Nagari koto baru berada di kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari: 29,55 kilometer persegi, atau 15,39 persen dari luas wilayah Kecamatan Kubung. Nagari Koto Baru terdiri atas delapan jorong, yaitu; Jorong Simpang, Jorong Bawah Duku, Jorong Lubuk Agung, Jorong Kajai, Jorong Simpang Sawah Balik, Jorong Perwakilan Simpang Sawah Balik, Jorong Subarang, dan Jorong Bukit kili. Saat ini nagari koto baru dipimpin oleh wali nagari yang bernama bapak Adrizal K. Malin Batuah.
A. Pendapatan Dana desa pada nagari Koto Baru khususnya untuk tahun 2021 yaitu sebesar kurang lebih yang berasal dari Rp.1,240,178,000Â Yang berasal dari:
1. Alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten/kota yang diterima oleh nagarisetiap tahun yang besarannya ditentukan berdasarkan keputusan Bupati/Wali Kota.
2. Pendapatan asli nagari (PAN) penerimaan Nagari yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Nagari
3. Pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi diterima setiap tahun berdasarkan persentase yang ditentukan dari hasil pungutan Pbb Nagari/Desa setiap tahunnya.
B. Permasalahan nagari Koto Baru dan solusinya:
1. Infrastruktur yang rusak: Jalan rusak, jembatan yang tidak layak, atau saluran drainase yang buruk dapat menjadi masalah yang umum di daerah tersebut. Solusi yang dapat diambil adalah:
  - Mengajukan laporan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait untuk perbaikan infrastruktur yang rusak.
  - Menggalang dukungan masyarakat untuk mengadakan gotong-royong dalam perbaikan infrastruktur sederhana, seperti memperbaiki saluran drainase.
2. Kekurangan fasilitas pendidikan: Kurangnya fasilitas pendidikan, seperti sekolah yang memadai atau sarana belajar yang cukup, dapat menjadi masalah. Solusi yang dapat dipertimbangkan adalah:
  - Mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas pendidikan.
  - Melibatkan masyarakat dalam menggalang dana atau sumber daya untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang ada.
3. Keterbatasan akses layanan kesehatan: Jika masyarakat memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, seperti puskesmas atau dokter, beberapa solusi yang bisa diambil adalah:
  - Mengadakan program kesehatan masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan massal atau penyuluhan kesehatan, yang melibatkan petugas kesehatan dari luar daerah.
  - Mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dengan mengirim tenaga medis tambahan atau membangun fasilitas kesehatan yang baru.
4. Keterbatasan lapangan kerja: Jika terdapat keterbatasan lapangan kerja di daerah tersebut, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan adalah:
  - Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada warga yang berminat.
  - Menghubungkan dengan pihak-pihak terkait, seperti dinas tenaga kerja atau organisasi swasta, untuk mencari peluang kerjasama dalam menciptakan lapangan kerja baru atau pelatihan kerja.
