Berperan Aktif Menjaga Makroprudensial, di Tengah Covid-19

Pandemik COVID-19 menyerang 216 negara dan teritori, berdasarkan data pada situs https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 , jumlah kasus C0VID-19 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 07.00 GMT + 7 adalah sebanyak 5.304.772 orang, dengan total korban meninggal diseluruh dunia sebanyak 342.029 orang.  

Sementara di indonesia, dikutip dari situs covid19.go.id, Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan CVD-19, pada update terakhir tanggal 25 Mei 2020, terdapat  sebanyak 22.750 orang positif, dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 5.642 orang dan meninggal sebanyak 1.391 orang.   

Virus corona, yang secara langsung dapat menyebabkan korban jiwa, juga mengakibatkan dampak jangka panjang  yang dapat  merusak tatanan ekonomi, sosial dan ketersediaan pangan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah, provinsi, bahkan pemerintah pusat pada tahun 2019 melalui perencanaan terstruktur, baik musyawarah perencanaan pembangunan desa/ kelurahan, kabupaten, provinsi sampai musyawarah perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 lalu.

Virus Corona berdampak sangat buruk bagi Indonesia, mulai dari ancaman PHK, berkurangnya kesempatan kerja, investasi yang terhambat, industri parawisata anjlok, pasar saham yang tidak stabil, distribusi barang terganjal, dunia pendidikan yang harus dilakukan secara online, bahkan dampak psikologi bagi yang tidak dapat melakoni Stay At Home.         

Semua perencanaan dan penganggaran awal yang telah disusun menuntut dilakukan perubahan. Pemerintah secepatnya memutuskan mengambil langkah melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan, diantaranya kebijakan transfer ke daerah untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 yang diatur melalui peraturan sebagai berikut ;

• Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
• Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/215/2020 Tentang Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan untuk Penanganan Covid-19.
• Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.
• Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020. 
• Salinan Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19.

Maksud dan tujuan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut diatas mendominasi penanganan dan penanggulangan disisi kesehatan dan sosial. Dari sisi ekonomi, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya antara lain ; memberikan sejumlah insentif sebagai stimulus ekonomi untuk para pelaku UMKM dan dunia usaha melalui pengratisan PPh 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta (selama setahun), pembebasan PPN impor bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), pada 19 sektor tertentu, pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen bagi para Wajib Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), percepatan restitusi PPN, selama enam bulan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19.

Dalam jangka panjang, akumulasi dampak Covid-19 saat ini akan berujung pada sistem keuangan tidak mudah untuk diprediksi, karena virus ini tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir, sehingga kondisi ketidakpastian akan mengikutinya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan stresnya sistem keuangan.      

Resiko Sistem Keuangan Akibat Dampak Covid-19 

Sistem keuangan global akibat dampak virus Corona, dapat mengarah pada krisis keuangan. Indonesia juga akan terkena dampaknya, yang dapat menggangu stabilitas kuangan. Stabilitas keuangan tidak terlepas dari ketahanan sistem perbankan, produksi dan komsumsi. Oleh karena itu, Bank Indonesia, sebagai bank sentral di Indonesia memegang peranan sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Terganggunya produksi dan menurunnya pengeluaran di sektor perekonomian sangat terdampak akibat virus Corona. Pemutusan Hubungan Kerja dan protokol kesehaan Social Distancing WHO memperlambat laju produksi, yang berujung pada melambatnya arus kas dan kinerja keuangan perusahaan, sampai kredit perbankan. Pada sisi lain, Pengeluaran disektor perekonomian yang menurun seperti rendahnya komsumsi dan daya beli masyarakat, akan menurunkan aktifitas perekomian, dan jika ini terus berlanjut, dapat mengakibatkan terganggunya sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu dibutuhkan  kebijakan makroprudensial.

Bank Indonesia, sebagai otoritas makroprudensial di Indonesia, berfokus pada pengelolaan perilaku komponen sistem keuangan dan perubahan selera risiko sektor keuangan Negara Indonesia secara menyeluruh (overall risk appetite).  Tujuan kebijakan makroprudensial adalah menghindari kehilangan output bangsa dan kekayaan bangsa dalam jangka panjang dengan pembatasan pembangunan sistem risiko keuangan. (dikutip dari situs Bank Indonesia). Oleh karena itu, keterlibatan melalui peran aktif masyarakat  menjaga makroprudensial tetap aman sangat dibutuhkan, sehingga sistem keuangan tetap stabil, jauh dari kondisi krisis keuangan. Peran aktif kita sebagai anak bangsa adalah cerdas berprilaku dalam kehidupan keseharian. Saya berfikir bahwa hal-hal kecil yang saya lakukan, mungkin membantu makroprudensial aman terjaga.

Beli kebutuhan seperlunya, Kredit harus tetap dicicil 

Akibat wabah virus korona, semua golongan masyarakat terkena dampak, masyarakat miskin sampai masyarakat golongan atas. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan keringanan kredit berupa pengaturan jadwal jatuh tempo, keringanan bunga atau pajak. Hal ini dimaksudkan agar kewajiban membayar cicilan, baik pinjaman dibank, kartu kredit, kredit KPR tidak macet, sehingga tidak mengganggu sistem keuangan perbankan dan menjadi bagian penting dalam menjaga sistem keuangan keseluruhan. Sebagai pengguna kartu kredit, dan memiliki kewajiban bayar, saya mengesampingkan pengeluaran yang tidak prioritas, sehingga saya dapat membayar cicilan. Saya berfikir, nilai cicilan yang kecil bagi penerbit kartu kredit ini, yang bagi saya adalah besar, dapat mengurangi persentase kredit macat dari sisi pengguna kartu kredit. Hal ini setidaknya menjadi kontribusi saya melalui kewajiban membayar, sekaligus mengevaluasi dan mendelete pengeluaran yang tidak prioritas.

