dalam proses penentuan harga sembako ini. Dengan adanya negosiasi antara pemerintah dan pedagang, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
Hal ini juga dapat membantu memastikan bahwa harga-harga tersebut tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah.
Namun, tentu ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kebijakan semacam ini. Misalnya, perlu adanya pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik penimbunan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga secara ilegal.
Selain itu, diperlukan juga mekanisme yang efektif untuk menentukan harga yang wajar berdasarkan faktor-faktor seperti biaya produksi, distribusi, dan keuntungan yang adil bagi pedagang.
Selain meniru kebijakan Malaysia, pemerintah Indonesia juga bisa mempertimbangkan strategi lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Misalnya, menguatkan peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappekam) dalam mengawasi harga dan stok bahan pokok.
Selain itu, edukasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan praktik harga yang tidak wajar juga penting untuk dilakukan.
Dengan demikian, mengatur harga sembilan bahan pokok dengan melibatkan pemerintah dalam proses negosiasi dapat menjadi langkah yang positif untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan masyarakat.
Namun, perlu dipastikan bahwa implementasinya dilakukan dengan cermat dan memperhitungkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.
***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
