Mohon tunggu...
Media Digital
Media Digital Mohon Tunggu... Pelajar Sekolah - Mahasiswa

Sederhana aja.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Demokrasi Dihancurkan Kekuatan Kekuasaan, Rakyat Berhak Turun!

26 Oktober 2023   10:19 Diperbarui: 26 Oktober 2023   10:26 218
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arif Hidayat, mengungkapkan keprihatinannya terkait situasi di Indonesia, menegaskan bahwa negara ini sedang menghadapi tantangan serius.

Menurutnya, ada kekuatan yang mendominasi keputusan politik saat ini, dan situasinya mungkin lebih sulit daripada masa Orde Baru.

Saat itu, pembagian kekuasaan berdasarkan prinsip trias politika, melibatkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikelola oleh badan-badan yang berbeda.

Sekarang, tampaknya beberapa pihak mengendalikan banyak aspek pemerintahan, termasuk partai politik, media massa, dan lembaga-lembaga utama.

Arif Hidayat bukan sembarang orang yang mengungkapkan pandangan ini. Sebagai hakim MK, dia terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan konflik di dalamnya, terutama terkait putusan seputar usia calon presiden dan wakil presiden. Dia menganggap keputusan ini sebagai tragedi hukum yang mengkhawatirkan, bahkan lebih dari pandemi COVID-19.

Pendapatnya mencerminkan keprihatinan bahwa para pemimpin dan elit politik di Indonesia terkadang lebih fokus pada kepentingan pribadi, proyek pemerintah, dan penggunaan anggaran negara.

Mereka terlihat bersekongkol untuk memperoleh kekuasaan dan sumber daya, seringkali dengan cara yang merusak hukum dan lingkungan. Selain itu, pemilihan umum diawali dengan konflik hukum yang tampaknya melupakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan etika.

Kritik ini mencerminkan pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia sedang menghadapi masalah yang serius, dan bahwa situasinya semakin memburuk. Ini merupakan panggilan bagi rakyat dan lembaga legislatif untuk mengambil tindakan luar biasa untuk menjaga konstitusi dan kepentingan negara.

Keputusan MK yang membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi cawapres juga dilihat sebagai tindakan politik yang kontroversial dan merugikan.

Hal ini menciptakan ketidakpercayaan dalam sistem politik dan menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak menguntungkan.

Arif Hidayat benar dalam mengingatkan kita bahwa negara ini sedang menghadapi tantangan yang serius, dan kita harus mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan rakyat dan negara.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun