Tantangan Penegakan HAM di Negara Berkembang

Hak Asasi Manusia ialah hak yang melekat pada diri setiap manusia dan harus dihormati, dilindungi, serta dijunjung tinggi. Di Indonesia, HAM diatur dalam UU No. 39 tahun 1999. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, menegaskan bahwa setiap individu berhak atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun kerangka hukum HAM telah terbentuk, pelaksanaan HAM di Indonesia masih kurang belum sepenuhnya terpenuhi.

Berbagai upaya penegakan HAM yang telah dilakukan Indonesia semenjak reformasi pada  tahun 1998 dengan membentuk lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi dan menegakan hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM, sebagai lembaga yang melindungi, menegakkan HAM, dan melakukan perlindungan HAM tetap saja belum dapat sepenuhnya memberantas pelanggaran hak tersebut. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang belakang ini marak, seperti diskriminasi terhadap kaum minoritas, penegakan hukum yang tidak adil, dan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka.

Pelanggaran hak asasi manusia juga sering dilanggar oleh pejabat yang suka korupsi. Ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk hak-hak rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan malah di salah gunakan menyebabkan kesenjangan sosial semakin tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Pejabat di atas dapat menggunakan uang korupsinya untuk menyelamatkan diri dari hukum, sementara rakyat bawah yang melakukan pelanggaran ringan justru diberikan hukuman yang berat.

Namun, ini semua tidak akan menjadi tantangan yang sulit jika pemerintah dan masyarakat sama-sama ingin bersatu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat di Indonesia, membangun sistem transparan dan saling menguntungkan. Pemerintah juga harus berkomitmen kuat dalam menegakkan hukum yang adil dan memberantas korupsi. masyarakat juga harus aktif dalam mengawasi kebijakan dan memperjuangkannya hak-haknya, dengan ini penegakan HAM akan berjalan lebih efektif.

Penegakan HAM di negara berkembang memang penuh tantangan, tapi bukan berarti tidak mungkin. Selama pemerintah dan masyarakat dapat bersama untuk menegakkan hukum dengan adil dan berani bersuara melawan ketidakadilan, perubahan bisa saja terjadi. Korupsi dapat diberantas, hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, dan hak-hak setiap manusia juga dapat dihormati. Jika semua pihak sama-sama ingin bergerak bersama, maka penegakan HAM akan benar benar hidup di tengah masyarakat.