[caption caption="Susi, Ahok dan Luluk, wikipedia.or.id, rmol.co, sindonewstv.com"][/caption]Oleh Hasim Adnan
Dua hari paska munculnya berita mengenai kesepakatan yang terjadi antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta, hashtag #SusiBatalkanReklamasiAhok sempat menjadi tranding topic pada linimassa twitter selama kurang lebih 4 jam pertanggal 15/4.
Tentu saja bagi Ahok Haters kemunculan hashtag #SusiBatalkanReklamasiAhok dinilai sebagai amunisi baru untuk menyerang Ahok dengan memanfaatkan figur Susi Pudjiastuti. Tujuannya jelas membenturkan atau memperhadapkan di antara keduanya. Dari strategi ini, diharapkan semakin menandaskan Ahok sebagai representasi para pengusaha kelas kakap yang itu dikuasai oleh etnis tertentu di satu pihak dengan Susi Pudjiastuti sebagai representasi kaum marjinal, dalam konteks ini para nelayan terdampak dari proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Sementara bagi Ahok Lovers, langkah Susi Pudjiastuti dinilai sebagai sesuatu yang salah karena pembatalan reklamasi Teluk Jakarta tidak bisa dibatalkan atau dihentikan hanya karena telah terjadinya kesepakatan antara KKP dengan Komisi IV DPR RI. Alasan yuridis yang mendasarinya adalah karena Reklamasi Teluk Jakarta berpedoman pada Keputusan Presiden No 52/1995. Selama Keppres tersebut belum dicabut, selama itu pula pembangunan Teluk Jakarta mendapatkan legitimasinya.
Tentu saja jika skenario membenturkan Susi dengan Ahok berjalan mulus, maka yang akan mengais keuntungan dari perseteruan keduanya adalah segelintir elite yang menahbiskan kekuataan oligarkinya di Indonesia yang kita cintai selama ini. Saya secara pribadi melihat keputusan Ahok untuk mengeluarkan (tepatnya memperpanjang) izin pembangunan kawasan Teluk Jakarta bagian dari kompromi terhadap posisi Pemda DKI yang sudah kalah sejak awal vis a vis para pengembang kelas kakap.
Munculnya angka 15% sebagai kewajiban yang harus dipenuhi para pengembang dalam draft Raperda DKI terkait Reklamasi yang oleh Ahok dijadikan bargaining position itu adalah bagian dari upayanya agar Pemda DKI tidak kalah-kalah amat dihadapan para pengembang. Sayangnya, persis pada poin inilah terjadi praktik jual beli pasal yang kemudian menyeret Sanusi CS masuk dalam OTT. Dan bila Raperda DKI terkait Reklamasi itu kemudian tidak jadi Perda, maka sudah bisa dipastikan, Perda yang lama masih akan berlaku, dengan beban kewajiban yang dipikul para pengembang tetap di angka 5%.
Semula kemunculan hashtag #SusiBatalkanReklamasiAhok dan sempat jadi trending topic memberi angin segar bagi para Ahok Haters. Namun tampaknya, skenario untuk membenturkan keduanya tak berjalan mulus. Pasalnya tak berapa lama Susi Pudjiastuti memberikan klarifikasi sekaligus menegaskan bahwa posisinya sepihak dengan Ahok terkait reklamasi. Lalu kira-kira skenario apa yang akan kemudian muncul dalam sinetron Pilkada DKI dalam waktu dekat?
Menarik untuk disimak ketika nama-nama yang selama ini muncul sebagai calon kandidat penangtang Ahok mulai mendaftarkan dirinya masing-masing pada Parpol yang sejak sepekan ini telah membuka pendaftaran bagi bakal Cagub dan Cawagub DKI. Dan seperti yang sudah bisa diduga sebelumnya, nama-nama yang muncul ke permukaan pun masih yang itu-itu juga. Kecuali satu nama lain yang kemudian mulai muncul ke permukaan.
Bukan Lulung Tapi Luluk
Siapakah dia? Mba Luluk, demikian biasa disapa. Dan harap dicatat dalam memori, namanya Luluk, bukang Lulung. Jenis kelaminnya perempuan, seorang aktivis sosial dan juga kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemunculannya bermula dari tag teman di akun Facebook penulis. Bagi penulis sendiri, sosok Luluk Nurhamidah tidak asing, secara dia senior penulis di dunia pergerakan. Meski demikian, tak ada salahnya penulis mengutip release pencalonan dirinya seperti yang dikutip beberapa media.
"Saya Luluk Nur Hamidah maju sebagai bakal calon gubernur, dengan niat baik mengubah kondisi Jakarta agar menjadi lebih baik lagi di masa mendatang," ujar Luluk dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/6/2016).
