Payung Hukum pada Pembiayaan Ultra Mikro

MEIDY4YUTITIS.S.H.

Pademi masih meenyisakan dampak negatif berupa perekonomian dimaa ketimpangan dalam pengupayaan kehidupan belum lancar 100 % bahkan untuk merauh agka 50 % saja pemerintah harus melakukan pmpaan pada segaka aspek kehidupan masyarakat satu diantaranya adalah pembiayaan untuk menopang UMKM,hingga  Ultra mikro

sebuah agenda yang tidak asing namun sedikit orang yang tahu tentang ultra mikro terlebih perespektif hukum yang melandasi di terapkannya Kredut ultra mkro dimana legalitas yandi gunakan hanya Peraturan Menteri Ekonomi tentang Ultra Mikro di gadang gadang menjadi stimulan yang akurat untuk kemabli melejitkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan terdapatnya langkah langka kongkrit yang di lakukan pemerintah dalam bidang ekonomisatu diantaranya.Umkm dengan mengandeng payung hukum  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Secara riil payung ukum yang di gunakan untuk mengeksekusi keterpurukan akibat pademi hanya pada usaha mikro saja namun dengan bekembangya waktu maka usaha yangg lebih kecil dari golongna mikro mendapatkan pengeksplorasian dengan menggunakan ultra mikro sejlaan dengan PMK No.193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.[1]berikut dengan hal yang terkecil yang kemungkinan besar akan terjadi di waktu yang akan datang diataraya terjadinya macet pada pembayaran debitur. Berdasar konsep penyaluran yang sedari awal di lakukan oleg pemerintah

Payung hukum yang fiterapkan pada para debitur penerima UMI pada kisaran wakltu 2019 hingga saat ini dengan debitur mencapai 2.257.021 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia. Yergambar bagimana kredebilitas pembiayaan dengan mengunakan sistem pengembalian yang  sangat mudah Menariknya, mayoritas debitur adalah perempuan 93 % sejingga dengan rekapilasi kesetaraan gender pada usaha peningkatan ekonomi keralyatan perempua masih mendominasi pada bentuk bentuk sektor ekonomi riil berdagangan.

Permasalahan yang selalu hadir adalah ketersediaan modal;dan pemanfaatan modal selalu menimbulkan kesulitan untuk memutar dengan dalih sepiny a pelaku pasar dan atau permintaan tidak sebanyak penawaran yang di lakukan hingga sedikit baynak modal pemerintah yang bergulir mengalami "macet"namun UMI dengan pemerintah sebagai organ terpenting dalam pelaksanaannya di masyarakat sudah mempersialkan paket paket untuk debitur sehingga sejalan dengan keberadaan pasal 2 PMK.05_2020. 

Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan rentang klarifikasi debitur tersebut saat diterima sebagai oenerima Ultra Mikro dengan tidak dibiayai oleh kredit pemerintah pada bidang usaha mikro krcil serta tercatat pada SKIP dan iapun dengan menggunakan NIKnya memenuhi syarat yang ditentukan di dalamnya secara tidak langsung pasal 20 dimana debitur yagn teramskud diatas busa individu ataupun kelompok dan bisa di kenakan anggunan dengan kisaran baki debet autstanding 10000000 mala langkah yang dilakukan pemerintah dengan relaksasi dan  sejalan dengan pelaksanaan program PIP no 5 yahun 2020 adalah penundaaan pembayaran pokok atas debitur dan lingkage dan atau penyalur dengan prosesi akad sejak ditandatangani pada kurung waktu 6 bulan dan bagi debitur yang baru ia berhak memiliki masa tenggang sehingga terjadwal 1,64 juta debitur akumulasi dari kategori tersebut du atas dengan asumsi 1.02 jita debitur dengan total platfon pinjaman mereka 2.95 trilliun dan terasumsi penindaan pokok senilai 1.47 trilliun ,pada kolaborasi bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah untuk mengembagkan ekonomi mikro dengan Ultra mikro dalam bentuk masa tenggang terakumulassi 615 ribu orang dengan playfon injaman dalam rupiah cair sebesar 2.89 trilliun sudah tersalurkan sejumlah rupiah cair 946.95 milliar dan menindaklanjuru target subsidi imyil 939.5 robi debitur dengan total kapasitas platfon  rupiah cair2.6 trilliun yang sudah tersalur senilai rupiah cair 349.29 miliar.

Akumulasi tersediannya payung hukum untuk debitur dan krediturpada prosesi terselengaranya program pembangunan nasional ekonomi setelah covid dengan UMI  akan sangat membatu dan beraspek positif pada keterlagsungkan bergulirnya uang pada masuarakat pada segmentasi perdagangan dan pemrintah juga akan mendapatkan hak haknya satu diantaranya meminta pertanggung jawaban pada peyalur dan atau imdovidu yang sedang melakukan transaksi dengan menganggunkan rumah dan atau asetnya sehingga keberadaan payung hukum tersebut diatas disinyalir perlu.

Jakarta-depok 08 january 2021