Sumber pendapatan negara merupakan aspek penting bagi suatu negara untuk dapat menjamin kehidupan rakyatnya.Â
Karena pendapatan negara akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk fasilitas dan berbagai jaminan sosial, mulai dari pembangunan infrastruktur, seperti membangun jalan tol dan jembatan, fasilitas transportasi bus, kereta, dan mrt, fasilitas pelayanan publik daring, lalu ada fasilitas kesehatan dan biaya pendidikan, dan lain-lain.
Di Indonesia, pajak telah menyumbang 80% pendapatan negara dan menjadi sumber pendapatan utama negara. Pajak tersebut dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penetapan kebijakan pajak suatu negara memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Misalnya, pajak yang tinggi bisa berakibat pada lesunya pertumbuhan bisnis. Sebaliknya, pemotongan pajak dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan mendatangkan investasi.Â
Akan tetapi, setiap negara perlu menerapkan kebijakan pajaknya dengan hati-hati dan bijak. Pajak yang rendah mungkin membuat rakyat senang, tetapi pajak yang rendah berarti pendapatan negara yang rendah. Hal ini dapat berdampak negatif pada anggaran dan pembangunan negara.
Prestasi Pajak Indonesia
Pada Januari 2022, tercatat pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia mencapai 59,39% atau Rp 109,1 triliun.Â
Berkaca dari pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia di tengah pandemi COVID-19, Indonesia optimis dapat membantu rakyatnya melawan COVID-19 melalui anggaran kesehatannya. Karena Indonesia memiliki anggaran untuk itu--menyiapkan shelter untuk karantina dan isolasi, menyediakan alat pelindung diri (APD), hingga obat-obatan untuk mengobati pasien COVID-19.
Tidak hanya itu, Indonesia juga optimis bertahan dalam krisis ekonomi global yang timbul akibat pandemi COVID-19, diikuti dengan perang Rusia-Ukraina.Â
Buktinya, Indonesia tidak termasuk ke dalam 60 negara yang akan mengalami krisis ekonomi menurut IMF. Bahkan, Indonesia justru memiliki kabar baik, yaitu menyusutnya utang luar negeri Indonesia sebesar 13%.Â
Pembayaran pajak oleh masyarakat ini telah menyelamatkan Indonesia dari situasi finansial yang rentan dan berkelanjutan.
Pentingnya Pajak
Penting bagi masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara.Â
Saat ini, rakyat Indonesia dapat menikmati subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, pemberian harga Rp 14.000 sebagai harga eceran tertinggi minyak curah, dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan pelayanan kesehatan dari kartu Indonesia sehat (KIS).
Itu semua bisa terjadi, salah satunya karena mendapatkan sumbangan dana dari pajak.
Kedepannya dana pajak juga bisa dialokasikan untuk mengadakan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang belum ada saat ini, misalnya terkait rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak (RUU KIA).Â
Pajak bisa dialokasikan sebagai tunjangan untuk gaji ibu yang sedang cuti melahirkan selama 6 bulan, sehingga dapat mengurangi beban pihak perusahaan untuk menggaji karyawannya. Dengan demikian, kekhawatiran dan pandangan skeptis dari masyarakat dapat ditepis. Wanita tetap dapat bekerja dan memperoleh haknya.
Kalau saat ini, kenyataan cuti 3 bulan saja masih sulit untuk terpenuhi. Bila beban gaji cuti 6 bulan hanya dibebankan pada pihak perusahaan tanpa uluran tangan pemerintah, mungkin sebagian besar wanita di Indonesia akan kesulitan mendapatkan pekerjaan kedepannya.Â
Perusahaan tentu akan memilih karyawan yang lebih produktif, ketimbang membayar karyawan untuk cuti. Hal ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia.
Selain itu, uang dari pajak juga bisa dialokasikan untuk mendirikan panti jompo milik pemerintah, tempat penitipan anak atau daycare milik pemerintah, mendirikan panti asuhan milik pemerintah, atau memberikan uang pensiun kepada warganya.
