Inilah Program-program Cadas Ahok

Pemecatan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Para PNS korup, termasuk yang tukang korupsi waktu kerja dan sering bolos ogah masuk kerja telah merasakan sakitnya mendapat tanda tangan mautnya Ahok itu.  

Ahok tak mau ambil pusing, to kill or to be killed. 

5. Electronic Road  Pricing (ERP)

Kawasan Sudirman Jakarta yang akan diterapkan sebagai kawasan Electronic Road Pricing (ERP) bagi para pemilik kendaraan yang melintasi jalan sepanjang Sudirman-Thamrin itu (dokpri)

Untuk mengurai kemacetan di Jakarta, Ahok akan menerapkan kebijakan jalan berbayar, yaitu Electronic Road Pricing (ERP,) disepanjang kawasan Sudirman-Thamrin. Sepanjang jalur itu hanya akan ada empat jalur, yaitu tiga jalur untuk kendaraan umum, satu jalur khusus untuk Busway.

Kedepannya, Ahok sudah tak mau lagi ada program aneh-aneh macam 3 in 1 maupun Kebijakan Ganjil Genap itu. Ahok enggak mau pusing, lu masuk Sudriman-Thamrin, lu harus bayar. Begitu prinsipnya.

6. Simpang Susun Semanggi

Maket Simpang Susun Semanggi (Foto infonitas.com)

Proyek raksasa Simpang Susun Semanggi adalah proyek prestisius yang digagas Ahok. Proyek senilai Rp 369 miliar itu direncanakan Ahok dibangun dengan sistem dua ramp, yaitu dari arah Grogol ke Blok M dengan jarak 796 meter dan dari arah Polda Metro Jaya ke Monas dengan jarak 826 meter.

Dalam planning Ahok, dengan adanya Simpang Susun Semanggi tersebut maka arus kendaraan dari arah Grogol menuju Blok M tak perlu lagi masuk lagi kupingan Semanggi, begitu pula dengan kendaraan dari arah Polda Metro Jaya menuju Monas.

Ini sejarah pertama di Indonesia yang memasang precast membentang sepanjang 80 meter diatas Semanggi. Proyek Simpang Susun Semanggi ini dilakukan dengan skema rancang bangun agar cepat selesai proyeknya.

Bundaran Semanggi saat ini. Foto 15 September 2016 (dokpri)

yang lebih gila lagi, pembangunan Simpang Susun Semanggi itu tak menggunakan sepeserpun dana APBD DKI, akan tetapi dibiayai dari kewajiban pengembang yang meminta penambahan Koefisien Luas Bangunan (KLB) sebagaimanan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 yang disundul Ahok.

Nilai Kompensasi dari pihak pengembang yang sudah tercatat dan wajib dibayar oleh Pengembang sudah sebesar Rp 579 miliar, sedangkan proyek Simpang Sususn Semanggi hanya sebesar Rp 369 miliar saja. Intinya masalah dana bukan kendala lagi.