Penyelesaian Masalah Kesenjangan Sosial Akibat Covid-19 di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Melinda Nur Fadilah

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Email: melindafadilah2003@gmail.com

PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019 menjadi awal dari merebaknya virus corona. Diketahui virus ini sudah mewabah di Wuhan. Lalu pada awal Januari 2020 WHO sudah mengidentifikasi virus tersebut sebagai Novel Coronavirus atau 2019-nCoV, kemudian pada Februari 2020 WHO mengumumkan nama resmi virus ini adalah COVID-19 (Kemenkes, 2020). Covid 19 diketahui dapat menular melalui droplet, yaitu cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk atau bersin serta melalui permukaan benda yang sudah terkontaminasi. Oleh sebab itu, WHO menyarankan masyarakat untuk senantiasa mengenakan masker, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan.

Di Indonesia, kasus positif Covid 19 pertama kali teridentifikasi pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu dua orang warga Depok, Jawa Barat, yang yang diketahui baru kembali dari Jepang. Kasus pertama Covid 19 di Indonesia tersebut membuat pemerintah mengimbau masyarakat untuk mulai dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Akan tetapi, karena penularan Covid 19 yang sangat masif dan kasus positif Covid 19 di Indonesia terus bertambah, maka pemerintah pun pada akhirnya membuat kebijakan physical distancing yang lebih ketat, seperti menerapkan kegiatan belajar dan mengajar dan bekerja dari rumah, Presiden Joko Widodo juga sempat mengeluarkan kebijakan PSBB dan PPKM karena saat itu kasus Covid 19 di Indonesia semakin tidak terkendali dan telah merenggut banyak nyawa. Kebijakan tersebut berisi larangan untuk melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri, penutupan tempat wisata, dan penutupan tempat-tempat umum lainnya seperti pasar atau pusat perbelanjaan.

Selain dampak pada kesehatan, pandemi Covid 19 ini tentu saja memberikan banyak dampak bagi masyarakat, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah berpotensi membatasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi terhambat (Aeni, 2021). Kondisi seperti ini juga pada akhirnya menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid 19 selanjutnya dapat memicu dampak di aspek lainnya, yakni aspek sosial. Dampak pada aspek sosial dapat dilihat dari meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial yang semakin terlihat dengan jelas. Dan dalam hal ini, penduduk miskin adalah salah satu kelompok yang paling rentan merasakan dampak pandemi Covid 19 (Whitehead et al., 2021). Chairul Tanjung dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 mengatakan bahwa Covid 19 menyebabkan jurang kesenjangan sosial semakin dalam, dimana pandemi ini menyebabkan orang miskin semakin menderita.

HASIL TEMUAN DAN ANALISIS

Dampak Sosial-Ekonomi Covid 19

Pandemi Covid 19 yang berlangsung sejak akhir tahun 2019 hingga kini tentu saja memberikan dampak yang sangat terasa, terutama di bidang sosial-ekonomi. Di bidang sosial, pandemi Covid 19 menciptakan berbagai permasalahan, diantaranya adalah kemiskinan dan pengangguran. Pada Maret 2021, tercatat bahwa penduduk miskin di Indonesia akibat Covid 19 adalah sebanyak 27,54 juta jiwa. Angka tersebut bukanlah angka yang sedikit mengingat saat itu terhitung sudah satu tahun sejak Covid 19 masuk ke Indonesia. Selain itu, Pemutusan Hubungan Kerja karena dampak pembatasan sosial selama pandemi Covid 19 ini memicu tingginya pengangguran di Indonesia pada tahun 2020.  Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 7,07%, meningkat 1,84% dari Agustus 2019. BPS juga mencatat bahwa terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri atas pengangguran karena Covid-19 sebanyak 2,56 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,77 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 24,03 juta orang.

 Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak tidak langsung, yaitu potensi penurunan kualitas generasi yang akan datang (McKibbin & Fernando, 2020). Keluarga berpenghasilan rendah dengan tingkat pendidikan rendah relatif mengalami dampak yang lebih buruk dibandingkan keluarga berpenghasilan tinggi dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini karena layanan pendidikan selama masa pandemi terbilang sangat terbatas, apalagi bagi keluarga miskin. Selain pendidikan, keluarga dengan tingkat ekonomi rendah juga cenderung tidak mampu mengakses layanan kesehatan (Aeni:29, 2021). Kondisi tersebut memicu penurunan pada kualitas hidup masyarakat dan nantinya berdampak terhadap kualitas generasi mendatang.

