Wetar dan Tiga Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK

Pulau Wetar yang memiliki nama lokal Nusa Laung (Pulau Emas) merupakan salah satu pulau terdepan dan terluar Indonesia. Secara administratif,  Pulau Wetar berada pada wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya; secara geografis berada di wilayah selatan Provinsi Maluku, berbatasan langsung dengan Laut Banda di sebelah utara, dan Laut Timor di sebelah selatan.

Secara geomorfologi, pulau ini didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang terjal di tengah pulau. Para ahli menjelaskan bahwa pulau ini terbentuk oleh batuan vulkanik yang berusia tersier di wilayah pegunungan, sementara di sepanjang pantai hanyalah endapan alluvial dan sedimen gamping koral.

Berbicara tentang Pulau Wetar sering mencakup pula Pulau Lirang di  Bagian Barat Wetar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,  Republik Demokrat Timor Leste. Di pulau yang berbatuan ini (termasuk  Lirang) terdiri atas 4 wilayah kecamatan, 23 Desa, dan 2 dusun. Hubungan  antardesa hanya bisa melalui jalur laut dengan perahu-perahu nelayan.  Itu pun bisa terjadi jikalau alam mengizinkan.

Pada momentum politik, sering nama Wetar ini disebut-sebut dalam wacana  perpolitikan. Fakta yang tidak ter-elakan, berbicara tentang Wetar  adalah berbicara tentang ketertinggalan dalam berbagai segi pembangunan  nasional. Fakta lainnya yang tidak kalah menarik dalam wacana politik  ialah keberlangsungan perusahaan tembaga yang sedang berproses di  wilayah tersebut. Kedua fakta ini sering 'digoreng' dengan gagah untuk  mendapatkan simpati penduduk yang tidak lebih dari 9000-an orang di  pulau itu.

Setelah memasuki usia ketiga kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala, dirasakan perlu untuk menggambarkan sentuhan kepemimpinan beliau berdua di wilayah Wetar. Setidaknya, dua tahun kedepan adalah tahun transisi ke Pilpres 2019 sehingga banyak manuver politik yang akan menggaggu RPJM Pemerintah. Membicarakan Wetar secara khusus dengan kepemimpinan Jokowi-JK adalah wajar. Selain sebagai salah satu pulau terdepan dan terluar, juga salah satu dari 23 desa di pulau ini telah membuktikan dan menjatuhkan pilihan 100% kepada Pak Jokowi dan Jusuf Kala pada Pilpres 2014 lalu.

Di sini saya tidak akan banyak berbicara tentang angka (statistik), tetapi saya akan berbicara fakta; karena fakta adalah data mentah yang dipilih untuk dibicarakan tanpa harus dipilah agar sekedar menyenangkan.

Rasanya agak berlebihan menginventarisir kebijakan nasional pemerintah pusat terhadap Wetar yang luasnya 1725,24Km2. Jika ingin membandingkan, ibarat melihat butiran debu di dataran dari balik jendela pesawat di udara (normalnya membandingkan kinerja Pemda dengan perkembangan wilayah yang dipimpin). Karena sesungguhnya, Indonesia ini tidak hanya Wetar, sehingga pembangunan dengan APBN harus diorientasikan ke Wetar semata. Begitulah kira-kira yang harus dipahami dulu. Namun, bagi masyarakat Wetar, reformasi 1998 yang menyuguhkan jalan menuju kesejahteraan yang berkeadilan dirasakan lebih terjal dari wilayah pegunungan di Wetar.

Pemerintah menyadari bahwa reformasi telah memberi ruang pembangunan yang desentralistik, tetapi jalan panjang transisi Orba ke Reformasi seakan tiada berujung. Setelah kepemimpinan Jokowi-JK dengan 9 agenda prioritas yang dikenal dengan Nawacita itu, seolah memutus mata rantai transisi dengan melakukan pembangunan desentralisasi asimetris. Pembangunan insfrastruktur dilakukan dari desa ke kota, dari wilayah terluar ke dalam. Berangkat dari 9 agenda prioritas itu, secara sederhana saya akan korelasikan dengan fakta perkembangan yang terjadi di Wetar.

