Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintahan dan melaporkan tindakan korupsi juga penting untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam hal ini.
Pemberantasan korupsi di Indonesia adalah tugas yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga anti-korupsi, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Beberapa usaha yang telah dan sedang dilakukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia antara lain:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): KPK merupakan lembaga independen yang didirikan pada tahun 2002 dengan tugas utama memerangi korupsi. KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Melalui operasi tangkap tangan, penyidikan, dan penuntutan koruptor, KPK telah berhasil menangani berbagai kasus korupsi tingkat tinggi.
Transparansi dan Akuntabilitas: Peningkatan transparansi dalam proses pemerintahan dan pengelolaan anggaran merupakan langkah kunci untuk mencegah korupsi. Pemerintah harus memastikan informasi publik mudah diakses dan membangun sistem akuntabilitas yang kuat untuk menghindari praktik korupsi.
Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi sangat penting. Program pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah dan kampanye kesadaran di masyarakat dapat membantu mengubah perilaku dan sikap terhadap korupsi.
Whistle blower Protection (Perlindungan Pelapor Korupsi): Penting untuk melindungi para pelapor korupsi atau "whistleblower" agar merasa aman melaporkan tindakan korupsi tanpa takut akan balasan atau represi.
Penguatan Sistem Hukum dan Peradilan: Penguatan sistem hukum dan peradilan, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tindakan korupsi tidak luput dari hukuman.
Peningkatan Pengawasan dan Monitoring: Meningkatkan sistem pengawasan dan monitoring dalam proses pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek publik dapat mengurangi peluang korupsi.
Transparansi Bisnis: Dunia bisnis juga memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Menerapkan praktik bisnis yang transparan, etis, dan berintegritas dapat membantu mencegah kolusi dan korupsi dalam lingkungan bisnis.
Kerja Sama Internasional: Korupsi sering melintasi batas negara, oleh karena itu, kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting. Pertukaran informasi dan pengalaman antar negara dapat memperkuat upaya bersama dalam menangani korupsi.
Penggunaan Teknologi: Penggunaan teknologi dalam pemerintahan dan bisnis dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengurangi potensi praktik korupsi.