Di bidang ekonomi, dampak pandemi Covid 19 adalah turunnya PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020, penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I, dam terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% year-on-year(yoy) yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada maret 2020 (Yamali, 2020). Mekanisme pasar juga turut terdampak, seperti penurunan ketersediaan dan permintaan akan barang dan jasa. Dalam hal ini, masyarakat yang paling rentan terkena dampaknya adalah masyarakat dengan pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan harian (Iskandar et al, 2020).

Kesenjangan Sosial Akibat Covid 19

            Pandemi Covid 19 juga menciptakan salah satu permasalahan yang cukup berpengaruh pada pembangunan sosial di negeri ini, yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan, perbedaan, dan juga jurang pemisah yang hadir di dalam tatanan masyarakat.(KBBI, 2021). Adanya pandemi Covid 19 menambah beban perekonomian negara khususnya rakyat kecil karena segala aktivitas sangat dibatasi sudah hampir dua tahun belakangan ini (Irawan: 251, 2022). Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan orang kaya di Indonesia yang justru jumlah kekayaannya melonjak hingga 50 persen selama pandemi Covid 19, seperti bos Djarum Budi Hartono dan Michael Hartono, Prajogo Pangestu, Sri Prakash Lohia, Chairul Tanjung, dan sebagainya (Forbes, 2021). Dari sanalah terlihat jelas bahwa pandemi Covid 19 menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi sengsara.

            Kesenjangan sosial akibat pandemi Covid 19 ini bukan hanya terlihat dari segi pendapatan, akan tetapi juga terlihat dari segi pendidikan, kesehatan, bahkan hiburan. Dari segi pendidikan, digitalisasi pada sistem pembelajaran membuat kesenjangan sosial semakin terlihat karena adanya sistem belajar mengajar secara daring. Dalam hal ini terlihat bahwa anak sekolah dari keluarga miskin menjadi kesulitan untuk menuntut ilmu karena tidak memiliki perangkat yang mumpuni, dan pada akhirnya hal ini juga menyebabkan peningkatan angka putus sekolah. Kemudian dari segi kesehatan, kesenjangan sosial dapat terlihat dari tidak meratanya jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan di setiap rumah sakit. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian bagi tenaga medis di Indonesia akibat Covid 19. Dan yang terakhir dari segi hiburan , kesenjangan sosial terlihat jelas di mana orang kaya bisa bebas pergi berwisata ke berbagai daerah bahkan negara dengan bebas karena mereka mampu untuk membayar swab PCR sebagai syarat bepergian, Sedangkan, yang miskin hanya bisa berdiam diri di rumah karena tidak memiliki modal untuk bepergian ke tempat wisata, apalagi tempat-tempat wisata murah di sekitar mereka pun banyak yang tutup sehingga mereka tidak punya pilihan hiburan lain.

           Kesenjangan sosial akibat pandemi Covid 19 ini bukan hanya disebabkan oleh kebijakan yang dibuat pemerintah, melainkan juga karena ketidaksiapan menerima perubahan, pengaruh globalisasi, bahkan ketidakmerataan pembangunan juga turut memperparah kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan sosial akibat pandemi Covid 19 ini, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat bermanfaat di masa kini hingga masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, diperlukan suatu kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Penyelesaian Menggunakan Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

            International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (1980) dalam World Conservation Strategy mendefinisikan untuk menjadi sebuah pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial maupun ekonomi yang berbasis pada sumberdaya kehidupan dan mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian jangka panjang maupun jangka pendek dari sebuah tindakan alternatif. Pandemi Covid 19 ini sudah jelas sangat mengganggu agenda pembangunan di Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam SDGs yang merupakan program pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya terdapat tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Namun, karena adanya pandemi, kesenjangan sosial justru menjadi lebih parah dan mempengaruhi jalannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dicanangkan oleh pemerintah.

            Sebagai upaya menyelesaikan kesenjangan sosial akibat Covid 19, maka diperlukan strategi baru yang lebih efektif dan efisien agar TPB juga dapat terlaksana. Strategi yang diperlukan seperti inovasi yang bersifat holistic-tematik, integratif dan spasial, dan perencanaan serta penganggaran yang tepat agar dapat menjamin keberlanjutan hingga masa mendatang. Selain itu, sejalan dengan SDGs, untuk mengatasi kesenjangan sosial juga dibutuhkan kerangka pembangunan baru yang berkaitan dengan situasi perubahan dunia (termasuk bencana non alam seperti pandemi), perlindungan sosial, perubahan iklim, dan keamanan sumber energi serta makanan yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin. Dan langkah yang paling penting dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan adalah dengan kolaborasi dan menjalin kemitraan antara pemerintah dengan berbagai pihak, seperti NGO atau pihak swasta lainnya.

            Inovasi berbasis pembangunan berkelanjutan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial akibat Covid 19 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan yang kolaboratif dan partisipatif

Tercapainya SDGs dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dapat dilakukan dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakatnya. Pendekatan kolaborasi model pentahelix dapat dipakai dengan efektif untuk menangani dampak sosial COVID-19 (Mulkhan, 2021). Model ini melibatkan lima pilar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, akademisi, perusahaan swasta, masyarakat, dan media massa. Dengan pembangunan yang kolaboratif dan menjalin kemitraan dengan banyak pihak, maka diharapkan akan menghasilkan suatu kebijakan yang dapat mencakup berbagai sektor. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Adanya partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dinilai dapat membantu jalannya pembangunan, sebab pembangunan yang partisipatif membuka peluang untuk perspektif masyarakat itu sendiri.

1. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaannya

Untuk menangani tingginya pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi Covid 19, dibandingkan dengan memberi bantuan sosial berupa uang atau sembako, akan lebih efektif apabila bantuan sosialnya dapat berupa pemberdayaan atau pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut dapat berupa pelatihan memasak, menjahit, otomotif, bahkan juga pelatihan di bidang digital seperti bisnis digital e-commerce yang dapat membantu UMKM. Keterampilan yang didapatkan masyarakat melalui program pelatihan ini diharapkan dapat berguna di masa mendatang dan terus berkelanjutan. Semakin banyak masyarakat yang memiliki kemampuan berwirausaha, maka akan semakin banyak pula lapangan kerja yang tercipta dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, serta kesenjangan sosial dapat teratasi dengan baik.

1. Investasi pembangunan berbasis digital

Investasi pembangunan infrastruktur digital untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menggunakan data sangatlah penting. Ditambah, pembangunan berbasis digital dapat menciptakan kegesitan (agility) dan ketahanan (resilience) bagi pemerintah daerah dalam menghadapi dampak sosial ekonomi Covid 19 (Mulkhan, 2021). Selain itu, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan salah satu modal utama di era digital seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, SDM di level pemerintah daerah maupun pusat harus kompeten dan inovatif di bidang teknologi informasi, karena mereka adalah garda terdepan untuk melayani masyarakat serta meningkatkan inovasi di sektor publik. Dengan adanya digitalisasi di berbagai sektor, maka diharapkan pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

Kesenjangan sosial juga secara tidak langsung dapat teratasi sebab pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan membangun fondasi untuk pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi Covid19. Dengan begitu, penduduk yang paling rentan dan paling membutuhkan bantuan dapat terpantau dengan baik. Pelayanan publik dan bantuan sosial dapat dilakukan dengan aplikasi digital yang memudahkan pemerintah daerah dalam pemberian layanan dan program yang tepat sasaran berbasis data elektronik. Contoh implementasi dari hal ini adalah peluncuran aplikasi Siap Tanggap (SIAP) yang diuji coba di Kota Semarang pada Juni 2020 untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.

Untuk melaksanakan pembangunan sosial, hal yang terpenting adalah dengan melaksanakannya sesuai dengan prinsip yang berlaku. Setidaknya ada empat prinsip pembangunan berkelanjutan (Zulkifli, 2013).

Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip pertama ini mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumber daya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat;
2. Menghargai keberagaman (diversity). Keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Keanekaragaman hayati berhubungan dengan keberlanjutan sumberdaya alam, sedangkan keanekaragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata terhadap setiap orang;
3. Menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam, sebab manusia dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri;
4. Perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya masa sekarang akan tetapi masa depan. Untuk menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama atau bahkan lebih baik.

