[caption caption="Sumber Foto: news.okezone.com"][/caption]Program KIP besutannya Presiden Jokowi adalah salah satu program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Tujuannya agar seluruh anak usia sekolah dari usia 6 tahun sampai 21 tahun dari keluarga yang kurang mampu dapat tetap sekolah. Target Presiden Jokowi yaitu 17,9 juta anak harus menerima KIP setiap tahunnya.
Distribusi KIP yang Bermasalah di Era Anies Baswedan
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat banyak masalah. Banyak fisik KIP yang belum sampai ke tangan siswa-siswi yang membutuhkan.
Selain itu banyak ditemukan KIP yang tidak cocok antara nama di fisik kartu dengan siswa-siswi yang berhak menerimanya. Akibatnya fatal, orang yang sudah meninggal malah mendapatkan KIP.
Temuan lainnya yang diungkapkan oleh Muhadjir, yaitu adanya pembagian fisik KIP yang kosong. Kartu itu tidak dilengkapi dengan virtual account sehingga tidak dapat digunakan pemiliknya (Kompas).
Bukti Distribusi KIP Melalui Perindo
Gonjang-ganjing keterlibatan Perindo dalam distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) akhir-akhir ini menyeruak ke permukaan. Entah kenapa gonjang-ganjing ini membuat Hary Tanoe merasa tidak nyaman, tidurnya pun tak nyenyak lagi. Entah demi menjaga nama baik Perindo besutannya demi ambisinya ingin menjadi orang nomor satu di negeri ini, yaitu Presiden Republik Indonesia, atau ada alasan politis lainnya, entahlah.
Padahal keterlibatan Perindo dalam hal distribusi KIP bukanlah Hoax, bukan pula fitnah yang keji terhadap Perindo, setidaknya melalui bukti-bukti yang kupaparkan dibawah ini yang merekam penyaluaran KIP di daerah-daerah melalui partai Perindo.
Penyaluran KIP selama ini dilakukan oleh pihak swasta, yaitu melalui PT Satria Antara Prima (SAP) Express. Bagi Anda yang belum tahu, PT Satria Antaran Prima (SAP) adalah salah satu kader Partai Perindo (Sumber).
Padahal untuk apa penyalurannya harus melalui pihak swasta jika peran pemerintah melalui Kelurahan, RT/RW bisa dilakukan distribusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Bukankah pihak Kelurahan, RT/RW lebih mengetahui mana warganya yang tidak mampu yang berhak menerima KIP?
Entahlah kenapa harus menyalurkan KIP itu melalui PT Satria Antara Prima (SAP), entah karena alasan bisnis atau alasan politis lainnya mengingat PT SAP adalah salah satu kader Perindo, sehingga pendistribusian KIP dilapangan justru menimbulkan banyak masalah, mulai dari pemalsuan data sampai pada KIP bodong.
1. Distribusi KIP di Kabupaten Meranti Disalurkan Melalui Partai Perindo
Di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, PT Satria Antara Prima (SAP) Express memberikan kuasa kepada Partai Perindo (Sumber: 1, 2) untuk mendistribusikan KIP kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, sejak tanggal 9 Mei sampai 11 Mei 2016.
Total KIP yang diditribusi yaitu sebanyak 17,951 ribu kartu yang disebar di 9 Kecamatan yang ada di Meranti yang akan diberikan kepada anak-anak yang bersekolah namun kurang mampu, dari SD sampai SMA sederajat.
2. Penerima KIP dari Partai Perindo Bikin Pemerintah Desa di Kabupaten Malang Kebingungan
Distribusi KIP melalui Perindo menuai protes warga dan bikin Pemerintah Desa kelimpungan karena tidak memiliki data yang sahih sehingga menjadi sasaran kekecewaan warga
Data penerima KIP kurang valid karena banyak penerima yang seharusnya anak kurang mampu, tapi malah ada yang sudah menikah tapi mendapatkan KIP. Yang mengurusnya yaitu kader partai politik, yaitu Partai Perindo dan PDIP (Sumber).
Masuknya parpol Perindo dan PDIP dalam pendistribusian KIP justru hanya menimbulkan kebingungan karena banyak laporan dari masyarakat yang kecewa dan merasa dirugikan karena merasa berhak menjadi penerima tetapi justru tak kebagian kartu, Ada pula KIP yang tidak bisa diklaim.
Semua unsur pemerintahan, baik desa maupun kecamatan kebingungan jika diminta data KIP karena mereka tidak dilibatkan, tau-tau kader partai langsung distribusikan kartu ke warga tanpa ada tembusan data ke desa atau kecamatan.
3. Ketua DPD Partai Perindo TTU Terancam Dipolisikan Karena Memanipulasi Tanda Tangan Penerima KIP
Entah apa dasar dan motivasi Ketua DPD Partai Perindo TTU, Aloysius B Rikony yang memanipulasi tanda tangan para penerima KIP. Sekretaris DPD Partai Perindo TTU, Sadrak Na’at akhirnya mempolisikan ketua DPD Perindo karena merugikan kepentingan nasib anak-anak TTU.
Pendistribusian KIP TTU melalui Perindo berawal saat kegiatan Musyawarah Wilayah Partai Perindo di Kupang pada awal Mei 2016 lalu. DPD Perindo NTT mendapat jatah untuk mendistribusikan KIP, karena pemenang tender distribusi KIP adalah PT Satria Antaran Prima yang adalah salah satu kader Partai Perindo.
Setelah Muswil di Kupang, Ketua DPD Perindo dan Sekretaris DPD Perindo membawa ratusan karung yang berisi KIP untuk dibagikan di TTU (Sumber).
4. KIP Palsu Dibagikan Di Kudus
Masyarakat Kudus mengeluhkan adanya oknum dari partai Perindo yang membagikan KIP palsu dimana kartu yang dibagikan itu tak bisa dicairkan di Bank. Pihak sekolah juga tidak tahu menahu kalau ada siswa yang mendapat KIP dari partai Perindo. Ini tentu saja meresahkan karena dikhawatirkan akan ada lebih banyak masyarakat yang tertipu dengan pembagian kartu itu (Sumber)
5. Nusa Tenggara Barat
[caption caption="Sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 Mei 2016"]
Jika memang terbukti partai Perindo mendistribusikan KIP melalui PT SAP yang notabene adalah kader mereka, kenapa Hary Tanoe harus sewot dengan adanya pengakuan fakta bahwa distribusi KIP dilakukan oleh Perindo di era Anies Baswedan ketika masih menjabat sebagai Mendikbud?
Seharusnya sebagai partai persatuan bangsa, Perindo harus bangga dan bekerja maksimal dalam pendistribusian KIP sehingga tidak menimbulkan banyak masalah dilapangan. Dalam hal ini, kapasitas Perindo membantu pemerintah dalam menyukseskan program pemerintahan.
Salam.