Tidak menukar rupiah ke dolar AS

Penguatan nilai tukar rupiah salah satu indikator penting kondisi perekonomian negara.  Pembelian rupiah ke dolar AS di money changger atau pembelian dolar AS di pasar spot antar bank, apalagi dalam akumulasi yang besar tentu dapat melemahkan rupih. Jika rupiah melemah, berdampak pada tingginya harga beberapa barang atau makanan dengan bahan baku impor. Disisi lain, logistik ekspor dan import yang kebanyakan dipegang oleh perusahaan luar, banyak menggunakan dolar AS. Kondisi ini akan menurunkan daya beli masyarakat. Dalam kontkes naiknya harga barang, lemahnya daya beli akan menurunkan jumlah uang beredar dipasar,  aktifitas perekonomian melamban, stabilitas keuangan tentu terganggu.

Jangan khawatir, tidak perlu mengosongkan uang di bank

Ditengah wabah Covid-19 yang belum selesai. Tetap mengamankan rupiah anda dibank, adalah satu upaya pasti mencegah rusaknya sistem keuangan makro. Tabungan biasa, deposito, assuransi atau investasi lainnya di bank akan lebih aman jika tidak ditarik dan diarahkan ke bisnis lainnya pada situasi saat ini, karena pemerintah melalui Bank Indonesia dan OJK, telah mekakukan kebijakan stimulus keuangan pada industri perbankan, yaitu Restrukturisasi Kredit dan Relaksasi Penyampaian Laporan Secara Berkala, yang tentunya menjadi penguat bagi masyarakat yang menyimpan uangnya dibank. Selain itu, LPS juga menjamin uang masyarakat disetiap bank yang berada dibawah naungan Bank Indonesia. Kita sudah lihat pada krisis tahun 1998, penarikan uang secara besar berakibat fatal, mengarah kesegala sektor, karena hilangnya stabilitas sistem keuangan, bahkan mengarah pada kondisi keamanan yang kacau.

Tidak menimbun kebutuhan dirumah

Perputaran jumlah uang beredar dipasar berpengaruh pada aktifitas perekonomian. Belanja dan menimbun kebutuhan pokok akan berakibat negatif diantaranya ; muncul kecemasan di masyarakat khususnya golongan ekonomi bawah, melambungnya harga, menurunnya daya beli masyarakat. Semua kondisi ini akan merusak sistem keuangan secara keseluruhan.

Pengusaha atau pelaku usaha kebutuhan pokok, tidak melewati HET

Dalam situasi wabah Covid-19 ini, sekalipun produksi melamban, pemerintah pusat, provinsi dan daerah telah berupaya memberikan berbagai bantuan pada masyarakat. Kondisi ini dibarengi penetapan HET beberapa kebutuhan pokok. Peran pengusaha atau pelaku usaha kebutuhan pokok sanagat dibutuhkan, karena HET ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Daya beli yang menurun, akan menurunkan aktifitas perekonomian, yang dapat merusak kebijakan makroprudensial.

Sebarkan informasi pentingnya menjaga makroprudensial

Sesering mungkin menyebarkan informasi pentingnya stabilitas sistem keuangan, Saya selalu menyampaikan secara langsung atau melalui media sosial atas tujuan kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia ditengah wabah Covid-19, dan tidak membagikan berita hoaks. Bahkan pengertian dan maksud makroprudensialpun sangat perlu disebarluaskan di media sosial, karena belum semua menyadari bahwa prilaku dan aktifitas keseharian yang dilakukan pada dasarnya adalah bagian dari penguatan stabilitas keuangan. Jika saya membaca berita hoaks dan saya tau itu tidak benar, saya langsung berkomentar dan membagikan ke teman lainnya, sekalipun ada komentar yang tidak mengenakkan. Namun itu resiko kecil untuk niat baik.

Tetap patuh pada protokol pencegahan Covid-19

Wabah visus corona belum bisa dipastikan berakhir, mematuhi protokol social distancing, tetap pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, bahkan PSBB di beberapa daearh menurut saya adalah prioritas, karena virus Corona inilah penyebab ketidakpastian. Tidak ada yang mengharapkan virus ini beraksi di gelombang kedua, namun bila tidak mematuhi anjuran pencegahannya, dan penyebaran virus corona tidak berhenti bahkan memuncak, maka segala upaya pemerintah melalui Bank Indonesia dan OJK agar makroprudensial aman terjaga, akan berkelanjutan kearah kebijakan-kebijakan baru, karena banyak kebijakan memiliki batas waktu. Imbasnya, sistem keuangan makro akan menjadi stress. Bukan karena terbiasa, tapi karena sadar akan wabah virus yang belum berakhir, setiap hari saya selalu memakai masker bila beraktifitas di kantor  atau keluar karena keperluan mendesak. Saya selalu mengingatkan teman-teman, bila lupa pakai masker.