Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan dengan penyebaran obat anak ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Mereka mengecilkan kualitas obat dengan cara mencampurkan bahan-bahan adiktif, lalu menjualnya dengan harga yang sangat murah. Korban utamanya adalah merek obat terkenal.
Permasalahan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, melainkan juga telah menjadi masalah global, dengan nyawa anak-anak menjadi taruhannya.
Sudah sewajarnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turun tangan dan mengambil langkah besar untuk menghentikan peredaran obat dengan merek tertentu. Apotek pun harus bersedia bekerja sama demi kesejahteraan bersama.
Sementara distribusi obat-obatan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dihentikan, obat-obat tersebut diuji di laboratorium dengan pengawasan ketat dari BPOM.
Setelah hasil uji laboratorium tersedia, BPOM akan mengumumkan hasilnya dan memberikan informasi mengenai obat-obat yang telah diuji secara klinis. Ini menjadi penting karena obat-obat tersebut memiliki potensi risiko yang tinggi terhadap nyawa manusia.
Namun, ada hal lain yang juga memerlukan pertimbangan teliti dalam pemilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab disapa Ahok, ketika ditanya mengenai pilihannya antara Ganjar-Mahfud atau Prabowo-Gibran. Dengan tegas, Ahok mengatakan "tentu saja Ganjar-Mahfud."
Ketika dimintai alasan, Ahok memberikan penjelasan panjang lebar kepada wartawan. Salah satu alasan utama adalah pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Ganjar dan Mahfud, yang telah teruji dan kinerjanya tak lagi diragukan. Ahok yakin bahwa mereka adalah pilihan yang pasti.
Ganjar dan Mahfud, keduanya memiliki prestasi yang mampu dijadikan pijakan untuk membawa Indonesia menuju tahun Emas 2045.
Ganjar telah mengumpulkan banyak pengalaman selama bertugas di lembaga legislatif, bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk merancang regulasi yang bermanfaat. Mahfud punya hubungan erat dengan Ganjar selama keduanya menjadi anggota dewan legislatif.
Setelah berkiprah di DPR, keduanya mendapat amanah yang berbeda. Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah dan Mahfud menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.