Adanya fasilitas-fasilitas seperti ini dan jaminan hari tua, diharapkan dapat menjadi bentuk perhatian dan dukungan dari negara pada warganya, mendorong masyarakatnya untuk semangat dan aktif dalam roda perekonomian negara.
Pajak memastikan perputaran roda perekonomian suatu negara terus berlangsung.Â
Pembangunan negara hasil dana pajak tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga dapat memajukan sektor pariwisata Indonesia.Â
Selanjutnya, kemajuan sektor pariwisata berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan baru dan kedatangan investor asing. Mendatangkan devisa dan mengurangi kemiskinan.
Sekali dayung, dua tiga pulau terlewati.Â
Tanpa pajak yang menjadi pemasukan, pembangunan tidak akan terjadi.
Belajar dari Sri Lanka tentang Pentingnya Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara
Apa yang akan terjadi bila kebanyakan masyarakat Indonesia tidak membayar pajak?
Secara realistis, kita bisa belajar dari kebangkrutan Sri Lanka.
Pandemi COVID-19 ditambah dengan perang Rusia-Ukraina, telah menghambat distribusi komoditas dan barang, serta menghambat proses produksi. Hal ini memberi dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi global, karena keterlambatan produksi dan distribusi memicu kenaikan harga barang, mulai dari pangan hingga barang-barang teknologi, seperti chip.Â
Lebih fatalnya lagi, hal ini memicu inflasi yang berakhir dengan pailitnya suatu negara, Sri Lanka.
Pandemi memberikan pukulan keras pada Sri Lanka yang mayoritas pendapatannya berasal dari kegiatan ekspor tanaman pertanian, seperti kopi, karet, teh, dan rempah-rempah.Â
Di sisi lain, sektor pariwisata yang menjadi sumber devisa kedua negara ini juga tidak berjalan karena Sri Lanka menutup perbatasannya bagi orang asing selama pandemi, menyebabkan turunnya pendapatan negara.
Sudah begitu, di tengah kondisi yang sulit karena minimnya pemasukan, presiden Sri Lanka, Rajapaksa, tetap melakukan pemotongan pajak sesuai janji politiknya meskipun utang negara terus membengkak.Â
Alhasil, perekonomian Sri Lanka menjadi lumpuh. Sri Lanka tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya dan harus dinyatakan bangkrut.
Kesadaran Membayar Pajak
Bila dibandingkan dengan negara lain, tingkat kepatuhan membayar pajak di Indonesia memang bukanlah yang terbaik. Akan tetapi, peningkatan pembayaran pajak sebesar 59,39% ini patut dihargai. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya membayar pajak.
Estonia menjadi negara dengan tingkat kepatuhan membayar pajak tertinggi, yaitu dengan tingkat kepatuhan 100%. Kemudian diikuti dengan negara Latvia dengan tingkat kepatuhan 85,1%, dan negara New Zealand di urutan ketiga dengan tingkat kepatuhan 82,3%.
Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak di Indonesia bisa jadi disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak.Â
Bahkan masih ada masyarakat awam yang belum mengetahui perbedaan pajak, bea, dan cukai. Ditambah lagi, sistem pelaporan pajak yang rumit juga menjadi kendala.
Sistem perpajakan yang sederhana, namun transparan, ditambah adanya insentif pajak bisa mendorong masyarakat untuk patuh membayar pajak.
Semoga penggunaan NIK sebagai NPWP dapat membawa kemudahan dan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia.
Wasana kata, pajak memiliki peran penting dalam pulihnya ekonomi negara.Â
Dengan pajak, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk mendorong pertumbuhan industri, sumber daya manusia (SDM) yang berdaya guna, dan mengurangi kemiskinan.Â
Pembangunan yang merata juga berdampak positif terhadap perekonomian, karena dapat menarik inverstor asing dan meningkatkan sektor pariwisata.
Dengan demikian, Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai potensi untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tapi juga meningkatkan citra Indonesia di mata dunia.Â
Jadi, warga negara Indonesia sebaiknya mendukung negara dengan patuh membayar pajak.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI