-Ata Menaka-
KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, untuk sementara menenangkan gejolak di publik terutama di kalangan aktivis antikorupsi, tetapi bisa menuai badai di parlemen dan juga partai pendukung terutama PDIP.
Apa pun juga, Komjen Budi Gunawan (BG) telah melalui proses politik dan konstitusional di DPR. Perwira tinggi polisi bintang tiga itu telah melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR dan dinyatakan lolos, kemudian dibawa ke rapat paripurna dan diterima oleh 9 fraksi selain Fraksi Partai Demokrat.
Sebelumnya menjadi kendala adalah BG berstatus tersangka oleh KPK. Namun status tersangka itu kemudian dibatalkan hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi. Artinya, Komjen BG tidak punya beban lagi sebagai tersangka kasus rekening gendut seperti yang dituduhkan KPK. Bagi BG kehormatan tertinggi pribadi dan keluarga adalah terbebas dari status tersangka, bukan sebagai Kapolri. Karena itu BG menerima secara apapun keputusan Presiden termasuk tidak melantiknya menjadi Kapolri.
Setelah Presiden mengumumkan batal melantik BG dan malah mengajukan calon baru Kapolri Komjen Badrodin Haiti (BH)-kini Wakil Kapolri, sejumlah kader PDIP geruduk ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri, di Jalan Teuku Umar (Rabu (18/2).
Sejumlah kader PDIP terang-terangan mengatakan kecewa dengan keputusan Jokowi itu. Trimedya Panjaitan salah satunya.
‘’Sebagai pribadi saya kecewa Presiden tidak melantik BG, tetapi sebagai kader partai saya tunduk pada keputusan partai,’ katanya.
Anggota Komisi III dari PDIP lainnya Dwi Ria Latifa yang hadir di kediaman Megawati mengatakan PDIP tetap mendukung Jokowi, meski pelantikan BH yang didorong PDIP telah dibatalkan.
"Kita pada prinsipnya mendukung pemerintahan Jokowi," kata Dwi Ria.
Namun seorang kader PDIP yang menghadiri pertemuan di rumah Mega tersebut mengirim SMS kepada penulis. ‘’Intinya kami kecewa dengan keputusan Jokowi,’’ katanya meringkas pembicaraan dalam pertemuan di rumah Megawati tersebut.
Tidak hanya itu. Ada kalimat lanjutan yang membuat saya terkejut. ‘’Saya sendiri akan mengusulkan penggunaan Hak Angket selesai reses nanti,’’ tulis kader PDIP itu.
