Kurikulum Merdeka - Merdeka Belajar sebagai Sarana Pemberdayaan Keterampilan Mahasiswa

Namun, pada kenyataannya terdapat ketimpangan-ketimpangan antara kampus dimana masih banyak kampus yang belum bisa mengakses kurikulum ini. Akses paling nyata dalam adanya program Kampus Merdeka adalah melalui sebuah website yang menyediakan berbagai program seperti magang, kampus mengajar yang membantu peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dasar, studi independen, membangun desa, pertukaran mahasiswa merdeka, riset atau penelitian, dan wirausaha. 

Dengan tidak meratanya akses dapat berpotensi menimbulkan kesenjangan-kesenjangan antar-kampus yang artinya hanya mahasiswa tertentu yang mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi atau soft skill-nya melalui kurikulum yang digaung-gaungkan sebagai peningkat kompetensi ini.

 Masalah-masalah lainnya adalah rentannya eksploitasi terhadap mahasiswa yang diakibatkan oleh tidak adanya jaminan perlindungan sosial yang diatur dengan spesifik oleh pemerintah, akibat dari masalah ini terbilang cukup fatal. 

Eksploitasi kerap terjadi berupa pemagang yang dituntut untuk kerja penuh waktu. Ditambah dengan hal-hal yang kerap terjadi lainnya adalah terkait teknis dari pelayanan yang mencakup finansial yang tatkala perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Kampus Merdeka terlambat memberikan atau mencairkan insentif hingga berbulan-bulan. 

Penyelenggaraan MB-KM ini juga tidak disosialisasikan dengan baik karena masih banyak kampus yang tidak tahu menahu tentang program-program yang dijalani, sehingga mahasiswa tidak diberikan keleluasaan dalam mengembangkan potensi dan keterampilan yang ada secara maksimal.

 Dengan banyaknya permasalahan yang ada pada kurikulum ini, maka dibutuhkan penyempurnaan agar kurikulum MB-KM ini dapat dimaksimalkan. Penyempurnaan regulasi dan panduan MB-KM dapat dilakukan dengan memposisikan Kemendikbud agar lebih sentral lagi dan sekaligus menjadikannya sebagai pengawas pelaksanaan. 

Hal ini dilakukan agar segala fokus program kurikulum mendapatkan perhatian khusus sehingga bisa meningkatkan segala performa dengan baik. Lalu, dalam MB-KM terdapat status dan akreditas berbagai perguruan tinggi yang menjadikan masalah ketimpangan lebih mengerucut, hal ini dapat dicegah dengan menjamin perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan bagi peserta MB-KM.

 Minimnya informasi terkait salah satu program andalannya menjadikan kendala dalam penyelenggaraan program. Tidak semua mahasiswa tahu dengan adanya program konversi satuan kredit semester (SKS) dalam rangka menjalani berbagai macam program yang terdapat di website resmi Kampus Merdeka. 

Oleh karena itu, sosialisasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kurikulum MB-KM di dalam kampus dengan berbagai satuan terkecil sekalipun seperti kepada tingkat prodi. Jika sosialisasi tidak gencar dilakukan, kegagapan kampus dalam menelan kurikulum yang baru akan sulit pula untul menyusun hal-hal yang harus dilakukan di era kurikulum MB-KM.

 Penyempurnaan MB-KM akan menjadikan sebuah terobosan baru dalam kesiapan mahasiswa untuk menghadapi zaman baru ini. Apabila kurikulum Merdeka Belajar -- Kampus Merdeka bisa lebih diperbaiki dan penyebarannya merata pada setiap kampus di Indonesia, kesempatan untuk menjadikan lulusan perguruan tinggi cerdas dan kritis akan memudahkan untuk tercapai.