Orang bijak bilang "Kegagalan adalah Kesuksesan yang Tertunda". Wise Words Ini sangat cocok disematkan kepada Koalisi Merah Putih saat ini yang sebelumnya telah gagal bertarung pada Pilpres 2014, namun kini bangkit kembali meraih asa yang membuncah dalam dada.
Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari dua partai besar, PDIP dan PKB, plus dua partai gurem binti bekicot yakni Nasdem dan Hanura, dalam perjalanan muhibahmya dipastikan akan kelimpungan terseok-seok dan tertatih-tatih lantaran kuatnya cengkraman Koalisi Merah Putih yang berjaya mengaum di Senayan.
Bagaimana tidak, Koalisi Merah Putih yang beranggotakan mayoritas partai kelas kakap setengah hiu itu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, dan Partai Demokrat kian kokoh berkibar dan menggurita di Senayan.
Apalagi setelah UU Pilkada Tak Langsung itu dikembalikan mekanisme pemilihan melalui DPRD oleh Koalisi Merah Putih, maka mayoritas Koalisi Merah Putih sudah pasti akan mendominasi Kepala Daerah diseluruh penjuru negeri.
Siapa bilang pilkada langsung akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas? Apa lu mau bukti? Supaya Anda tahu saja, mantan Bupati Tegal, Agus Riyanto dari PDIP, tertangkap melakukan korupsi pembangunan jalan sebesar Rp. 1,73 milyar pada tahun 2007. Mantan Bupati Brebes, Indra Kusuma dari PDIP, tertangkap korupsi pembelian lahan sebesar Rp. 7,8 milyar pada tahun 2003.
Mantan Wali Kota Semarang, Soemarmo Hadi Saputro dari PDIP, tertangkap melakukan gratifikasi terhadap DPRD sebesar Rp. 304 juta pada tahun 2012 yang lalu. Mantan Bupati Batang, Bambang Bintoro dari PDIP, tertangkap melakukan korupsi dana Purnabhakti dan asuransi sebesar Rp. 796 juta pada tahun 2004.
Mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono dari PDIP tertangkap melakukan korupsi dana APBD sebesar Rp. 11,2 milyar pada tahun 2010. Lalu ada pula mantan Bupati Kendal, Hendy Boedoro, orang PDIP yang tertangkap melakukan korupsi uang kabupaten Kendal sebesar Rp. 13,121 milyar pada tahun 2003.
Mantan Bupati Cilacap, Probo Yulastoro dari PDIP tertangkap korupsi dana APBD sebesar Rp. 7,2 milyar pada tahun yang sama, 2004. Mantan Bupati Pati, Tasiman dari PDIP, tertangkap melakukan korupsi Rp. 1,9 milyar pada tahun 2003.
Itu masih belum cukup. Mantan Bupati Demak, Endang Setyaningdyah dari PDIP tertangkap melakukan korupsi dana APBD sebesar Rp. 2,1 milyar pada tahun 2006. Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih, tersangka kasus korupsi bantuan subsidi perumahan dari Kemenpera kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera di Karanganyar Bali pada tahun 2008 yang silam.
Tuh kan? Itu baru segelintir bukti lho. Itu belum termasuk ulah jumawanya Bupati Aceng Fikri dan Bupati Koboi Marianus Sae yang blokir Bandara dulu itu. Kalau semua ku jabarkan semua bukti disini bisa panjang berkilo-kilo ini tulisan.
Bukti-bukti seiprit itu saja sudah cukup bahwasannya pilkada langsung hanya akan menimbulkan praktik korupsi yang membabi-buta karena merasa dipilih oleh rakyat.
Itulah sebabnya lebih baik kewenangan untuk memilih kepala daerah berada mutlak di tangan anggota DPRD yang sudah jelas tingkat pendidikannya dan rasio pola berpikir daripada pilkada langsung oleh masyarakat kita yang tingkat pendidikannya masih banyak yang SMP ke bawah termasuk pula yang buta huruf dan hidup hidup di bawah garis kemiskinan sehingga mudah kena tipu oleh pencitraan sosok seseorang melalui media-media bayaran.
Yang jelas saat ini cengkraman kekuatan Koalisi Merah Putih sudah sangat kuat dan dasyat bagaikan halilintar yang menggelegar dimalam hari yang sepi, dingin, dan hening, setelah terpilihnya Setya Novanto dari Partai Golkar sebagai Ketua DPR dan didamping oleh empat wakil sekaligus yang diborong Koalisi Merah Putih, yaitu Fadli Zon dari Gerindra, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, Fahri Hamzah dari PKS, dan Taufik Kurniawan dari PAN.
