Mohon tunggu...
Syafruddin
Syafruddin Mohon Tunggu... Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Polri Kunci Perubahan

11 Desember 2018   07:39 Diperbarui: 12 Desember 2018   09:23 597
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Saat ini, masyarakat bukan lagi bersikap wait and see terkait dengan reformasi birokrasi sehingga dinamisasi sistem pemerintahan negara melalui transformasi sistem administrasi publik harus lebih mengerucut dan terus dipacu. Masyarakat menunggu dan melihat apa yang dilakukan pemerintah.

Seluruh lembaga kementerian, instansi, lembaga dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia tidak bisa lagi hanya berpangku tangan dan terbelenggu pada rutinitas.Sebab, publik ingin melihat, bahkan terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan, agar manfaatnya dirasakan langsung  sehingga hasilnya dapat menyentuh hingga komunitas terkecil sekalipun.

Penyelenggaraan negara juga tidak hanya berada pada ruang hubungan government to government saja, tetapi juga government to citizen dan government to private sector. Artinya, pemerintahan makin diarahkan terbuka -- open government, yang titik artikulasinya terletak pada transparansi, partisipasi sosial, akuntabilitas, open data, akses informasi publik, kolaborasi dan ko-kreasi, inovasi teknologi serta perubahan kebijakan yang pro rakyat.

whatsapp-image-2018-12-10-at-13-27-41-5c1070736ddcae131c6e4002.jpeg
whatsapp-image-2018-12-10-at-13-27-41-5c1070736ddcae131c6e4002.jpeg
Selain itu, dalam bidang pelayanan publik, paradigma dulu yang kental dengan birokratisasi, mengutamakan kepentingan organisasi pelayanan atau pemerintah itu sendiri,  sekarang harus diubah menjadi lebih supportif, mengutamakan kepuasan pengguna layanan (customer driven government). 

Sekarang, seluruh organ pemerintahan idealnya berjalan seiring dengan kehendak publik, masyarakatlah yang menentukan apa harapan yang perlu diwujudkan pemerintah dan kemana arah kinerja pemerintahan ini dituju -- inilah marwah "pemerintah yang melayani" di era demokratisasi saat ini, pelayanan publik menjadi ruh-nya.

Terkait pelayanan publik, institusi Polri mendapat apresiasi atas pelayanan publik kepada para kasatker dan kasatwil di lingkungan Polri yaitu Polrestabes, Polresta dan Polres, tahun 2018 karena telah menunjukkan kinerja optimal dalam pelayanan publik institusi polri. 

Sebelumnya, 59 Satuan Kerja pada Polri juga mendapatkan penghargaan karena telah mendukung perubahan internal institusi melalui pembangunan unit percontohan berpredikat zona integritas, baik itu Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM).

whatsapp-image-2018-12-11-at-11-43-30-5c1070bf12ae9456e41779e6.jpeg
whatsapp-image-2018-12-11-at-11-43-30-5c1070bf12ae9456e41779e6.jpeg
Banyak unit kerja pada Polri meraih Award Top 99 dan Top 44 pada kompetisi inovasi pelayanan publik, unit pelayanan polri juga tidak ketinggalan dalam membangun 10 mall pelayanan publik. 

Gelora semangat perubahan dan pembaruan ini tidak berhenti sampai di situ, tetapi justru saling mendorong semangat yang positif untuk berlomba-lomba menghadirkan inovasi yang menjawab harapan masyarakat.

Contohnya, pengalaman saya dua minggu lalu saat meresmikan ETLE, IVRIS dan SMS layanan info 8893 Polda Metro Jaya, ternyata ada pula evolution cashless payment PNBP, SIM, SKCK, dan Traffic Maze Game di Polrestabes Surabaya, dan masih banyak lagi tersebar pada berbagai unit kerja di daerah-daerah.

whatsapp-image-2018-12-11-at-11-41-24-5c1070bcab12ae4884287319.jpeg
whatsapp-image-2018-12-11-at-11-41-24-5c1070bcab12ae4884287319.jpeg
Juga pada penyelenggaran the International Public Service Forum beberapa waktu lalu, unit kerja pada Polri juga aktif menyediakan harapan bagi terbentuknya kolaborasi dan kerjasama antara penyedia pelayanan, pengguna pelayanan dan pemerintah; sharing implementasi pelayanan publik terbaik di tanah negeri; serta menjadikannya sebagai etalase produk-produk pelayanan bagi publik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun