Pemulihan Perekonomian Aceh dari Dampak Pandemi Covid-19

Beberapa kegiatan lainnya yang mendorong pemulihan ekonomi di Aceh untuk mengatasi dampak Covid-19 antara lain perlunya dorongan percepatan vaksinasi agar segera mencapai herd immunity sehingga diharapkan terhindar dari lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19, kontribusi dana Pemulihan Ekonomi dengan total realisasi PEN dan PED sebesar 5,7 Triliun yang telah ikut menahan laju menurunnya pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di  Aceh sepanjang tahun 2021, Bantuan Langsung Tunai Desa juga merupakan komponen terbesar dari  program PEN. Oleh karena itu, peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai instansi vertikal dari Kementerian Keuangan menjadi sangat signifikan dengan fungsi treasury dalam meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan.

Pertumbuhan pembiayaan (kredit) menunjukkan bahwa pergerakan perekonomian yang ekspansif masih belum terjadi di sepanjang tahun 2021. Hal ini perlu diperkuat dengan mendorong perbankan agar lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang sangat terdampak oleh Covid. Penempatan dana di BAS masih didominasi pada sektor multiguna meskipun telah terjadi peningkatan di sektor UMKM apabila dibandingkan antara penempatan dana tahap I dan II.

Apabila akan diputuskan untuk melakukan penempatan dana di tahun 2022 perlu untuk memberikan target pembiayaan pada sektor UMKM dengan porsi yang lebih besar, peran pembiayaan UMi dan KUR perlu untuk semakin diperkuat dalam upaya mendorong pemberdayaan UMKM.

Langkah lainnya dalam rangka pemulihan ekonomi di Aceh sebagai upaya Pemerintah mengatasi dampak pandemi Covid-19 yaitu mendorong Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik lagi, serta mengoptimalkan IT, akselerasi belanja Pemerintah Aceh sebagai bagian dari government spending di daerah merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam menentukan tingkat pertumbuhan di Aceh, mengacu pada implementasi IKPA yang telah dapat meningkatkan kualitas belanja dan realisasi penyerapan APBN maka perlu diinisiasi penerapannya pada APBD Aceh.