Manfaatnya, siswa-siswa pintar bisa berbagi, sedangkan siswa yang kurang pandai bisa belajar untuk meningkatkan diri. Bila anak-anak sudah dikotak-kotakkan berdasarkan kecerdasan atau taraf ekonomi melalui sistem pendidikan, generasi muda Indonesia akan menganggap bahwa ketidakadilan merupakan hal biasa. Kebijakan pemerintahlah yang seharusnya meminimalisir jumlah anak-anak bangsa yang tertinggal.
Selain itu, juga akan mempengaruhi budaya bangsa. Misalnya, untuk sekolah yang bertaraf internasional, mata ajar wajib bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa-bahasa asing lainnya.Â
Serta untuk bahasa pengantar dalam pembelajaran tidak sepenuhnya lagi menggunakan Bahasa Indonesia dikarenakan guru-gurunya pun dikonsepkan untuk bisa fasih dalam bahasa asing lainnya terutama bahasa inggris. Padahal masih banyak guru-guru di daerah atau guru-guru di perkotaan yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan fasih dalam mengajar.
Solusi Menghadapi Kesenjangan Dunia Pendidikan yaitu diupayakan Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat, dapat bergerak cepat menemukan dan memperbaiki celah-celah yang dapat menyulut kesenjangan dalam dunia pendidikan.Â
Salah satunya dengan cara menjadikan pendidikan di Indonesia semakin murah atau bahkan gratis tapi bukan pendidikan yang murahan tanpa kualitas.
Hal ini memang sudah dimulai di beberapa daerah di Indonesia yang menyediakan sekolah unggulan berkualitas yang bebas biaya. Namun hal tersebut baru berupa kebijakan regional di daerah tertentu.Â
Alangkah baiknya jika pemerintah pusat menerapkan kebijakan tersebut dalam skala nasional. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut pemerintah perlu melakukan pembenahan terutama dalam bidang birokrasi.
Selain itu dalam dunia pendidikan tak boleh ada sikap diskriminatif yang disebabkan adanya perbedaan kaya dengan miskin akibat faktor wilayah kota dan desa sehingga seseorang kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan.
Perlu diimplentasikan dan dilaksanakan dengan segera, agar hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dapat segera terwujud, dan dapat mendorong lembaga pendidikan untuk mempertimbangkan kurikulum maupun metodologi yang tidak banyak mengeluarkan biaya (di dalam Hanakristina,2010).
Dan selanjutnya membuat standar baru tentang kualitas pendidikan yang tidak saja menyentuh kemampuan dan kreativitas siswa melainkan juga ongkos sekolah. Kriteria yang mempersyaratkan kemampuan menampung siswa tidak mampu sekaligus kemampuan untuk mensejahterakan guru.
Sekolah tidak lagi diukur dari kemampuannya mencetak siswa yang pintar melainkan bagaimana mengajarkan siswa untuk saling bertanggung jawab dan mempunyai solidaritas tinggi. Standar internasional tentang kemampuan intelektual tidak akan bisa diraih dengan kondisi struktural yang masih mengalami persoalan ketimpangan dan kesenjangan sosial.
