AKHIRÂ PEKAN lalu kita dikagetkan oleh dua hal dari istana yang saling bertolak belakang, yang pertama viralnya video Jokowi marah - marah terhadap kabinetnya dan bahkan sampai muncul nada ancaman.Â
Jokowi marah, karena semua kebutuhan yang sejatinya tidak menggunakan tehnologi tinggi, tapi pembantu-pembantunya lebih suka impor. Jokowi menyebut beberapa nama kementrian seperti menteri kesehatan, mengapa hanya tempat tidur yang di Jogja, Tangerang dan Bekasi ada pabriknya, lalu untuk kebutuhan rumah sakit kita harus impor, bodoh benar kita ini.
Peristiwa yang kedua adalah larangan Kementerian Perdagangan kepada Gubernur Anies untuk mengadakan operasi pasar murah minyak goreng. Larangan itu tertuang dalam surat keputusan  Permendag Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi. HET Minyak Goreng inilah yang menjadi penghalang Pemrov DKI Jakarta untuk membuka pasar murah kebutuhan pangan minyak goreng.
"Tujuannya agar tidak membuat resah. Karena apa? Karena minyak sudah tersedia. Jadi pada akhirnya tidak melakukan operasi pasar," Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo kepada Republikacoid, Senin, 21 Maret 2022.
Dua peristiwa itu menjelaskan adanya kutub keberpihakan yang berbeda, Jokowi berusaha menghidupkan keberdayaan masyarakat lewat pembelian produksi dalam negeri dan mendorong naiknya daya beli. Sementara para menterinya sangatlah bertolak belakang dengan harapan itu, lebih banyak berpihak kepada kepentingan  asing dan pengusaha ( oligarki).
Kegundahan itulah yang menyebabkan Jokowi harus mengeluarkan kata kata dengan nada marah dan ancaman.
Namun pada kenyataannya, sampai menjelang massa jabatan dua periodenya, kehidupan masyarakat tidak semakin baik, kemiskinan tidak kunjung membaik, pengangguran tidak kunjung tertangani, janji 10.000 kesempatan kerja, ternyata banyak diisi oleh tenaga-tenaga kerja dari China, meski itu hanya tenaga kasar yang tak butuh tehnologi tinggi.Jokowi tentu banyak belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, bagaimana akhir sebuah kekuasaan.Â
Jokowi tentu tak ingin diakhir kekuasaannya, dia dikenang sebagai presiden yang banyak bohong, tidak berpihak pada rakyat, atau presiden yang tidak bisa berbuat apa apa. Jokowi pasti ingin menunjukkan dirinya sebagai presiden yang berpihak kepada rakyat.
Jokowi nampaknya  mulai terusik hati nuraninya dengan kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat. Jokowi sadar bahwa banyak sekali dia mendapatkan informasi yang tidak benar dan berpotensi menjerumuskannya.
Isu pemunduran pemilu dan perpanjangan massa jabatan presiden, serta alasan demokrasi yang tak masuk akal, cepat dia sadari, meski setelah mendapatkan perlawanan internal dari partai pendukungnya sendiri, seperti Nasdem, PDIP, PPP dan bahkan Gerindra, setelah sebelumnya mendapatkan penolakan dari PKS dan Partai Demokrat.
Lalu kemana bandul harapan Jokowi? Nampaknya Jakarta menjadi keberpihakan yang bisa dibanggakan Jokowi. Anies sebagai gubernur yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, ternyata mampu menterjemahkan tugas-tugas konstitusi yang diemban oleh pemerintah pusat.
