UN Bocor Salah Siapa?

Tepat hari ini tanggal 2 Mei 2013, sekali lagi kita memperingati Hari Pendidikan Nasional untuk yang kesekian kalinya setelah Indonesia merdeka. Namun sayangnya Hari Pendidikan Nasional tahun ini sedikit berbeda, pasalnya dunia pendidikan di tahun ini sedang dirundung kesedihan. Kesedihan yang mendalam sebagai akibat carut marutnya penyelenggaraan UN 2013 yang menurut sebagian orang tidak memenuhi POS yang ada. Bagaimana tidak, di hari pertama penyelenggaraan UN untuk tingkat SMA sederajat terjadi keterlambatan pendistribusian soal UN. Tidak tanggung-tanggung pula, sebagai akibat keterlambatan ini 11 provinsi di Indonesia bagian tengah dan timur dengan terpaksa menunda jadwal pelaksanaan UN 2013. Malang nian nasib pelajar di 11 provinsi ini, mereka dengan berberat hati harus bersabar untuk melaksanakan UN. Bahkan ada beberapa daerah di Indonesia timur yang sampai menunda sampai 3 hari lamanya. Tidak berhenti di situ, carut-marut UN 2013 ini tetap berlanjut sampai ke indikasi kebocoran naskah soal UN 2013.

UN Bocor?

dok : tempo

“Saya ragukan hal itu, karena ada 20 macam kombinasi soal” itulah sedikit kata yang terucap dari mulut M. Nuh, selaku Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terhormat. Memang UN 2013 kali ini cukup berbeda dengan UN-UN sebelumnya, karena di tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara sengaja membuat naskah ujian 20 paket. Dalam artian awam terdapat 20 macam kombinasi soal yang berbeda satu dengan yang lainnya. Harapannya dari ke 20 macam paket soal ini, untuk meminimalisir kebocoran naskah soal UN. Belum lagi antara Naskah Soal dan Lembar Jawaban UN terintegrasi menjadi satu,di mana antara Soal dan LJUN terdapat satu pola barcode yang sama untuk mengidentifikasi paket soal. Terlihat rumit memang mekanisme naskah soal UN tahun ini. Tapi apakah dengan pemodelan naskah yang sedemikian ruwet ini, lantas menghilangkan dugaan kebocoran naskah UN itu sendiri? Belum tentu, nahasnya di beberapa daerah di Indonesia diberitakan terjadi kebocoran soal UN. Seperti di Medan, Gorontalo, Semarang, Mojokerto dan beberapa daerah lainnya. Ada beberapa bukti foto berupa lembaran kertas yang berisi kunci jawaban soal UN 2013, dan yang membuat hati ini miris kunci jawaban itu tidak hanya 1 paket soal namun juga 20 paket soal. Sungguh hebat sekali, jika memang lembaran kertas kunci jawaban dalam foto itu betul-betul kunci jawaban soal UN. Tak habis pikir otak ini, bagaimana bisa soal UN yang memiliki 20 macam paket kombinasi bisa bocor seperti itu.

Siapa yang bermain di belakang ini semua?

Itu adalah salah satu pertanyaan yang selalu muncul dalam otak. Bagaimana mungkin soal UN 20 paket dan pendistribusian yang ketat dengan melibatkan pihak keamanan bisa bocor semua? Adakah pihak-pihak tertentu yang ikut bermain di kebocoran naskah soal UN ini? Sebagai contoh kasus dugaan kebocoran soal UN  SMA di Kabupaten Mojokerto. Menurut pemberitaan dari tempo,  pihak Kemdikbud melalui Ombudsman akan segera melakukan investigasi lapangan guna mengungkap indikasi kebocoran soal UN 2013 ini. Ombudsman juga memperkirakan peredaran kunci jawaban di Mojokerto ini sistemik. Artinya banyak pihak yang ikut bermain di dalamnya, bisa saja dari pihak sekolah, dinas pendidikan daerah ataupun dari pihak ketiga seperti LBB.

dok : http://ninokeyiz.wordpress.com

dok : http://ninokeyiz.wordpress.com

Salah siapa UN bocor?

Tak elok rasanya jika menyalahkan orang ataupun pihak-pihak tertentu atas bocornya UN. Kalau kita kembalikan dari awal, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini. Maka yang harus kita ingat kembali adalah fungsi dari UN itu sendiri. Sejak mulai dari tahun 2003, UN berubah menjadi momok bagi mayoritas pelajar di Indonesia. Bagaimana tidak sejak tahun itu pula lah, hasil UN dijadikan syarat mutlak kelulusan siswa dari sekolahnya. Belum lagi nilai rata-rata sebagai persyaratan kelulusan yang terus merangkak naik semakin tinggi membuat pelajar, guru, bahkan sekolah untuk menempuh segala cara agar bisa sukses dalam menghadapi UN. Beda dengan era sebelum tahun tersebut, UN ada tapi bukan menjadi syarat mutlak kelulusan seorang siswa. Nilai UN (NUN) kala itu hanya sebagai bekal untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah salah satu penyebab terjadinya kecurangan-kecurangan dalam UN. Ada beberapa kasus kecurangan UN yang diberitakan secara terang-terangan yaitu terjadinya contekan massal beberapa waktu yang lalu. Hal ini wajar sekali terjadi, jika sistem UN masih berjalan seperti ini. Pihak sekolah pun pasti akan bangga dengan keberhasilan kelulusan 100%, tak peduli walau harus mencurangi dan mendustai UN itu sendiri. Dan mereka pun dengan bangganya memajang di papan reklame Sekolah XXX lulus 100% bla bla bla. Pertarungan harga diri dan prestige antar sekolah pun dipertaruhkan, seakan curang menjadi jalan resmi sekolah yang sudah gelap mata. Kalau sudah seperti ini sekolah seakan dijadikan sebagai komoditas bisnis haram yang sedang tumbuh subur. Hadirnya pihak ketiga menambah semarak praktek haram ini.

Haruskah UN ditiadakan?

Tidak juga, sistem pelaksanaan UN itulah yang harus segera dievaluasi lagi oleh Kemdikbud. Tidak harus ngotot pula UN harus ditiadakan, UN masih diperlukan untuk mengetahui hasil belajar siswa selama di sekolah. Namun juga tidak harus UN dijadikan syarat utama kelulusan seorang siswa dari sekolah tersebut. Masih banyak opsi untuk memperbaiki sistem pelaksanaan UN, seperti kembali ke era rayonisasi UN. Dimana UN bisa dilaksanakan berbeda di tiap rayon, bagaimanapun naif rasanya jika UN disamakan standardnya di seluruh Indonesia. Sebagai contoh UN di Rayon Papua jelas akan beda dengan UN di Rayon Jakarta, tanpa mendiskreditkan saudara kita di Papua. Karena melihat faktanya infrastruktur antara Papua dan Jakarta jelas beda, kita tidak bisa dengan serta-merta menyamakan kedua daerah ini. Pendidik di Jakarta dengan Papua juga jelas beda, dari segi fasilitas, cara mengajar dan lainnya pasti jelas beda. Ini lah PR berat yang harus segera dikerjakan oleh Kemdikbud, banyak orang berharap semoga UN tahun berikutnya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. SELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2013.