Netizen Indonesia Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara. Perlukah Pemerintah Merevisi UU ITE?

Apa yang dikoar-koarkan, rupanya tidak sejalan dengan hasil survei microsoft. Para netizen Indonesia berpikir bahwa mereka paling sopan, paling takut mengucapkan kata-kata kotor, tidak suka memfitnah, dan tidak mau membully. 

Tapi apa faktanya? Rekam jejak digital tidak bisa dibohongi kawan. Fakta menunjukkan bahwa para netizen Indonesia perlu dikendalikan dengan suatu badan hukum yang jelas dan tegas. 

Kalau ada UU ITE saja yang begitu tegas dan keras, image netizen Indonesia sudah buruk di mata dunia, apalagi kalau direvisi dan diperlunak. Nerizen Indonesia kan semakin menjadi-jadi.

Netizen Indonesia katanya takut dibungkam karena berkata kotor tapi kenyataannya, sungguh jauh berbeda. Netizen Indonesia selama ini bebas berkata-kata kotor dimedia sosial. Netizen Indonesia katanya takut berpendapat tapi faktanya jauh panggang dari api. Kolom komemtar media sosialnya penuh dengan maki-makian, hinaan, fitnah, dan hoaks. Kalau sudah begini, pertanyaan pentingnya adalah perlukah UU ITE direvisi?

Kenyataan yang diungkap pihak microsoft menunjukkan indikasi yang jelas, jernih, dan terang bahwa UU ITE tidak perlu direvisi. Biarlah UU yang selama ini dipandang sebagai sarana rezim untuk membungkam publik tetap dengan isinya yang tegas dan keras itu diberlakukan sebagai alat untuk mengatur dan menata pola pikir netizen Indonesia dalam hal bermedia sosial. Netizen Indonesia rupanya perlu untuk dididik secara lebih keras untuk tahu sopan santun, adap, dan tata krama di hadapan umum.

Teriakan untuk merevisi UU ITE selama ini, hanya dalil dari pribadi-pribadi tertentu guna menyembunyikan niat atau kepentingan busuk untuk menyerang pihak-pihak tertentu. 

Kiranya, hasil survei dari microsoft dijadikan sebagai sarana untuk berefleksi bagi para pengguna media sosial yang selama ini tidak tahu mengontrol pikiran dan jari-jarinya sebelum bertindak. 

Selain itu, pihak pemerintah seharusnya menjadikan hasil survei ini juga sebagai sarana untuk menakar dan mengukur sejauh mana masyarakat Indonesia bermedia sosial dan memikirkan sekali lagi soal rencana untuk merevisi UU ITE.