Kurikulum Merdeka - Merdeka Belajar sebagai Sarana Pemberdayaan Keterampilan Mahasiswa

Dalam setiap pembelajaran sudah pasti membutuhkan sebuah landasan yang akan menjadikan kegiatan akademik menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Dalam pendidikan, seluruh dunia mempunyai suatu sistem pembelajaran dan kurikulum yang berbeda dengan kebijakan yang diterapkannya berbeda pula oleh masing-masing negara. 

Kurikulum adalah jantung pendidikan karena kurikulum sangat mewarnai konstruksi dan wajah pendidikan suatu masyarakat dan dapat menjadikan sebuah landasan pendidikan yaitu untuk menjadikan sebuah fondasi yang di atas sebuah bangunan, pikiran-pikiran abstrak yang dijadikan titik tolak atau titik berangkat bagi pelaksanaan kegiatan, dan pandangan-pandangan abstrak yang telah teruji yaitu kurikulum digunakan sebagai titik tolak dalam menyusun konsep, pelaksanaan konsep, dan evaluasi konsep.[1] Jadi, dengan kurikulum dapat dijadikan berbagai macam sumber dalam pelaksanaan akademik.

 Di Indonesia itu sendiri telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum dari awal berdirinya sekolah-sekolah sampai saat ini. Perubahan-perubahan kurikulum tersebut mencakup pengembangan dari apa yang sudah diterapkan sebelumnya menjadi lebih menyesuaikan lagi dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk terselenggaranya akademik yang semakin efektif dalam perkembangan keterampilan peserta didik. Kurikulum pada saat ini memiliki konsep baru yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem, yakni Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM). 

Kampus Merdeka mempunyai penekanan yang sesuai dengan standar Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi dan mempunyai program terbaiknya untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa yaitu mahaasiwa diberikan kebebasan untuk mengambil SKS di luar program studi dengan batas pengambilan tiga semester.[2] Jumlah tiga SKS ini merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik maupun non-akademik seperti magang. 

Kegiatan-kegiatan lainnya yang berorientasi pada mahasiswa adalah dengan diadakannya pertukaran pelajar antar-kampus entah itu secara nasional maupun internasional, hal ini sebagai perwujudan untuk menggali potensi mahasiswa dan mempunyai pengalaman-pengalaman yang baru. Program tersebut disebut dengan Mayor Minor, yang artinya persyaratan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi tersebut harus berada dalam fakultas yang sama. 

Tidak berkenaan langung dengan proses implementasi kurikulum merdeka belajar yang nantinya akan menghasilkan buku pedoman umum untuk setiap fakultas dalam mereorientasikan kurikulum lama dengan baru.

Pembentukan kurikulum baru ini jika kita lihat secara lebih dalam merupakan batu loncatan terhadap semakin berubahnya tatanan dunia secara global yang memerlukan penyesuaian dan bekal kepada mahasiswa dengan menekankan pada empat core value, yakni adaptasi, resiliensi, integritas, dan kompetensi. 

Di luar hal itu, ada suatu kemampuan yang sangat penting untuk menghadapi dunia yang semakin berubah yaitu dengan menguasai pentingnya berkomunikasi, berpikir kritis, mampu bersaing dengan berbagai macam persaingan dalam dunia kerja secara nasional maupun internasional, dan banyak hal lainnya. Maka, dengan tuntutan-tuntutan yang semakin menggila tersebut, Mendikbud Nadiem Makariem mengusulkan agar kurikulum pendidikan kampus berbasis pada MB-KM.[3]

 Dibalik tawaran-tawan yang memberikan kebebasan untuk mahasiswa dalam menggali kompetensi dan memberdayakan berbagai soft-skill yang ada, ternyata terdapat masalah dalam penyelanggaraan kurikulum ini. 

