Sertifikat elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus diperpanjang. Masa berlaku dihitung per tanggal sertifikat elektronik diberikan oleh DJP.
Â
PEMBAHASAN MENGENAI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
Apa itu PKPÂ
Administrasi Pengukuhan PKP adalah tata laksana yang meliputi pengukuhan PKP, Layanan Perpajakan Secara Elektronik untuk PKP, pencabutan pengukuhan PKP, dan pembatalan pencabutan pengukuhan PKP.
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
Apa Saja Syarat PKP
Untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp.4,8M. Pengusaha dengan pendapatan bruto kurang dari Rp.4,8M dapat memilih dikukuhkan jadi Pengusaha Kena Pajak.
- Melewati proses survey yang dilakukan oleh KPP.
- Melengkapi dokumen dan syarat pengukuhan PKP.
- Mengajukan permohonan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak ke KPP.
Bagaimana Cara Pengajuan PKPÂ
Pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan mengajukan permohonan secara elektronik/tertulis dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan seperti fotokopi KTP, atau KITAS/KITAP bagi pengusaha orang pribadi. Kepala KPP kemudian melakukan penelitian administrasi atas pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dan/atau pemenuhan ketentuan pengukuhan PKP. Berdasarkan penelitian tersebut, kepala KPP memberikan keputusan berupa menerima permohonan dengan menerbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan pengukuhan pengusaha kena pajak dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan. Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka Kepala KPP dapat mengukuhkan PKP secara jabatan.
Bagaimana Cara Pencabutan Pengukuhan Kena Pajak
