Demokratisasi merupakan perubahan cepat maupun secara perlahan menuju demokrasi, suatu negara dikatakan terjadi demokratisasi ditandai dengan poin penting yaitu pergantian pemerintah yang sebelumnya tidak dipilih oleh rakyat menjadi pemerintah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan yang bebas, adil, dan terbuka. Umumnya proses demokratisasi bersifat kompleks dan berkelanjutan, dalam prosesnya juga dijumpai beberapa peristiwa seperti berakhirnya rezim non-demokratis, bangkitnya rezim baru yang bersifat demokratis, dan dilanjutkan konsolidasi sistem yang demokratis. Myanmar merupakan salah satu negara yang mengalami proses demokratisasi dengan beralihnya rezim junta militer kepada rezim demokrasi.
Proses demokratisasi yang terjadi di Myanmar ditandai dengan terpilihnya Presiden U Thein Sein tahun 2011 melalui pemilihan umum yang menghasilkan pemerintahan demokrasi perdana. Pemerintahan yang baru di Myanmar tentu saja berimplikasi pada pembaharuan yang lainnya seperti aktif dan giat dalam membuka hubungan baru terhadap negara-negara lain khususnya kawasan regional Asia Tenggara dalam bidang ekonomi. Pasca demokratisasi, Myanmar lebih membuka diri terhadap dunia internasional dan Singapura melihat kesempatan tersebut untuk meningkatkan diplomasi ekonominya, diplomasi ekonomi Singapura dilakukan untuk meningkatkan investasi langsung atau FDI Singapura di Myanmar.
Diplomasi ekonomi merupakan aktivitas resmi diplomatik yang berfokus kepada tujuan kepentingan ekonomi suatu negara dalam level internasional. Aktivitas yang dimaksud mencakup peningkatan upaya ekspor; menarik investasi asing; mengatur negosiasi, kongres, dan pameran; memberikan konseling dan layanan informasi; serta partisipasi kerja dalam berbagai organisasi ekonomi internasional. Mengingat Myanmar telah mengalami demokratisasi yang mengubah kebijakan luar negerinya untuk semakin membuka dirinya bagi masuknya investasi luar negeri dengan tujuan mendukung pembangunan negerinya, Singapura sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menanamkan modal atau investasi asing langsung (FDI).
Joint Ministerial Working Committee (JMWC) didirikan pada tahun 1995, JMWC merupakan platform untuk mempromosikan bilateral kerjasama ekonomi antara Singapura dan Myanmar. Pada tahun ke 7 pertemuan berlangsung di Pertemuan berlangsung di Hotel Melia Yangon di Myanmar pada tanggal 24 September 2019, dan dihadiri oleh perwakilan Myanmar yang dipimpin oleh Menteri Serikat Investasi dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri U Thaung Tun, dan perwakilan Singapura dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan Industri Chan Chun Sing.
Pertemuan dibagi menjadi tiga pilar besar, yakni perdagangan dan investasi, keuangan, dan validitas. Pertemuan tersebut meninjau kerjasama ekonomi bilateral yang berkembang di kedua negara. Juga terdapat diskusi untuk memperdalam kerjasama di sektor-sektor seperti investasi, standar dan kesesuaian, transportasi, makanan dan pertanian, keuangan dan kekayaan intelektual.
Dalam pertemuan tersebut Menteri Persatuan U Thaung Tun dan Menteri Chan Chun Sing menandatangani Bilateral Agreement on the Promotion and Protection of Investments antara Myanmar dan Singapura. Perjanjian investasi bilateral ini akan menciptakan investasi yang lebih menguntungkan, bersahabat dan dapat diprediksi lingkungan untuk investor dari kedua negara, dan akan lebih meningkatkan hubungan investasi Myanmar-Singapura.
