Kepada Dr Kartono Mohammad saya tanyakan lewat email:
- Apakah Anda mendukung tesis "BK dibunuh secara perlahan-perlahan oleh HMS ".
- Pak Mahar mengatakan bahwa resep yang dia berikan sengaja disimpan di laci oleh seorang dokter militer berpangkat tinggi. Apakah dapat disebutkan inisial nama dokter tersebut ? Kalau sang dokter masih hidup tentu dapat diperiksa siapa yang memerintahkannya. Kalau tidak salah, komandan yang menahan BK itu adalah Brigjen (CPM) Nicklany, apakah dia memerintahkan pelarangan pemberian resep obat kepada BK. Apakah Pak Mahar juga menceritakan indikasi kesehatan lainnya ?
- Di dalam buku Saelan dilampirkan daftar obat yang biasa digunakan oleh BK. Bagaimana komentar Anda tentang obat-obat tersebut, apakah itu untuk mengobat penyakitnya atau lebih banyak berisi semacam suplement ?
- Sebelum 1965 BK (dari buku Saelan) dioperasi di Wina, satu ginjalnya diangkat dan yang satu lagi hanya berfungsi 25 %. Apakah saat terakhir beliau (BK) sudah gagal ginjal dan tidak diobati sama sekali karena foto terakhir memperlihatkan pipinya yang sangat bengkak ?
- Bagaimana pula komentar Anda tentang pernyataan Dewi Soekarno bahwa sebelum meninggal BK ngorok selama lebih kurang 10 jam, yang konon katanya itu indikasi orang yang diberi obat tidur atau diinjeksi. Benarkah demikian ?
Jawaban dari Dr Kartono Mohammad: “Saya juga cenderung menduga bahwa Bung Karno "dibiarkan meninggal" tanpa perawatan medis yang seharusnya (Bandingkan dengan perawatan Suharto saat ini)”.
Tanggal 21 Juli 1970 tokoh proklamator itu wafat. Upacara pemakaman dilakukan secara kenegaraan. Tetapi Soeharto masih mengatur lokasi kuburan sang mantan Presiden. Maka dicari alasan bahwa Sukarno semasa hidupnya sangat mencintai ibunya, maka selayaknya ia disemayamkan di samping makam ibunya di Blitar. Padahal dalam surat wasiatnya beliau ingin dimakamkan di bumi parahiyangan (di Batu Tulis atau di kebun raya Bogor). Terdapat protes dari istri-istri dan putra-putri Sukarno, tetapi hal ini tidak diacuhkan oleh Soeharto. Jadi sampai soal liang kubur Presiden Sukarno masih diatur oleh Jenderal Soeharto.
Soeharto tidak membawa Sukarno ke pengadilan dengan strategi ganda.
Pertama, Soeharto menjalankan muslihat "ngluruk tanpa bala", berperang tanpa tentara. Ia berhasil menyingkirkan lawan politik terbesarnya tanpa membuang banyak tenaga. Rakyat dibiarkan menghujat dan menuntut Sukarno ke pengadilan. Sebab itu pemeriksaan oleh Kopkamtib terus dilaksanakan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat tadi. Tetapi pemeriksaan itu lebih bersifat teror mental yang akan melelahkan Bung Karno yang sudah sakit-sakitan. Kalau diadili belum tentu terbukti kesalahan Sukarno, tetapi dengan tanpa pengadilan, rakyat sudah termakan opini bahwa Presiden RI itu terlibat dalam percobaan kudeta G30S.
Kedua, Soeharto dapat nama baik karena ia mengamalkan dan mensosialisasikan "mikul dhuwur mendhem jero". Maksudnya orang tua harus dihormati, tentunya dia berharap agar hal serupa diperlakukan masyarakat terhadap dia nanti.
Pada akhir pemerintahan Sukarno memang banyak orang yang mati karena kesulitan ekonomi, tetapi tidak sebanyak rakyat yang menderita kekerasan oleh militer terutama selama 1965-1998. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang telah jadi korban semasa Soeharto memerintah. Dimulai dari pembantaian terhadap PKI, penahanan tanpa proses pengadilan di pulau Buru, pembunuhan misterius (petrus), kasus Aceh, Irian Jaya , Timor Timur, Lampung, Tanjung Priok,) dan lain-lain.
Dari sudut ekonomi, Soeharto secara simultan melakukan praktek dari jumlah korban manusia dan totalitas uang yang "bocor", kesalahan Soeharto berlipat ganda dari Sukarno. Memang diakui bahwa kedua tokoh ini telah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara sehingga hal itu dapat meringankan kesalahannya.
Pada saat ini kita bertekad untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Rakyat menginginkan Soeharto diadili dengan tujuan penegakan hukum (tidak ada orang kebal hukum) dan penegakan hukum sebaiknya seyogianya dimulai dari atas sekali (Presiden). Tujuannya agar sejarah yang penuh darah pada masa Orde Baru tidak terulang lagi. Karena ia masih sakit tentu dengan pertimbangan kemanusiaan, boleh saja sementara kasusnya tidak dilanjutkan, walaupun sebetulnya secara teknis masih ada cara untuk mengadilinya seperti yang dikemukakan oleh Profesor Ahmad Ali pakar hukum dari Unhas. Kalau ia sembuh --Tuhan Maha Menentukan-- HMS dapat diadili kembali.
Sampai akhir hayatnya Sukarno tetap diatur oleh Soeharto. Soeharto lebih beruntung, dimanjakan oleh pers dan beberapa artis serta pak Ustad yang dapat membacakan doa sambil menangis. Bila ia meninggal, tentu ia akan dimakamkan di samping istrinya di Astana Giribangun, Solo. Saya sependapat dalam hal ini dengan AM Fatwa yang mengusulkan agar Soeharto membuat surat wasiat yang menghibahkan sebagian terbesar hartanya bagi negara dan bagi keperluan sosial.
Kutipan :
