Polri Kunci Perubahan

Institusi Kepolisian RI adalah organ utama dalam pemerintahan yang menopang peradaban bangsa, sehingga lembaga ini sangat penting untuk memberikan kinerja optimal dalam pelayanan publik. 

Terutama dalam mendukung perubahan internal institusi melalui pembangunan unit percontohan berpredikat zona integritas, baik itu Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM).

Mengapa hal ini sangat penting? Pertama, sebagai anak bangsa yang pernah mengabdi melalui institusi Polri, saya tahu betul, bahwa organisasi ini apabila semakin dipercaya dan dicintai publik. Jika Polri sebagai institusi menjelma  sebagai lembaga yang diharapkan masyarakat, maka niscaya, seluruh arah pembangunan dapat dikawal menuju gerbang kesejahteraan rakyat.

Kedua, Polri adalah alat negara yang mengokohkan tegaknya pilar supremasi hukum di saat gelombang era demokratisasi melanda Indonesia. Sebab bila pilar ini runtuh, maka anomali dan ketidakpastian akan membayangi dan merusak sendi-sendi bernegara. 

whatsapp-image-2018-12-10-at-12-19-14-5c10703743322f565457a1ab.jpeg

Alih-alih membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik, justru yang terjadi adalah tidak terkendalinya arah dan tujuan pembangunan dan berujung kepada kesia-siaan.

Ketiga, Polri adalah sub-bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri, sehingga perannya bukan hanya sebagai mekanisme kontrol masyarakat, namun lebih penting lagi sebagai agen dan pioneer perubahan masyarakat.

Hal inilah yang mengundang munculnya istilah di tengah masyarakat bahwa polisi penjaga kehidupan, polisi pejuang kemanusiaan dan polisi pemelihara jalannya perabadan. Karena sesungguhnya bangsa ini membutuhkan polisi untuk menciptakan perubahan. Jadi segenap jajaran kepolisian sebenarnya adalah kunci perubahan. 

Meskipun perlu disadari bahwa  perubahan itu bukanlah hal yang semudah membalikkan telapak tangan, namun perubahan itu membutuhkan proses penyesuaian/ adaptasi yang butuh waktu dan upaya ekstra keras. Oleh karena itu, bersama semua komponen bangsa, kita harus dinamis menghadapi tantangan global yang semakin kompleks sebagai syarat mutlak yang harus dilalui.

Seperti pengalaman saat menghadiri KTT G-20 di Argentina, sejumlah pemimpin negara maju dan organisasi internasional berkumpul menyatukan komitmen multilateral untuk mengatasi ketidakpastian global serta memperbaiki pertumbuhan pembangunan yang menyeluruh di seluruh negara dunia. Berbagai isu strategis seperti perdagangan internasional, stabilitas sistem keuangan international, perubahan iklim, ketahanan pertanian dan energi, serta digitalisasi ekonomi menjadi topiknya.

whatsapp-image-2018-12-10-at-13-27-39-5c10707caeebe11c9b2ebfd3.jpeg

Inilah proyeksi tantangan masa depan, yang harus dicermati oleh lembaga kementerian, instansi, lembaga dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia, karena imbasnya pasti menyentuh hingga level mikro kehidupan berbangsa. Apalagi Indonesia sedang bersiap diri untuk menyongsong era revolusi industri 4.0. dan mewujudkan visi indonesia 2045.

Kunci perubahan

Saat ini, masyarakat bukan lagi bersikap wait and see terkait dengan reformasi birokrasi sehingga dinamisasi sistem pemerintahan negara melalui transformasi sistem administrasi publik harus lebih mengerucut dan terus dipacu. Masyarakat menunggu dan melihat apa yang dilakukan pemerintah.

Seluruh lembaga kementerian, instansi, lembaga dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia tidak bisa lagi hanya berpangku tangan dan terbelenggu pada rutinitas.Sebab, publik ingin melihat, bahkan terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan, agar manfaatnya dirasakan langsung  sehingga hasilnya dapat menyentuh hingga komunitas terkecil sekalipun.

Penyelenggaraan negara juga tidak hanya berada pada ruang hubungan government to government saja, tetapi juga government to citizen dan government to private sector. Artinya, pemerintahan makin diarahkan terbuka -- open government, yang titik artikulasinya terletak pada transparansi, partisipasi sosial, akuntabilitas, open data, akses informasi publik, kolaborasi dan ko-kreasi, inovasi teknologi serta perubahan kebijakan yang pro rakyat.

whatsapp-image-2018-12-10-at-13-27-41-5c1070736ddcae131c6e4002.jpeg

Selain itu, dalam bidang pelayanan publik, paradigma dulu yang kental dengan birokratisasi, mengutamakan kepentingan organisasi pelayanan atau pemerintah itu sendiri,  sekarang harus diubah menjadi lebih supportif, mengutamakan kepuasan pengguna layanan (customer driven government). 

Sekarang, seluruh organ pemerintahan idealnya berjalan seiring dengan kehendak publik, masyarakatlah yang menentukan apa harapan yang perlu diwujudkan pemerintah dan kemana arah kinerja pemerintahan ini dituju -- inilah marwah "pemerintah yang melayani" di era demokratisasi saat ini, pelayanan publik menjadi ruh-nya.

Terkait pelayanan publik, institusi Polri mendapat apresiasi atas pelayanan publik kepada para kasatker dan kasatwil di lingkungan Polri yaitu Polrestabes, Polresta dan Polres, tahun 2018 karena telah menunjukkan kinerja optimal dalam pelayanan publik institusi polri. 

