Tanpa Ahok, Orang Miskin Dilarang Sakit

• Tingkat Kepuasan atas Program Kesehatan Ahok

Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) mulai diterapkan oleh pemerintahan Jokowi-Ahok pada Oktober 2012. Program ini merupakan terobosan untuk menjamin kesehatan kalangan miskin. Terbukti, beberapa lembaga survei mengungkap tingginya kepuasan warga atas penerapan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Pusat Data Bersatu (PDB) pernah melakukan survei dengan sistem telepolling terhdap 500 responden pada tanggal 11-13 Oktober 2013.[1] Hasil survei menunjukkan kepuasan warga terhadap program Jokowi-Ahok sebagai berikut: Penataan PKL (77,7%), Pelayanan Kesehatan (73,8%), Bantuan Pendidikan (65,4%), Penataan Kota (71,5%), Pelayanan Birokrasi (70,8%), Penataan Pasar (64,6%), dan Mengatasi Banjir (54,6%).

Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden dan jabatan gubernur digantikan Ahok,  tingkat kepuasan warga terhadap program kesehatan dan pendidikan yang terus dibenahi oleh Ahok semakin meningkat. Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada 1-9 Oktober 2016, dengan jumlah responden 648 warga Jakarta, mengungkapkan tingkat kepuasan lebih detail sebagai berikut: kondisi rumah sakit dan puskesmas (92 %), pelayanan di kecamatan dan kelurahan (90%), gedung sekolah (90%), air bersih (89%), jaringan listrik (89 %), kondisi jalan (88%), kebersihan dan pengelolaan sampah (80%).[2] Data-data itu membuktikan bahwa Ahok benar-benar melakukan pembenahan secara serius terhadap program kebersihan dan kesehatan. Pada 2015, Pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menanggung sebanyak 3,5 juta orang, sementara 1,2 warga Jakarta lainnya ditanggung oleh Jaminan kesehatan Nasional (JKN).[3]

• Layanan Kesehatan: Dulu Dan Kini

Perubahan layanan kesehatan sebelum dan setelah penerapan KJS sangat mencolok dirasakan oleh warga  DKI Jakarta. Misalnya, Mamang warga RT 09/05 Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, mengungkapkan bahwa setelah memiliki KJS dia memperoleh pelayanan dan pengobatan yang serba gratis, selain juga pelayanan yang cepat dan lancar. “Proses pendaftarannya cepat tak sampai lima menit. Antreannya juga tidak panjang. Padahal sebelum ada Kartu Jakarta Sehat, proses pendaftarannya berbelit-belit dan antreannya juga panjang," ungkap Maman (13/11/2012). Suryati Warga RT 03/06 Kelurahan Krendang juga mengemukakan pernyataan serupa tentang cepatnya pelayanan dan pengobatan. "Pokoknya beda sama yang dulu-dulu. Sekarang petugas puskesmasnya lebih ramah dan cekatan, " ujar Suryati (13/11/2012).[4]  Seorang pasien bernamaDian Kelana bahkan menulis pengalaman-pengalamannya dalam situs pribadinya (29/6/2014), bahwa  dahulu dia harus menyediakan uang untuk perawatan dan pembelian obat untuk anak dan istrinya, sebaliknya program KJS tidak hanya meringankan biaya pengobatan tetapi juga berimbas pada semakin baiknya pelayanan rumah sakit. [5]

Pengalaman-pengalaman yang dinyatakan oleh warga miskin Jakarta tersebut menunjukkan bahwa KJS tidak hanya menjamin keluarganya tetap sehat, namun juga biaya hidup di Jakarta bertambah ringan. Sehingga warga miskin Jakarta terbebas dari kekhawatiran akan penyakit-penyakit yang secara tak terduga menimpa keluarganya; melalui kecekatan pelayanan pihak rumah sakit, warga miskin DKI Jakarta juga tidak perlu berlama-lama mengalami kondisi sakit. Akhirnya, warga miskin Jakarta merasa aman dan nyaman dalam menjalani beragam aktivitasnya tanpa dibebani tingginya biaya hidup dan sehat. Kalau saja Ahok  tidak melakukan pembenahan terhadap penerapan KJS, tentunya warga Jakarta selalu khawatir terhadap beragam macam penyakit yang bisa jadi menimpa keluarganya tanpa terduga. Dan, kalau Ahok tidak diberi kesempatan untuk menjabat sebagai gubernur lagi, siapa yang bisa memastikan bahwa program KJS tetap berjalan dengan baik, apalagi yang menggantikannya tidak punya pengalaman tentang kendala-kendala pengelolaan KJS atau bahkan terjadi kemungkinan paling buruk: penggantinya tidak pernah menganggap begitu  pentingnya program KJS terhadap kesehatan dan perekonomian warga miskin Jakarta.