• Pangkalan Angkatan Laut

Sebagai salah pulau terdepan dan terluar, Negara telah hadir untuk memberikan perlindungan bagi rakyat Indonesia di Wetar dengan mendirikan Pangkalan Angkatan Laut di Kecamatan Wetar, Desa Ilwaky. Pusat pangkalan berada tepat di wilayah selatan yang berhadapan langsung dengan District Baucau di Timor Leste.

Di tengah negara mengaktualisasi perlindungan dan kedaulatan pada poros maritim, masih juga terlihat nelayan-nelayan nakal yang berasal dari luar Wetar melakukan aktivitas dengan bahan peledak. Mereka biasanya beraktivitas di Wetar bagian Utara.

• Pembangunan Tower Telkomsel di Ilwaki dan Lirang

Setelah terisolasi dari sisi informasi selama lebih dari 17 tahun reformasi, masyarakat di Ilwaki dan Lirang dan sekitarnya sudah bisa berkomunikasi keluar menggunakan jaringan Telkomsel. Pembangunan ini terjadi pada masa pemerintahan Jokowi-Jk. Andaikata jaringan T-Sel ini sudah merata ke seluruh wilayah Wetar, nelayan-nelayan nakal tidak akan berkeliaran dengan bahan peledak di Wetar lagi karena semua orang akan menjadi spy untuk keselamatan lingkungannya.

• Pemerintahan yang Bersih

Asas pemerintahan yang bersih dengan jargon revolusi mental belum sepenuhnya merasuki kepemimpinan pada level yang lebih kecil. Aroma penyalahgunaan Dana Desa terkadang tercium. Hal ini tidak serta-merta ada niat untuk korupsi tetapi rasanya pemerintah pada level terkecil belum sepenuhnya memahami cara pengalokasian dan pemanfaatan dana desa secara efektif dan efisien. Pendamping desa yang telah dibentuk pun sebagian terkadang belum mengilhami diri sebagi abdi sehingga tidak berada pada wilayah yang didampingi. Para abdi negara yang ditempatkan di Wetar sering bepergian dan menjalankan aktivitas di luar Wetar.

• Pembangunan Jalan Lingkar Wetar

Pembangunan jalan lingkar Wetar telah mulai dikasanakan. Beberapa bulan yang lalu, project pembangunan jalan penghubung antar Desa Ilwaky di Wetar Selatan dan Desa Lurang di Wetar Utara telah selesai dilaksanakan. Proyek ini dibiayai dengan APBN. Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah pusat juga melakukan pembangunan yang sama, tetapi hilang tak berbekas. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp.20.631.989.000 hanyalah sebuah isapan jempol. Proyek tak kunjung selesai, kontraktor pun hilang tak berbekas.

Diharapkan proyek pembangunan jalan lingkar Wetar ini terus dilakukan untuk membongkar keterisolasian masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan akses laut.

• Transportasi Laut

Kehadiran beberapa Kapal Perintis dan Kargo mulai membuka mobilisasi dan persaingan ekonomi mikro. Masyarakat tidak lagi bergantung pada pengusaha-pengusaha tertentu sebagai penguasa modal. Harus diakui bahwa pada masa pemerintahan inilah wilayah Wetar Utara dan Wetar Selatan, Wetar Barat dan Wetar Timur dapat diakses dengan mudah. Setidaknya terasa mudah bagi masyarakat Wetar (karena masyarakat yang sudah terbiasa dengan tranportasi cepat belum tentu merasakan hal yang sama).

Kendati demikian, ada pula catatan bahwa beberapa wilayah yang menjadi tempat persinggahan kapal belum dibangun pelabuhan permanen (dermaga). Ketiadaan infrasturuktur semacam ini sering mengakibatkan insiden near miss.

• Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau yang sering disebut 3 Kartu Sakti belum semuanya terealisasi dengan baik. Di Wetar, KKS belum semua wilayah memperoleh kartu tersebut. Saat ini yang dirasakan manfaatnya adalah KIS. Namun sayang, beberapa Puskesmas yang menjadi Faskes I sering melakukan pungutan biaya di situ. Bahkan, administrasi semacam surat keterangan pun sangat aduhai harganya. Selain kedua kartu di atas, keluarga penerima KIP pun tidak merasakan adanya perbedaan antara mereka yang mendapat KIP dan mereka yang belum/tidak mendapatkan KIP. Mendapatkan KIP atapun tidak, pihak sekolah melakukan pungutan tanpa berusaha melakukan afirmasi sesuai asas kemanfaatan dari KIP.

