Sebaliknya, pemerintah seharusnya fokus pada penggunaan teknologi dan data yang ada untuk memastikan bahwa verifikasi dilakukan dengan cepat dan efisien. Ini akan membantu mempercepat proses distribusi bantuan sosial sehingga bantuan dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkannya tepat waktu.
Kebijakan Pro-Rakyat yang Berpihak pada Buruh dan Pengangguran
Di samping reformasi dalam distribusi bantuan sosial, pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, seperti buruh dan pengangguran. Ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan pro-rakyat yang berpihak pada mereka.
Salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan upah minimum untuk buruh. Dengan meningkatkan upah minimum, buruh akan memiliki pendapatan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
Memang itu juga harus sesuai dengan pendapatan perusahaan, Cuma perlu diperhatikan jangan sampai perusahaan juga menipu. Di lain pihak mereka mengatakan rugi tetapi di lain sisi mereka masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Oleh sebab itu audit keuangan dan aset perlu di lakukan dengan sangat profesional dan teliti.
Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk para pengangguran, sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka dan menjadi lebih kompetitif di pasar tenaga kerja. Ini akan membantu mengurangi tingkat pengangguran jangka panjang dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional.
Menggunakan Dana Capil untuk Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah telah mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk mengembangkan database penduduk melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil). Data ini seharusnya dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan data dari Capil untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan bantuan ekonomi lainnya. Data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Pemerintah juga dapat menggunakan data dari Capil untuk mengidentifikasi potensi pengusaha kecil dan menengah yang dapat menerima bantuan dalam bentuk modal usaha atau pelatihan bisnis. Ini akan membantu meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi lokal.
Kesimpulan
