Jokowi Berang Para Kejati dan Kapolda Tak Patuhi Perintahnya karena Ahok Diseret Banyak Perkara

Hari ini, 19 Juli 2016, Presiden Jokowi mengumpulkan semua Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda di Istana Kepresidenan. Jokowi marah karena perintah dan instruksinya yang disampaikannya di Istana Bogor pada bulan Agustus 2015 yang lalu, tak digubris oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Para Kapolda.

Turut hadir dalam briefing singkat itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Jokowi melampiaskan kekesalannya karena banyaknya kebijakan pemerintah yang diperkarakan oleh Kejati dan Kapolda sehingga terkesan meremehkan instruksinya.

"Saya masih banyak mendengar yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya minta jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk betul-betul merespon perintah yang diberikan!" ujar Presiden Joko Widodo dengan nada tinggi.

Perintah itu jelas;

1. Jangan mempidanakan kebijakan atau diskresi. Kedua hal itu tidak bisa dipidanakan.

2. Jangan sembarangan memperkarakan tindakan administrasi pemerintah. "Tolong dibedakan mana yang beneran nyolong dan mana yang maladministrasi. Aturan di BPK kan sudah jelas!” ujar Jokowi ketus.

3. Jangan mudah membeberkan kerugian negara kepada media selama jumlah dan statusnya belum pasti. “Kerugian negara baru bisa diumumkan apabila sudah konkrit atau sudah masuk ke proses penuntutan. BPK diberi waktu 60 hari untuk memastikan kerugian negara.

4. Kerugian negara harus jelas, bukan mengada-ada.

5. Tidak diekspose ke media secara berlebihan sebelum melakukan penuntutan. Ya itu kalau kepala daerahnya terbukti bersalah, kalau enggak salah bagaimana?" tegasnya.

Jokowi marah karena banyak Kepala Daerah yang diperiksa karena berkaitan dengan kebijakan mereka, seperti yang dialami oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Beberapa bulan terakhir ini Ahok banyak direpotkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakannya, yaitu mulai dari pembelian lahan Sumber Waras, hingga diskresi terkait dengan reklamasi di pantai utara Jakarta itu.

Jokowi minta semua pihak agar mengawal pembangunan bangsa ini dengan menjaga iklim investasi dengan sebaik-baiknya agar kondusif karena ia sudah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi.

"Sekali lagi saya tegaskan semuanya harus segaris, harus seirama sehingga orkestrasinya menjadi suara yang baik.Tolong kawal pembangunan ini sebaik-baiknya!" Tegas Jokowi.

Kalau di swasta, anak buah yang bandel dan telmi tak menjalankan perintah atasannya, maka akan dapat surat cinta, yaitu Surat Peringatan atau SP yang bisa berujung pada bencana keluarga alias pemecatan.

Kalau di ruang lingkup pemerintahan, solusinya ya copot saja atau rotasi semua Kejati dan Kapolda pembangkang, termasuk Kapolda Metro Jaya saat ini yang kinerjanya melempem, melalui atasan mereka masing-masing.

Maka selesai perkara.