Pada awalnya kurikulum ini digunakan dalam rangka merespon catatan rapat kerja Kemenristekdikti yang menyatakan bahwa para lulusan perguruan tinggi di Indonesia belum mampu dalam memenuhi aspek Higher Order of Thinking Skill, sehingga para lulusan perguruan tinggi terindikasi mempunyai banyak dengan pola pemikiran tingkat rendah atau Lower Order of Thinking Skill.[4] 

Namun, pada kenyataannya terdapat ketimpangan-ketimpangan antara kampus dimana masih banyak kampus yang belum bisa mengakses kurikulum ini. Akses paling nyata dalam adanya program Kampus Merdeka adalah melalui sebuah website yang menyediakan berbagai program seperti magang, kampus mengajar yang membantu peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dasar, studi independen, membangun desa, pertukaran mahasiswa merdeka, riset atau penelitian, dan wirausaha. 

Dengan tidak meratanya akses dapat berpotensi menimbulkan kesenjangan-kesenjangan antar-kampus yang artinya hanya mahasiswa tertentu yang mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi atau soft skill-nya melalui kurikulum yang digaung-gaungkan sebagai peningkat kompetensi ini.

 Masalah-masalah lainnya adalah rentannya eksploitasi terhadap mahasiswa yang diakibatkan oleh tidak adanya jaminan perlindungan sosial yang diatur dengan spesifik oleh pemerintah, akibat dari masalah ini terbilang cukup fatal. 

Eksploitasi kerap terjadi berupa pemagang yang dituntut untuk kerja penuh waktu. Ditambah dengan hal-hal yang kerap terjadi lainnya adalah terkait teknis dari pelayanan yang mencakup finansial yang tatkala perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Kampus Merdeka terlambat memberikan atau mencairkan insentif hingga berbulan-bulan. 

Penyelenggaraan MB-KM ini juga tidak disosialisasikan dengan baik karena masih banyak kampus yang tidak tahu menahu tentang program-program yang dijalani, sehingga mahasiswa tidak diberikan keleluasaan dalam mengembangkan potensi dan keterampilan yang ada secara maksimal.

 Dengan banyaknya permasalahan yang ada pada kurikulum ini, maka dibutuhkan penyempurnaan agar kurikulum MB-KM ini dapat dimaksimalkan. Penyempurnaan regulasi dan panduan MB-KM dapat dilakukan dengan memposisikan Kemendikbud agar lebih sentral lagi dan sekaligus menjadikannya sebagai pengawas pelaksanaan. 

Hal ini dilakukan agar segala fokus program kurikulum mendapatkan perhatian khusus sehingga bisa meningkatkan segala performa dengan baik. Lalu, dalam MB-KM terdapat status dan akreditas berbagai perguruan tinggi yang menjadikan masalah ketimpangan lebih mengerucut, hal ini dapat dicegah dengan menjamin perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan bagi peserta MB-KM.

 Minimnya informasi terkait salah satu program andalannya menjadikan kendala dalam penyelenggaraan program. Tidak semua mahasiswa tahu dengan adanya program konversi satuan kredit semester (SKS) dalam rangka menjalani berbagai macam program yang terdapat di website resmi Kampus Merdeka. 

Oleh karena itu, sosialisasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kurikulum MB-KM di dalam kampus dengan berbagai satuan terkecil sekalipun seperti kepada tingkat prodi. Jika sosialisasi tidak gencar dilakukan, kegagapan kampus dalam menelan kurikulum yang baru akan sulit pula untul menyusun hal-hal yang harus dilakukan di era kurikulum MB-KM.

 Penyempurnaan MB-KM akan menjadikan sebuah terobosan baru dalam kesiapan mahasiswa untuk menghadapi zaman baru ini. Apabila kurikulum Merdeka Belajar -- Kampus Merdeka bisa lebih diperbaiki dan penyebarannya merata pada setiap kampus di Indonesia, kesempatan untuk menjadikan lulusan perguruan tinggi cerdas dan kritis akan memudahkan untuk tercapai.