Polanya, diawali oleh unit-unit kerja institusi yang berpredikat  Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), lalu menyebar dan dapat dicontoh oleh unit kerja lainnya, hingga akhirnya meluas ke seluruh institusi.
Dan membangun zona integritas dan unit kerja membutuhkan komitmen pimpinan hingga seluruh jajaran sebagai unsur pelaksana untuk melakukan perubahan.
Sekali lagi, bukan hanya pemimpin, namun semua individu harus menjadi agen perubahan yang mengubah sistem dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.Â
Yaitu, dapat lebih hadir di tengah masyarakat, menghadirkan inovasi pemerintahan yang lebih mendekati masyarakat, dapat mensosialisasikan program dan konsisten memberikan manfaat kepada masyarakat.
Selanjutnya, ada enam area perubahan yang harus diwujudkan yaitu, 1) area manajemen perubahan, 2) area penataan tata laksana, 3) area penataan sistem manajemen sdm, 4) area akuntabilitas kinerja, 5) area penguatan pengawasan, 6) area peningkatan kualitas layanan.Â
Hasil dari perubahan pada enam area tersebut, nantinya akan tercermin dalam survey persepsi anti korupsi dan survey persepsi kualitas pelayanan, sebagai tolak ukur penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
Artinya, perubahan menunjukkan tingkat trust dan legitimasi publik terhadap institusi pemerintahan  -- suatu elemen utama dari civilian society yang dibutuhkan oleh setiap institusi publik (termasuk pemerintah) di era demokratisasi saat ini.Â
Jika trust atau kepercayaan publik meningkat, maka pemerintah akan semakin percaya diri dalam menjalankan program-program pembangunan.
Oleh karenanya, pembangunan zona integritas adalah hal yang sangat penting, dan untuk itu, beberapa waktu lalu saya memberi penghargaan kepada 200 unit kerja berpredikat WBK dan 5 unit kerja berpredikat WBBM, dari sebanyak 910 unit kerja pelayanan yang dievaluasi pada tahun 2018.
Kinerja yang patut menjadi contoh adalah Kemenkumham yang mencatat sebanyak 10 unit kerja pada lembaga tersebut dapat meraih penghargaan yang prestisius ini.Â
Pencapaian tersebut meningkat signifikan sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, yaitu sebanyak 18,32 poin menjadi 71,64 berpredikat BB (sangat baik). Selanjutnya, nilai reformasi birokrasi juga meningkat drastis, yaitu sebanyak 10,29 poin menjadi 76,33 berpredikat BB (sangat baik) pada tahun 2018.