• Pengangguran

Pengangguran ini berkorelasi dengan lapangan kerja dan kesempatan bekerja. Pemerintah mencatat angka pengangguran secara nasional menurun hingga 5,33%; di pedesaan menurun hingga 4%. Saat ini bagi mereka yang menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA/SMK dapat menjadi tenaga honorer di beberapa perkantoran. Sementara kesempatan menjadi PNS belum begitu signifikan karena adanya moratorium.

Pada masa pemerintahan ini pula, sudah ada masyarakat Wetar yang diikutkan menjadi tentara. Setiap perwakilan dari Wetar yang akan mengikuti seleksi calon tama-tama (TNI), semacam sudah dipaketkan untuk diloloskan. Ini sebuah kebijakan yang luar biasa, karena sebelumnya selama ini tentara yang berasal dari Wetar hanyalah tentara yang berperang melawan gerombolan yang ingin merdeka sendiri. Terlepas dari itu, belum ada masyarakat Wetar yang menggeluti pekerjaan sebagai tentara.

Selain lapangan kerja di bidang pemerintahan, Kehadiran PT Batutua Tembaga Raya di Wetar telah menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal yang berasal dari Wetar. Sebagian lainnya berasal dari wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat, bahkan Nusa Tenggara Timur. Ini sebuah fakta bahwa kehadiran PT BTR ikut menekan angka pengangguran di wilayah Wetar. Walau demikian, masih dapat diakui bahwa sebagian orang di lingkar tambang sekalipun yang hendak bekerja di perusahaan tersebut belum mendapatkan kesempatan.

• Pengendalian Harga

Di tengah melonjak harga-harga bahan pokok, termasuk BBM pemerintah dapat melakukan pengontrolan dengan memasang Harga Eceran Tertinggi. Ini terobosan yang luar biasa karena mampu menekan harga jual dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sebagian pengusaha berpatokan pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan, tetapi sebagian lainnya tidak berdampak apa-apa. Malah semakin menjadi-jadi. Di tengah kelangkaan BBM misalnya, mereka menaikan 2 bahkan sampai 3 kali harga eceran tertinggi yang dipatok pemerintah.

Naiknya harga BBM eceran yang belum merata pada berbagai wilayah di Wetar salah satu faktor disebabkan karena distribusi yang belum merata. Adanya beberapa kapal perintis yang beroperasi belum menjamin dimuatnya BBM pada kapal tersebut. Oleh karena itu, beberapa pengusaha kecil merogoh kocek untuk bisa mendapatkan di tempat terjangkau dengan biaya perjalanan yang besar.

Pemerintah Pusat bukanlah malaikat, bukan juga superman. Kekurangan tentu ada, tetapi harus jujur bahwa pembangunan yang berkeadilan mulai dirasakan pada era ini.

Sepanjang uraian saya di atas, dapat dilihat bahwa 3 tahun kepemimpinan Jokowi-JK, Wetar tidak sekedar mendapat perhatian tetapi telah ada sentuhan Pemerintah Pusat dan berbukti daripada yang sebelumnya. Isu ketertinggalan Wetar yang sering menjadi wacana politik tidak lagi laku jika digoreng karena sesungguhnya kepemimpinan Jokowi-JK telah melahirkan negara bagi masyarakat Wetar. Jika Pilpres kemarin 100% hanya dari 1 desa, kali ini akan lebih dari itu, asalkan beberapa catatan kekurangan yang saya uraikan di atas dapat diperhatikan. Pemda harus mampu menerjemahkan misi pembangunan desentralistik asimetris sesuai nawacita Kabinet Kerja. Semoga.

SalamKerja3ersama

*Penulis adalah salah satu pemuda asal Pulau Wetar yang terlanjur merasakan pembangunan yang berkeadilan pada masa pemerintahan saat ini.