Itu belum termasuk lho dengan Komisi-Komisi di DPR RI yang keseluruhan Komisi dirambang oleh Koalisi Merah Putih, yaitu sebagai berikut;
Komisi I : Ketua Komisi dari Demokrat
Komisi II : Ketua Komisi dari Geindra
Komisi III : Ketua Komisi dari Demokrat
Komisi IV : Ketua Komisi dari PKS
Komisi V : Ketua Komisi dari PAN
Komisi VI : Ketua Komisi dari PKS
Komisi VII : Ketua Komisi dari Gerindra
Komisi VIII : Ketua Komisi dari PPP
Komisi IX : Ketua Komisi dari PAN
Komisi X : Ketua Komisi dari PPP
Komisi XI : Ketua Komisi dari Golkar
Koalisi Indonesia Hebat akhirnya gigit jari karena landasannya yang sangat rapuh dengan pondasi yang kurang kokoh akibat jumawanya sang punggawa yang menggadang-gadangkan koalisi ramping tanpa bagi-bagi kursi demi meraih simpati rakyat dan golongan oknum-oknum yang merasa diri mereka sangat intelek dan menjunjung tinggi Demokrasi :).
Yang jelas kalau ku ingat-ingat lagi masa kampanye dulu bikin geli sendiri dan bikin aku ngakak nyaris guling-guling dipasir. Apa mereka-mereka itu tak tahu dan tak paham bahwasannya minimal harus punya lima Fraksi di parlemen. Apa mereka-mereka itu tak tahu atau memang tak paham tentang mekanisme lahirnya embrio aturan paripurna maupun produk UU di Parlemen. Sebenarnya mereka ini politikus beneran apa bukan sih? Masa yang simple macam begini ini saja tak paham?
Tapi kalau ku pikir-pikir ternyata masuk akal juga, Koalisi Indonesia Hebat itu kan isinya bukanlah partai-partai kaliber yang handal dalam politik. Selain PDIP yang dari dulu sampai sekarang masih lugu dan kaku dalam berpolitik plus dua partai keong binti bekicot yang kurang pengalaman makan asam garam dunia persilatan perpolitikan regional dalam negeri, plus satu partai yang menghalalkan segala cara supaya bisa meraih kekuasaan.
Aku merasa lucu saja dengan slogan koalisi ramping tanpa bagi-bagi kursi itu, karena para pembaca yang benar-benar paham dan mengerti tentang politik pasti tahu lah tentang mekanisme persyaratan lima Fraksi di Parlemen itu :D.
Menggelitik memang kalau ku ingat dulu pengkoar-koarannya Koalisi Ramping dengan slogan tanpa bagi-bagi kursi, supaya dibilang hebat, supaya dibilang lain daripada yang lain, sok-sokkan bikin terobosan baru, sekarang baru ngerasain sakitnya kena gencet traktor yang terbuat dari baja buatan Jakarta Steel dan Krakatau Steel :p
Dilibasnya Koalisi Indonesia Hebat oleh Koalisi Merah Putih ini Ibaratnya berlaga diatas ring tinju oleh petinju kelas bantam Junior yang dipaksa disandingkan melawan petinju kelas berat, atau biar lebih mudah dicerna oleh otak pembaca yang lelet dan masih cetek, ibaratnya petinju Chris John dipaksa melawan Mike Tyson si leher badak itu.
Chris John boleh dapat dukungan dari mayoritas jutaan rakyat Indonesia, namun yang jelas rahangnya Chris John justru hanya akan jadi bulan-bulanan diatas ring kena gebuk dari Mike Tyson tanpa ampun dan belas kasihan.
Aku bisa membaca apa yang tersemat di alam bawah sadar para pendukung setia dan fanatik koalisi Indonesia Hebat yang beranggapan bahwa kekuatan Koalisi Merah Putih yang mendominasi Senayan adalah suatu bentuk intimidasi pembungkaman mulut rakyat.
Halah...
Mereka selalu beranggapan bahwa nantinya kalau Jokowi benar-benar telah dilantik menjadi Presiden RI, Jokowi akan dikunci segala kebijakannya oleh Koalisi Merah Putih yang saat ini mendominasi di parlemen.
Kalau Anda berpikir demikian, maka Mawalu bilang itu namanya bullshit mode on, bro. Anda salah besar. Aku kasih tahu Anda, dengan kuatnya Koalisi Merah Putih di parlemen justru akan semakin ketat pengawasan mereka terhadap pemerintahan Jokowi dan JK nantinya.
Jangan sampai kebijakan-kebijakan dan program kerja Jokowi-JK nantinya demi kepentingan partai dan kepentingan pribadi segelintir oknum tamak binti kemaruk.
Dengan kokohnya Koalisi Merah Putih yang menguasai Senayan, setidaknya tak ada lagi penjualan asset negara dengan istilah demi menyelamatkan APBN karena sudah pasti akan digebukin Koalisi Merah Putih sampai babak belur. Sudah tak ada lagi BLBI jilid dua, karena sudah pasti akan dihajar oleh Koalisi Merah Putih sampai terkencing-kencing di celana melenting kesana kemari tak tentu arah.
Selamat bertugas pak Jokowi dan pak JK. Salam Indonesia Hebat (biar enggak diamuk massa hehehe...).