Sebelumnya, 59 Satuan Kerja pada Polri juga mendapatkan penghargaan karena telah mendukung perubahan internal institusi melalui pembangunan unit percontohan berpredikat zona integritas, baik itu Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM).

whatsapp-image-2018-12-11-at-11-43-30-5c1070bf12ae9456e41779e6.jpeg

Banyak unit kerja pada Polri meraih Award Top 99 dan Top 44 pada kompetisi inovasi pelayanan publik, unit pelayanan polri juga tidak ketinggalan dalam membangun 10 mall pelayanan publik. 

Gelora semangat perubahan dan pembaruan ini tidak berhenti sampai di situ, tetapi justru saling mendorong semangat yang positif untuk berlomba-lomba menghadirkan inovasi yang menjawab harapan masyarakat.

Contohnya, pengalaman saya dua minggu lalu saat meresmikan ETLE, IVRIS dan SMS layanan info 8893 Polda Metro Jaya, ternyata ada pula evolution cashless payment PNBP, SIM, SKCK, dan Traffic Maze Game di Polrestabes Surabaya, dan masih banyak lagi tersebar pada berbagai unit kerja di daerah-daerah.

whatsapp-image-2018-12-11-at-11-41-24-5c1070bcab12ae4884287319.jpeg

Juga pada penyelenggaran the International Public Service Forum beberapa waktu lalu, unit kerja pada Polri juga aktif menyediakan harapan bagi terbentuknya kolaborasi dan kerjasama antara penyedia pelayanan, pengguna pelayanan dan pemerintah; sharing implementasi pelayanan publik terbaik di tanah negeri; serta menjadikannya sebagai etalase produk-produk pelayanan bagi publik.

Kemudian dalam implementasi gerakan "Indonesia melayani" yang dilaunching di manado, terlihat juga peran Polri relatif cukup menonjol  dalam menghadirkan pelayanan publik yang transformasional, bahkan menjembatani beraneka ragam adat lokal.

Jadi dengan penghargaan zona integritas terhadap total 67 unit kerja yang berpredikat WBK dan 5 unit kerja yang berpredikat WBBM, semakin melandasi pelayanan publik yang bersih, prima/excellence. 

Saya yakin, ini ibarat virus perubahan (dari pembuluh internal), akan cepat menyebar kesetiap tubuh organisasi, menginduksi perbaikan kultur, kinerja dan institusi polri secara menyeluruh.

Tahun 2018, dalam evaluasi dilaksanakan pada 5 Polrestabes, 18 Polresta, dan 171 Polres, hasilnya masing-masing indeks rata - rata 3,31, yang merupakan akumulasi dari 2 unit kerja di lingkup layanan SIM dan SKCK. Lalu, ada dua Polres dengan kategori prima dan 19 (sembilan belas) Polres kategori sangat baik.

Pencapaian Polri ini perlu diapresiasi kepada Polri karena telah berupaya sekuat tenaga, bahu-membahu, menciptakan perubahan kinerja, yang tentu berbasis pada pelayanan publik. 

Banyak inovasi yang terbarukan dengan mengadaptasikan area pelayanan dengan perkembangan teknologi. Ini adalah praktik terbaik untuk menyegerakan sistem yang lebih profesional, cepat dan tidak berbelit, bahkan ini pula yang menjadi kunci perpolisian yang modern di masa depan.

Perubahan di institusi Polri merupakan bagian dari perubahan landscape pelayanan publik yang prima/ service excellent, telah dikuatkan melalui bangunan regulasi yang kokoh dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009, dimana pelayanan publik tidak berdiri sendiri, namun ditopang oleh kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan pelibatan masyarakat, sumber daya manusia aparatur yang kompeten, sarana prasarana yang memadai, inovasi, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. 

Standar pelayanan publik ini telah menggariskan acuan yang wajib disusun, ditetapkan, diimplementasikan, serta dievaluasi secara berkelanjutan agar kualitasnya terjaga, tidak menurun dan terus meningkat.

Bukan untuk menentukan benar atau salah, bukan pula untuk menumbuhkan kompetisi yang meng-gradasi kualitas pelayanan publik, bukan sebagai "pacuan/ perlombaan" yang mendiskriminasi kualitas. Tetapi, evaluasi dimaksudkan untuk memberikan asistensi bagi kekurangan sehingga bisa diperbaiki, serta mendorong terwujudnya clean and good governance, serta lebih mendorong bagaimana pelayanan itu bermanfaat langsung bagi rakyat.

Atas upaya hasil yang baik itu, pemerintah memberikan reward, untuk memacu percepatan dan perbaikan di seluruh unit kerja pelayanan publik. Apa yang sudah baik silahkan di contoh, bagi yang belum mendapatkan penghargaan jangan pula berkecil hati, namun lebih kuat mengupayakan perubahan yang lebih baik.

Bagi penerima penghargaan jangan berhenti, namun terus kembangkan dan perluas pelayanan publik agar dapat bermanfaat langsung untuk seluruh masyarakat bukan komunitas tertentu saja.

Sebagai bangsa Indonesia yang besar, janganlah pesimis dan pasif, terutama menghadapi era digitalisasi yang perlu diantisipasi dengan baik. 

Bersikaplah optimis  dengan menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyerap revolusi teknologi secara elastis dan menyalurkannya dalam program yang terintegrasi melalui payung sistem pemerintahan berbasis elektronik /e-government.