Indonesia telah menerapkan Otonomi daerah sejak tahun 2001 sesuai dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dan telah disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004. Dengan UU tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya sendiri dan dapat bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan tersebut. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah dapat lebih efektif mengelola daerahnya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Saat ini daerah juga berperan sebagai motor penggerak untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pembangunan terintegrasi guna mencapai tujuan tersebut agar lebih terfokus. Dalam hal ini Banyuwangi memfokuskan pembangunan sebagai kota pariwisata internasional.
Saat ini sektor pariwisata menjadi sektor yang sangat menjanjikan dan menarik untuk dikembangkan. Menurut International Tourism Partnership (2004:3), Potensi pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar dan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sehingga pariwisata dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi yang memberikan kontribusi untuk mengentaskan kemiskinan bagi negara berkembang.
Terlebih lagi sektor pariwisata sangat cocok dengan karakteristik wilayah Banyuwangi “The Sunrise of Java”. Letak geografis Banyuwangi yang ada di ujung timur Pulau Jawa menyebabkan Banyuwangi memiliki garis pantai yang panjang dan berbatasan langsung dengan Selat Bali.
Selain laut, kekayaan sumber daya alam Banyuwangi terbentang dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Dengan kekayaan alam berupa pantai, gunung, air terjun, hutan, taman nasional, dan lainnya, pembangunan pariwisata di Banyuwangi difokuskan kepada eco-tourism atau pariwisata berwawasan lingkungan budaya.
Meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga membuat pembangunan pariwisata terlihat menjadi lebih mudah, namun tak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya timbul banyak permasalahan, seperti dikutip dari www.travel.kompas.com Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengakui bahwa masalah utama dari pembangunan pariwisata di Banyuwangi adalah kendala Infrastruktur seperti transportasi yang sulit, kurangnya infrastruktur pendukung, akomodasi tidak memadai, dll. Maka diperlukan strategi guna melaksanakan pembangunan terintegrasi untuk mewujudkan Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional.
Pembangunan terintegrasi merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah telah mempersiapkan rencana pembangunan strategis dalam jangka waktu lima tahun. Sesuai dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 bahwa pariwisata menjadi isu strategis yang dihadapi saat ini. Itu sebabnya sektor pariwisata mendapat perhatian besar dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Meskipun pariwisata erat kaitannya dengan bisnis, namun pembangunan pariwisita di Banyuwangi tak semata-mata ditujukan untuk bisnis, namun ditujukan untuk mendorong peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas.
Mengacu pada RPJMD yang menjadikan sektor pariwisata sebagai leading sector, pembangunan pariwisata tidak hanya diarahkan pada pembangunan dan pemasaran destinasi wisata, tetapi lebih dari itu. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas di forum 24th Eastern Regional Organization for Planning and Housing (EAROPH) World Congress 2014 mengatakan bahwa ada lima hal utama yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan pariwisata di Banyuwangi, yaitu infrastruktur, budaya, lingkungan, humanisme, dan perilaku. Jika pariwisata berhasil dikembangkan, maka industri lainnya juga akan mudah untuk dikembangkan.
The Diamond Triangle, yang terdiri dari Ijen, Pantai G-land, dan Sukamade telah menjadi ikon unggulan sejak dulu. Selain itu masih banyak potensi wisata lain yang terus menerus diperbarui, seperti Taman Nasional Baluran, Pantai Bangsring Underwater, Grand Watu Dodol, Pantai Boom, Desa Wisata Adat Osing Kemiren, Teluk Hijau, Pulau Merah, dan masih banyak lagi. Selain diperbarui, Pemerintah Banyuwangi juga melakukan tiga langkah konsolidasi utama yaitu perbaikan infrastruktur, perbaikan budaya lokal, dan konsolidasi komunitas pariwisata dengan menjadikan masyarakat ikut ambil bagian yaitu dengan bersikap ramah kepada wisatawan.
Seperti dikutip dalam banyuwangikab.go.id, kunjungan wisatawan lokal mengalami jumlah yang meningkat signifikan dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Jumlah Wisatawan lokal yang mengunjungi Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 sebanyak 1.057.952 orang dan jumlah wisatawan lokal yang mengunjungi Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 menjadi 5.307.054 orang. Tak hanya wisatawan lokal, namun keindahan Banyuwangi juga disorot mancanegara. Terbukti dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 sebanyak 10.462 orang, mengalami peningkatan signifikan di tahun 2019 menjadi 101.622 orang. Tak heran jika Banyuwangi menjadi salah satu destinasi favorit di Jawa Timur.