Berdasarkan keempat prinsip di atas, maka inovasi-inovasi yang sudah dijelaskan sebelumnya harus mempertimbangkan unsur lingkungan atau alam semesta. Pembangunan yang direncanakan tidak boleh bersifat merusak atau mengurangi sumber daya alam yang ada. Justru, inovasi-inovasi tersebut seharusnya dapat menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada agar manfaatnya dapat dirasakan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Pandemi Covid 19 yang menyerang dunia termasuk Indonesia menyebabkan banyak perubahan di berbagai sendi kehidupan. Bukan hanya dalam hal kesehatan, melainkan juga sosial dan ekonomi di suatu negara. Pembatasan mobilitas warga dan ditutupnya berbagai sektor public adalah salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah selama pandemi ini. 

Dari segi ekonomi, pandemi Covid 19 menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sedangkan dari segi sosial, pandemi juga menyebabkan peningkatan angka pengangguran, kemiskinan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Selama pandemi, orang kaya di Indonesia yang justru jumlah kekayaannya melonjak hingga 50 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan orang miskin yang justru semakin terpuruk karena pandemi. 

Kesenjangan sosial akibat pandemi Covid 19 ini bukan hanya terlihat dari segi pendapatan, akan tetapi juga terlihat dari segi pendidikan, kesehatan, bahkan hiburan. Melebarnya kesenjangan sosial selama pandemi Covid 19 ini juga disebabkan karena kebijakan pembatasan yang dibuat pemerintah, ketidaksiapan menerima perubahan, pengaruh globalisasi, bahkan ketidakmerataan pembangunan. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini maka diperlukan suatu pembangunan dengan pendekatan berkelanjutan. 

Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mengatasi kesenjangan sosial akibat Covid 19 ini dapat dilakukan dengan cara mengubah strategi dan menciptakan inovasi baru seperti, pembangunan yang kolaboratif dan partisipatif, investasi digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut juga harus memperhatikan dampaknya pada lingkungan dan alam semesta, sebagaimana yang terdapat pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, selain masalah kesenjangan sosial akibat Covid 19 dapat teratasi dengan baik, generasi yang akan datang juga dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aeni, Nurul. 2021. "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial". Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK Vol 17 No.1 Juni. Diakses pada 23 Oktober 2022. p-ISSN 1978-2306 dan e-ISSN 2655-6618.

Alvin, Suwarsono. 2009. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: Pustaka LP3ES

Indonesia.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. 2022. Siaran Pers: Indikator Kesejahteraan Meningkat, Bukti Pemulihan Ekonomi Berkualitas. Jakarta: Kemenkeu. Diakses pada 24 Oktober 2022. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1642474900_siaran_pers_kemiskinan_dan_pengangguran.pdf.

Badan Pusat Statistik. 2020 Berita Resmi Statistik. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statistik. Jakarta: BPS.

Irawan, Dony Anang dan Al Qodar Purwo. 2022. "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat". Jurnal Citizenship Virtues,  2(1), 251-262. Diakses pada 22 Oktober 2022. ISSN 2775-9946.

Iskandar, A., Possumah, B.T., Aqbar, K. 2020. "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19". Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, 7(7): 625-638.

Kementerian Kesehatan RI. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

McKibbin, W., & Fernando, R. 2020. The Economic Impact of COVID-19. In R. Baldwin & B. W. di Mauro (Eds.), Human Vaccines and Immunotherapeutics. CEPR Press.

Mulkhan, Unang, dkk. 2021. Menangani Dampak Sosial Pandemi Covid-19 Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Jakarta: United Cities and Local Governments Asia-Pacific.

Prajogo, Daniel, dkk. 2021. Kesenjangan Fasilitas dan Layanan Antarrumah sakit di Indonesia Meningkatkan Risiko COVID-19 di kalangan tenaga kesehatan. Jakarta: The Conversation. Diakses pada 24 Oktober 2022. https://theconversation.com/kesenjangan-fasilitas-dan-layanan-antar-rumah-sakit-di-indonesia-meningkatkan-risiko-covid-19-di-kalangan-tenaga-kesehatan-161205.

Supriyato, Agus, dkk. 2017. Mencipta Inovasi: Inovasi untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo.

Whitehead, M., Taylor-robinson, D., & Barr, B. 2021. "Poverty , Health , and Covid-19 Yet Again, Poor Families Will be Hardest Hit by the Pandemic's Long Economic Fallout". BMJ, 372(n376). Diakses pada 23 Oktober 2022. https://doi.org/10.1136/ bmj.n376.

Yamali, Fakhrur Rozi dan Ririn Noviyanti Putri. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia". Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), September 2020, 384-388. Diakses pada 24 Oktober 2022. ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i2.179.

Zulkifli. 2013. Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Gramedia Pustaka