Sapu Jagat

Melihat kendala tersebut pemerintah membuat suatu Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Tujuannya adalah untuk menguatkan perekonomian ditengah gejolak ekonomi dunia yang masih belum reda. RUU ini memiliki 14 ruang lingkup yaitu :

• Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara bertahap dari 25% menjadi 22% ditahun 2021 atau 2022, dan menjadi 20% di tahun 2023.
• Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk wajib pajak yang Go Publik menjadi 3%.
• Penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) atas Deviden dari dalam negeri
• Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas bunga
• Penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari luar negeri sepanjang di investasikan di Indonesia
• Penghasilan Wajib Pajak Asing hanya atas penghasilan yang diterima di Indonesia.
• Warga Negara Indonesia yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari bisa menjadi Subjek Pajak Luar Negeri.
• Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 bisa menjadi wajib pajak dalam negeri.
• Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak
• Pengaturan nilai akan sanksi administrasi perpajakan dan nilai imbalan bunga
• Pengenaan Pajak untuk transaksi elektronik berupa penunjukan platform pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengenaan pajak kepada subjek pajak luar negeri atas transaksi elektronik di Indonesia.
• Rasionalisasi pajak daerah yang terkait dengan investasi
• Relaksasi penentuan jenis barang yang kena cukai
• Pemberian fasilitas tax holiday, super deduction, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk kawasan ekonomi khusus, Pajak Penghasilan (PPh) untuk surat berharga negara dan pembebasan pajak daerah oleh kepala daerah.
• 
  
• Seluruh hal di atas akan diuraikan kedalam beberapa pasal dengan tujuan utama penguatan perekonomian Indonesia. Dari hal diatas ada 6 poin penting yaitu :

1.     Penurunan pajak penghasilan badan dan bunga denda pajak untuk menarik investasi

2.     Mengimplementasi sistem teritorial, di mana penghasilan perusahaan dividen luar negeri dibebaskan pajak asal berinvestasi di Indonesia. Pajak atas dividen dihapus apabila deviden digunakan untuk investasi di Indonesia.

3.     Subjek pajak orang pribadi, batasan waktu 183 hari menjadi poin penting, baik untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Bila tinggal di Indonesia kurang dari 183 menjadi wajib pajak luar negeri bila lebih menjadi wajib pajak dalam negeri dan ini berlaku untuk siapa saja, apakah dia warga negara Indonesia atau Asing.

4.     Peningkatan kepatuhan sukarela dengan mengatur mulai sanksi dari 2% menjadi bunga pasar. Penetapan suku bunga akan dilakukan setiap bulan seperti halnya dalam menetapkan kurs.

5.     Menerapkan pajak elektronik dibuat sama dengan sistem perpajakan biasa. Untuk perusahaan digital luar negeri yang tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia tetap dipungut pajaknya. Pemerintah juga menunjuk perusahaan-perusahaan digital untuk memungut pajak dari pengguna layanannya.

6.     Memasukkan seluruh insentif pajak dalam satu klaster, yaitu tax holiday, tax allowance, Kawasan Ekonomi Khusus, dan seterusnya.

Kenapa dinamakan sapu jagat, dengan undang-undang ini maka diharapkan semua permasalah yang terkait dengan invetasi dan penguatan perekonomian akan teratasi, tidak ada lagi hambatan baik dari pusat maupun daerah. Atau mungkin juga karena undang-undang ini menyederhanakan beberapa undang --undang yang ada atau menyapu hambatan dalam bekerja.

Sebelum membuat RUU ini pemerintah telah mengeluarkan 16 paket kebijaksanaan ekonomi dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sayangnya ada beberapa paket kebijaksanaan yang tidak berjalan secara optimal. Terkait hal ini pemerintah merasa bahwa banyak ketidakselarasan kebijaksanaan atau undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah, terutama menyangkut proses perizinan dan investasi.

Untuk itu pemerintah membuat terobosan dengan Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Aturan "sapu jagat" ini diharapkan dapat menggairahkan iklim investasi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat sesuai dengan yang direncanakan.