Akil Mochtar mantan Ketua MK yang terlibat kasus suap Pilkada menghebohkan berita di Tanah Air, tapi pernahkah Anda berfikir bahwa adanya kasus KKN yang dilakukan Akil Mochtar adalah sebuah lingkaran korupsi dari Pesta Demokrasi Kita sendiri yaitu Pemilihan Umum dan kitapun ikut andil dalam pemilu tersebut karena kita sebagai pemilih.
Menurut analisa saya, Pemilu di Indonesia syarat dengan pencitraan dan money politik serta politik berbiaya tinggi, seorang Caleg bisa menghabiskan lebih dari 10 Milyar Rupiah apalagi Caleg DPR RI mungkin lebih dari itu. Kita sebagai pemilih terbius dari janji-jani Caleg tersebut atau tergiur dari uang yang ditawarkan oleh Caleg tersebut.
Caleg yang telah terpilih menjadi Anggota DPR , merekapun akan berusaha agar uang yang dikeluarkan saat kampanye kembali, dengan berbagai cara mereka agar mereka mendapatkan hasil lebih dari biaya yang dikeluarkankalau hanya gaji sebagai Anggota DPR mungkin kurang atau akan lama kembalinya, dan merekapun berusaha untuk mendapatkan kembali uangnya dengan cepat karena mereka harus menggganti biaya kampanye yang didapat dari menjual harta mereka ataupun berhutang ke sana kemari.
Salah satunya mungkin dengan pemilihan ketua MK yang dipilih oleh DPR, mereka memilih tidak gratis tentunya, ada tawaran menarik dari calon ketua MKdan ini tidak murah, setelah Ketua MK terpilih yaitu Akil Muchtar, maka ketua MK pun dengan berbagai cara akan mengembalikan modal dari hasil pemilihan ketua MK tersebut, kalau hanya kembali modal itu tak seberapa dengan gajinya pun biasa tertutupi, tapi ini seperti dagang ia akan mencari keuntungan, maka terjadilah jual beli kasus Pilkadayang sangat mahal serta bertarif khusus.
Hasil pemenangan kasus Pilkada Daerah di nikmati oleh Kepala Daerah yang dimenangkan oleh Ketua MK, tapi itu tidak gratis, perlu biaya mahal dalam pemenangannya itu, maka Kepala Daerah pun akan berusaha agar modal dari Pilkada dan pemenangan kasus Pilkada tersebut bisa kembali dan tentunya dengan keuntungan yang berlipat.
Nah dapat dipastikan apa yang akan terjadi pada rakyat. Keuangan Negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat akan menguap ke kantong kantong yang telah disiapkan oleh Kepala Daerah yang dimenangkan oleh MK dan pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban. Pembangunan sepertinya jalan di tempat dan fasilitas rakyat yang seharusnya dinikmati masyarakat akan menghilang dengan dalih dana pemerintah tidak cukup untuk membiayainya.
Terus.... Mobil Mewah, wanita Cantik, Rumah Megah dan Plesir Ke Luar Negeri akan menjadi Koleksi PribadiBagi Si Koruptor.
