Akibat dari hal yang diluar perkiraan dan kendali Indonesia, banyak rencana-rencana strategis yang terpaksa tidak dapat berjalan dengan optimal, terutama aspek perekonomian. Bahkan sebagian besar anggaran kala itu, yang awalnya diprioritaskan untuk mengatur perkembangan sumber daya manusia, terpaksa dialihkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang berada dalam kondisi tidak menentu.
Selain itu, di saat yang sama, sejumlah problematik ikut timbul dalam ruang publik (publik sphere), seperti kurangnya komunikasi dan koordinasi, program bantuan sosial, administrasi, jumlah pengangguran, dan termasuk masalah pada UMKM.Â
Hal-hal ini juga menimbulkan perilaku koruptif yang mendorong terjadinya kasus korupsi dan penyuapan di Indonesia. Bahkan, akibat dari pandemi ini pada 2021 lalu, sempat timbul "tren pejabat korupsi". Rata-rata alasan para pejabat ini merupakan akibat atas dorongan dan tuntutan dari keluarganya mengenai permasalahan ekonomi yang masih dirasa kurang.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H