Baru-baru ini, berita mengejutkan datang dari dunia politik Indonesia. Sebanyak 82 anggota DPR RI terlibat dalam perjudian online atau judol. Fakta ini tentu mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin wakil rakyat yang seharusnya fokus pada kesejahteraan masyarakat justru terjerat dalam praktik perjudian yang merusak citra lembaga? Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari pemaparan fakta, analisis masalah, hingga solusi berdasarkan sistem Islam kaffah.
Faktanya Bagaimana?
Kasus keterlibatan anggota DPR dalam perjudian online bukanlah masalah kecil. Wakil Presiden telah meminta Satgas untuk menindak tegas para anggota dewan yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa sekitar 1.000 orang di lingkungan DPR dan DPRD terlibat dalam judi online, termasuk pejabat hingga wartawan.
Berita ini jelas mencoreng citra DPR sebagai lembaga legislatif yang seharusnya menjadi panutan. Terlebih, tindakan ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam integritas dan etika para wakil rakyat. Bukti-bukti ini mengindikasikan adanya krisis moral dan kepercayaan yang serius di tubuh DPR.
Analisis Masalah
Keterlibatan wakil rakyat dalam judi online mencerminkan beberapa masalah mendasar:
1. Lemahnya Integritas dan Amanah:
Wakil rakyat yang seharusnya memegang teguh amanah dan bekerja demi kesejahteraan rakyat justru terlibat dalam kegiatan yang merusak. Ini menunjukkan lemahnya integritas dan tanggung jawab mereka sebagai pejabat publik.
2. Kredibilitas Rendah:
Keterlibatan dalam judi online menggambarkan rendahnya kredibilitas wakil rakyat. Bagaimana mungkin seseorang yang terlibat dalam tindakan ilegal dapat dipercaya untuk membuat kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat?
3. Keserakahan Akibat Kapitalisme:
Fenomena ini juga mencerminkan keserakahan yang didorong oleh sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, keuntungan pribadi seringkali menjadi prioritas utama, bahkan di atas kepentingan publik. Keserakahan ini mendorong individu untuk mencari cara cepat dan mudah untuk memperoleh kekayaan, termasuk melalui perjudian.
4. Perekrutan Bermasalah:
Proses perekrutan anggota DPR seringkali tidak mengutamakan kredibilitas dan representasi masyarakat yang sebenarnya. Akibatnya, banyak individu yang terpilih bukan karena kompetensi dan integritasnya, melainkan karena kekuatan finansial dan koneksi politik.
Solusi Islam Kaffah
Islam menawarkan solusi komprehensif yang mampu mengatasi masalah ini secara mendasar. Sistem Islam kaffah memiliki pandangan yang berbeda dalam membentuk lembaga legislatif dan menumbuhkan individu yang bertanggung jawab.
1. Majelis Umat sebagai Representasi Sejati:
Dalam sistem Islam, Majelis Umat berperan sebagai representasi sejati umat. Mereka bertugas menjaga penerapan hukum syara' oleh pejabat negara dan menyalurkan aspirasi rakyat. Majelis Umat dipilih berdasarkan kredibilitas, amanah, dan kemampuan untuk menegakkan hukum Allah serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Rekrutmen Berbasis Kualitas:
Proses rekrutmen dalam sistem Islam menitikberatkan pada kualitas individu. Mereka yang dipilih harus memiliki integritas, amanah, dan kemampuan yang jelas. Ini berbeda dengan sistem sekuler demokrasi yang seringkali didominasi oleh uang dan kekuasaan.
3. Pendidikan Moral dan Spiritual:
Islam menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual. Individu yang dibentuk dengan nilai-nilai Islam akan memiliki ketahanan moral yang kuat dan tidak mudah tergoda oleh tindakan-tindakan yang merusak seperti judi online.
4. Pengawasan Ketat:
Dalam sistem Islam, pengawasan terhadap pejabat sangat ketat. Setiap tindakan mereka diawasi tidak hanya oleh lembaga resmi tetapi juga oleh masyarakat luas yang paham akan hak dan kewajibannya dalam Islam. Pengawasan ini memastikan bahwa setiap pejabat tetap berada pada jalur yang benar.
5. Penegakan Hukum yang Tegas:
Islam memiliki mekanisme penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran. Mereka yang terbukti melakukan tindakan tidak bermoral seperti judi akan dikenai hukuman yang setimpal sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat.
Perbedaan dengan Sistem Sekuler Demokrasi
Majelis Umat dalam sistem Islam kaffah tidak dapat disamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem sekuler demokrasi. Perbedaan mendasar terletak pada tujuan, metode rekrutmen, dan landasan moral.
1. Tujuan:
Tujuan utama Majelis Umat adalah menegakkan hukum Allah dan memastikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan DPR dalam sistem sekuler demokrasi lebih berfokus pada pembuatan undang-undang yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi.
2. Metode Rekrutmen:
Rekrutmen anggota Majelis Umat berdasarkan kriteria ketat yang menilai integritas, amanah, dan kemampuan individu. Sementara itu, dalam sistem sekuler demokrasi, rekrutmen seringkali dipengaruhi oleh kekuatan finansial dan politik.
3. Landasan Moral:
Landasan moral dalam sistem Islam adalah syariat yang berasal dari wahyu Allah. Ini memberikan dasar yang kuat dan jelas bagi setiap tindakan dan keputusan. Sedangkan dalam sistem sekuler demokrasi, landasan moral seringkali relatif dan berubah-ubah sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok.
Kesimpulan
Kasus keterlibatan wakil rakyat dalam judi online adalah cermin dari masalah mendasar dalam sistem politik saat ini. Lemahnya integritas, rendahnya kredibilitas, dan keserakahan yang dipicu oleh kapitalisme adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan masalah ini.
Islam menawarkan solusi komprehensif melalui sistem Islam kaffah. Dengan Majelis Umat yang berfungsi sebagai representasi sejati umat, proses rekrutmen yang ketat, pendidikan moral dan spiritual, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas, Islam mampu melahirkan individu anggota majelis yang amanah, bertanggung jawab, dan peduli pada kondisi masyarakat.
Dengan menerapkan solusi-solusi ini, kita dapat membangun lembaga legislatif yang benar-benar mewakili dan melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Inilah langkah menuju perbaikan yang sejati dan berkelanjutan, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[]
