Pengungsi Rohingya di Bangladesh: Ketika Keramahan Berubah Menjadi Kebencian

Keberadaan dari etnis Rohingya di kawasan Bangladesh tanpa adanya masa depan yang jelas, terutama dengan usaha repatriasi dengan Myanmar yang tidak berjalan dengan lancar menyebabkan konflik antara warga lokal dengan mereka menjadi makin memanas. Tak hanya itu, bahkan bisa dikatakan bahwa keberadaan etnis Rohingya turut menjadi beban bagi negara Bangladesh. Perdana Menteri Hasina yang dulunya menyambut kaum Rohingya kian merubah pendapatnya di tahun 2019. 

Beliau berpendapat dengan merujuk kepada kelompok Rohingya sebagai ancaman terhadap keamanan Bangladesh (NDTV, 2019). Menurut Sajjad (2020), meningkatnya permasalahan mengenai infrastruktur, ekonomi, lingkungan, juga turut menaikkan isu mengenai land insecurity sebagai bahasan yang cukup populer di dalam konteks host country dan pengungsi.

Konflik yang muncul atas permasalahan Rohingya di Bangladesh meliputi persaingan pekerjaan antara warga lokal dan warga Rohingya. Hal ini kemudian menyebabkan penurunan drastis hingga 50% di gaji para pekerja kasar (Ansar dan Khaled, 2021). Selain itu, juga terdapat permasalahan mengenai persaingan dalam mendapatkan sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah pengungsian. Perebutan wilayah tanah dengan warga juga menjadi perbincangan yang harus ditemukan solusinya. 

Berbicara mengenai tantangan yang ada, Uddin (2018) juga turut menekankan beberapa aspek yang harus segera dicari solusinya yaitu aspek food security, hukum yang mengikat terkait kesejahteraan dan keamanan warga pengungsi, masalah terkait dengan penyelundupan wanita dan anak-anak, degradasi lingkungan, serta populasi lokal.

Di antara semua masalah yang telah disebutkan di atas, maka sepatutnya pemerintah dan organisasi yang terlibat harus mencari solusi yang berkelanjutan. Karena dengan kurangnya minat yang diberikan oleh Myanmar untuk menerima kembali warga Rohingya, hal itu menyebabkan kesengsaraan yang dialami oleh warga lokal Bangladesh dan kaum Rohingya sendiri menjadi berstatus tidak jelas. 

Pemerintah dan organisasi yang terlibat harus lebih mempertimbangkan banyak hal agar situasi yang ada tidak semakin merugikan. Karena berdasarkan warga Bangladesh, di dalam agenda kebijakannya Bangladesh masih tidak mengikutsertakan dilema ini dan juga tidak tertarik untuk membahasnya (Ansar dan Khaled, 2021).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan keberadaan kaum Rohingya di Bangladesh, niat awal Bangladesh yang ingin membantu Rohingya atas dasar kemanusiaan lama kelamaan turut berubah menjadi rasa kebencian. Hal ini dikarenakan keputusan mengenai repatriasi yang tidak kunjung dapat diterapkan. Di saat yang bersamaan keberadaan kelompok Rohingya di Bangladesh yang masih tidak memiliki kejelasan batas waktu semakin merugikan kondisi ekonomi warga dan lingkungan sekitarnya. Sehingga, diperlukan usaha diplomasi dan perumusan kebijakan yang sifatnya berkelanjutan untuk dapat mengatasi permasalahan ini.

 

Referensi:

Ansar, A., Md. Khaled, A.F. (2021). From solidarity to resistance: host communities' evolving response to the Rohingya refugees in Bangladesh. Int J Humanitarian Action 6, 16. https://doi.org/10.1186/s41018-021-00104-9

MSF. (2019). Timeline: A Visual History of the Rohingya Refugee Crisis. Doctors Without Borders. https://www.doctorswithoutborders.org/latest/timeline-visual-history-rohingya-refugee-crisis