Hingga tahun 2019, Singapura telah menginvestasikan lebih dari US$22 miliar dengan 312 proyek investasi yang diizinkan di Myanmar, terhitung 27% dari total jumlah investasi asing yang diizinkan di Myanmar. Singapura adalah mitra investasi utama Myanmar pada tahun fiskal saat itu, dan mitra penting dan strategis bagi Myanmar.
Menurut Kementerian Perdagangan (Myanmar), perdagangan bilateral antara Singapura dan Myanmar mencapai US$ 3,838 miliar pada anggaran tahun 2017 – 2018. Myanmar mengumumkan mengubah tahun fiskal (TA) dari Oktober-September asli menjadi April-Maret mulai 2022-2023, menghasilkan periode anggaran interim enam bulan dari Oktober 2021 hingga Maret 2022.
Dari 1 Oktober 2021 hingga 31 Januari 2022, sektor jasa menduduki puncak daftar modal investasi asing terbanyak dengan lebih dari US$ 206 juta, diikuti oleh sektor manufaktur dengan lebih dari US$ 114 juta dan sektor konstruksi yang menarik US$ 65 juta, sesuai data DICA. Selama periode tersebut, Singapura merupakan investor utama di Myanmar dengan lebih dari US$ 275 juta.
Demokratisasi Myanmar memberi dampak perubahan besar dalam sektor perekonomiannya. Sebelum demokratisasi sendiri sektor ekonomi Myanmar terisolasi dari pasar internasional dan kurang berkembang, sebagian pendapatan negara berasal dari industri minyak dan gas yang tentunya berada dalam pemantauan militer dan beberapa pihak pengusaha.
Infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi, dimana hal tersebut juga mempengaruhi daya saing Myanmar di pasar global. Kesenjangan ekonomi dan ketimpangan distribusi terjadi antara pihak militer, pengusaha, dan rakyat kecil menjadi masalah serius pada masa itu.
Setelah demokratisasi Myanmar memiliki kebijakan politik luar negeri terkait dengan investasi, hal tersebut membuat perubahan besar bagi perekonomian negara. Pertumbuhan pada 2019/2020 diperkirakan tumbuh sebesar 6,4 persen pada 2019/2020, didorong oleh permintaan domestik yang kuat. Pertumbuhan investasi di sektor transportasi dan telekomunikasi akan terus berlanjut seiring dengan rencana belanja infrastruktur pemerintah menjelang pemilu 2020.
Disamping itu terdapat resiko penurunan yang berupa Perlambatan pertumbuhan global dan regional, terutama di Tiongkok, bersama dengan ketegangan perdagangan global, juga dapat menular ke Myanmar melalui jalur perdagangan dengan memperlambat permintaan eksternal dan masuknya investasi asing. Ketidakamanan di daerah perbatasan dengan kekerasan dan pemindahan paksa pengungsi di Rakhine, dan ketidakpastian dari proses hukum di pengadilan internasional dapat mempengaruhi sentimen investor. Berdasarkan pengalaman internasional, pemilihan umum 2020 dapat menambah sumber ketidakpastian lainnya.
Menurut laporan Doing Business 2020 Bank Dunia, Myanmar naik peringkat Doing Business dari 171/190 menjadi 165/190. Namun, sektor swasta Myanmar yang berkembang pesat terhambat oleh produktivitas yang rendah. Perusahaan membutuhkan akses yang lebih besar ke input faktor, konektivitas yang lebih baik, dan lingkungan bisnis yang mendukung untuk mendukung sektor swasta yang bertanggung jawab. Kehadiran aktor dan konflik bersenjata menambah tantangan tambahan bagi bisnis di sepertiga wilayah Myanmar.
Referensi:
Source, Statlink, and Myanmar Directorate. “SINGAPORE AND MYANMAR SIGN BILATERAL INVESTMENT TREATY,” no. August (2019): 1–7.
“Myanmar Economic Monitor December 2019: Resilience Amidst Risk.” Accessed April 25, 2023. https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-december-2019-resilience-amidst-risk.
