Perkembangan Politik Nasional di Indonesia
Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejarah politik yang dinamis dan kompleks. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan politik yang signifikan, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi yang berlangsung hingga saat ini. Artikel ini akan membahas perkembangan politik nasional di Indonesia, menyoroti peristiwa-peristiwa penting dan perubahan yang terjadi dalam sistem politik negara ini.
Era Orde Lama (1945-1966)
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk agresi militer Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia, serta konflik internal yang melibatkan berbagai kelompok politik dan ideologi.
Pada tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama yang demokratis untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Namun, ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang membubarkan Dewan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Era Orde Lama ditandai dengan kebijakan politik "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang diusung oleh Soekarno.
Era Orde Baru (1966-1998)
Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Orde Baru dikenal dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga dengan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang merajalela.
Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan sentralisasi kekuasaan dan kontrol ketat terhadap media dan oposisi politik. Pemilihan umum diadakan secara rutin, namun sering kali diwarnai dengan kecurangan dan manipulasi. Partai Golkar menjadi partai dominan yang selalu memenangkan pemilu selama era Orde Baru.
Era Reformasi (1998-sekarang)
Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997-1998 memicu gelombang protes dan demonstrasi yang menuntut reformasi politik dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Era Reformasi dimulai dengan berbagai perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia.
Perubahan dalam Sistem Politik
